KPK menggalang komitmen partai-partai politik tersebut dalam bentuk penandatanganan Deklarasi Antikorupsi Partai Politik Indonesia. Deklarasi itu diwujudkan dalam sebuah prasasti berwarna dasar putih, dengan masing-masing lambang partai yang berpartisipasi tercetak di atasnya. Secara bergantian pimpinan masing-masing partai maju dan menandatangani deklarasi di bawah lambang partainya.
Acara yang dibuka oleh Ketua KPK Antasari Azhar itu, tidak hanya dipenuhi oleh para ketua partai. Namun juga oleh beberapa kader dan pendukung masing-masing partai. Usai penandatanganan pun, beberapa ketua partai menunjukkan apresiasinya secara khusus.
Sukmawati menyempatkan diri menyampaikan harapannya agar tidak terulang masa-masa seperti sepanjang Orde Baru. Jusuf Kalla melemparkan senyuman khasnya yang ceria seraya melambaikan tangan kepada hadirin. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyalami keempat petinggi KPK. Acara penandatanganan deklarasi diakhiri dengan sesi berfoto bersama di belakang prasasti. Beberapa ketua partai yang memakai atribut partainya terlihat mencorong di antara lautan blazer hitam.
Usai acara penandatangan deklarasi, Antasari menegaskan, ini bukan domain politik tapi domain hukum dalam arti untuk membangun komitmen. Dia membenarkan sistem hukum di Indonesia memungkinkan KPK membangun sinergi dengan partai-partai politik untuk menciptakan komitmen bersama seperti itu.
KPK mengharapkan korupsi dapat dihindari, terutama dengan mencuatnya lex specialis dalam UU Pemilu dimana ada porsi Penyidik PNS. Sehingga Antasari merasa perlu menegaskan ranah KPK hanya apabila dana kampanye partai berasal dari APBN. Komitmen ini akan disampaikan KPK ke masing-masing partai secara tersurat.
DEKLARASI ANTIKORUPSI PARTAI POLITIK INDONESIA
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kami, Partai Politik Indonesia menyadari :
Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan bangsa dan menyengsarakan rakyat Indonesia
Kami, Partai Politik Indonesia bertekad :
Mewujudkan kehidupan berpolitik Indonesia yang bebas praktik korupsi dan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang bersih dari korupsi
Kami, Partai Politik Indonesia berjanji :
Berperan serta secara aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi dan tidak akan melakukan korupsi dalam gerakan pemberantasan korupsi dan tidak akan melakukan korupsi
Jakarta, 25 Februari 2009
Partai Politik Indonesia |
Sumber: KPK
Komitmen caleg
Para pimpinan partai politik yang diundang menyambut baik deklarasi ini. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Saya datang kemari berarti kami setuju bersama-sama memerangi korupsi dalam segala bentuk, tandas purnawirawan petinggi TNI ini.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban menyatakan, ini kan sebuah komitmen, saya pikir jangan hanya sekedar seremonial saja. Ia khawatir, makin banyak pemberantasan korupsi dibicarakan malah makin mendorong korupsi merajalela. Menurutnya, strategi pemberatasan korupsi perlu disusun secara sistematis dan tepat. Definisinya juga harus jelas, agar orang tidak bingung dan tidak grogi, tambahnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir menanggapi upaya KPK menggalang komitmen puluhan partai politik dengan positif. PAN kan berdiri untuk memperbaiki bangsa, karena banyak korupsi. Bahkan PAN yang dulu membidani lahirnya korupsi. PAN itu singkatan dari Partai ANti Korupsi, paparnya setengah berseloroh.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring menegaskan,Deklarasi ini bagus. Kita mendukung lembaga-lembaga seperti KPK ini makin diperbanyak di negara ini untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Menurutnya, perlu diawasi asal dana untuk menutupi pengeluaran partai politik saat berkampanye. Di internal PKS sendiri, mekanisme untuk penindakan kader PKS yang diduga atau terbukti korupsi dilakukan melalui lembaga Dewan Syariah Pusat.
Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung menyarankan, peran dan fungsi KPK yang independen ini jangan sampai diklaim oleh siapapun. Dia menegaskan PDI-P siap memberi dukungan untuk menjaga independensi peran dan fungsi KPK tersebut. Pramono juga menyatakan pihaknya tidak akan memberi perlindungan kepada siapapun yang terlibat dalam persoalan korupsi.
Ketua Umum PKPI Muthia Hatta menegaskan, Kita tidak akan bisa bersatu tanpa tindakan pemberantasan korupsi. Saya akan menegaskan caleg-caleg nanti kalau sudah di DPR harus memberantas korupsi. Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali deklarasi ini merupakan langkah yang sangat positif. Partai Persatuan Pembangunan sangat mendukung. Ingat ya Ketua KPK yang pertama dari PPP, yang dulunya disebut KPKPN, ujarnya sebelum meninggalkan Gedung KPK.
Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan gerakan anti-korupsi yang dilihat masyarakat harus dalam wujud nyata. Pihaknya pun memprioritaskan dalam program partai 2009. Pemberantasan korupsi tidak sekedar orasi atau retorika. Tetapi political will yang teguh serta bukti nyata bukan janji, tegasnya.
Setelah mengikat komitmen dengan para petinggi BUMN seluruh Indonesia, kini giliran partai-partai politik yang dirangkul KPK. Pertemuan historis tersebut dihadiri 44 partai politik nasional dan 4 partai lokal NAD hari Rabu (25/02) di Gedung KPK, Jakarta. Hampir semua partai yang diundang diwakili langsung oleh ketua umum masing-masing.
Partai-partai lokal NAD yang hadir adalah Partai Aceh Aman Sejahtera yang diwakili Zaini Arifin Yurdani, Partai Daulat Aceh yang diwakili Tengku Haramen Nuriqmar, Partai Suara Independen Rakyat Aceh yang diwakili oleh M. Taufiq Abda, dan Partai Aceh yang diwakili oleh Muzakir Manaf.
