Akil menyarankan untuk melibatkan salah satu perseroan menjadi pemohon. Menurut dia, kalau yang hendak dipersoalkan adalah CSR, maka perseroanlah yang lebih memenuhi legal standing. Bila CSR dianggap merugikan, maka perseroan yang paling dirugikan dengan berlakunya ketentuan itu. Apa takut nanti PT-nya bermasalah? sindirnya.
Saran Akil ini sebenarnya sudah pernah diutarakan dalam sidang perdana. Sayang, pemohon tak memperbaiki permohonan sesuai saran Akil. Hakim konstitusi memang hanya bisa menyarankan, tidak bisa memaksakan. Akil pun menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon apakah mau menuruti nasihat hakim atau tidak.
Hingga sidang usai, sikap pemohon masih mengambang, meski terkesan akan ikut saran hakim. Kuasa Hukum pemohon Abdul Ficar Hadjar mengatakan akan memikirkan saran hakim Akil itu. Pemohon bisa saja bertambah dengan melibatkan sebuah perseroan sebagai pemohon. Nanti akan ada satu PT. Tapi akan kita pertimbangkan masih perlu atau tidak, ujarnya usai persidangan.
Sidang pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini merupakan kali kedua sidang yang mempersoalkan kewajiban bagi PT untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Agendanya, panel hakim konstitusi yang diketuai Akil Mochtar memeriksa permohonan yang telah diperbaiki.
Meski permohonan telah diperbaiki, panel hakim konstitusi masih menyoroti beberapa hal. Salah satunya, posisi pemohon yang merupakan organisasi pengusaha. Perkara ini memang diajukan oleh tiga organisasi, yakni Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), serta Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi). Ketiga organisasi ini diwakili oleh ketua umumnya masing-masing.
Akil Mochtar menilai kedudukan pemohon kurang tepat untuk mempersoalkan ketentuan kebijakan CSR. Pasalnya, yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR sebagaimana yang diatur dalam pasal 74 UU PT adalah perseroan. Hipmi dan Iwapi adalah organisasi profesi tempat berhimpun pengusaha, ujarnya di ruang sidang MK, Selasa (06/12) lalu.
Artinya, lanjut Akil, kewajiban untuk melaksanakan CSR itu tidak dibebankan kepada organisasi profesi, tetapi kepada perseroan. Kadin bukanlah organisasi perseoran, melainkan wadah pengusaha atau pemimpin perusahaan. Faktanya, tidak semua perusahaan yang bernaung di bawah Kadin berbadan hukum perseroan terbatas.
Ketentuan yang Diuji
Pasal 74 UU PT
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
