Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Adakah Batas Waktu Training di Perusahaan?

Adakah Batas Waktu Training di Perusahaan?
Adakah Batas Waktu Training di Perusahaan?

PERTANYAAN

Saya adalah mahasiswa perhotelan dari suatu universitas swasta ternama. Saya melakukan programon trainingdi hotel dan kini sudah selesai. Saya kemudian dipanggil lagi namun sertifikat saya ditahan. Tanpa sertifikat mata kuliahon trainingtersebut, saya dinyatakan gagal. Padahal saya sudah magang enam bulan lamanya dan sudah selesai magang sekitar satu minggu yang lalu. HRD menawarkan saya pekerjaan untuk 10 tahun ke depan, tetapi jabatan yang ditawarkan berstatustraining. Jadi intinya saya dikontrak 10 tahun tanpa gaji dan juga tidak mendapat sertifikat. Apakah masa berlakutrainingdi suatu perusahaan tidak ada hukumnya? Lalu jika saya menandatangani, apakah artinya saya berstatustraininguntuk 10 tahun tanpa menerima gaji?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judulBolehkah Training Dilaksanakan 10 Tahun Tanpa Upah? yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Januari 2020, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Karisna Mega Pasha, S.H. pada 26 November 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Dasar Hukum Magang untuk Mahasiswa

    Sebelumnya, akan kami jelaskan secara singkat mengenai dasar ketentuan magang bagi mahasiswa. Sepanjang penelusuran kami, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Permendiktisaintek 39/2025, magang merupakan salah satu bentuk pemenuhan belajar bagi mahasiswa.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Mahasiswa pada program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, maupun sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan. Kegiatan magang tersebut dilakukan dengan durasi dan beban belajar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.[1]

    Dengan demikian, jangka waktu magang mahasiswa sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran dibatasi durasinya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing.

    Aturan Pemagangan di Perusahaan

    Kemudian, dasar hukum terkait pemagangan juga diatur dalam Pasal 21 UU Ketenagakerjaanbahwa pelatihan kerja yang diselenggarakan dengan sistem pemagangan. Namun, berdasarkan artikel Bagaimana Ketentuan Magang Mahasiswa? Simak di Sini, pemagangan dalam UU Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi kerja, bukan untuk tujuan akademis atau pemenuhan kurikulum/persyaratan suatu profesi tertentu.

    Oleh karena itu, menurut Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan secara tertulis yang paling sedikit memuat:

    1. hak dan kewajiban peserta magang;
    2. hak dan kewajiban pengusaha; dan
    3. jangka waktu pemagangan.

    Apabila pemagangan diselenggarakan tanpa perjanjian pemagangan, hukumnya tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 22 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

    Adapun ketentuan pemagangan lebih lanjut diatur dalam Permenaker 6/2020. Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.[2]

    Perlu digarisbawahi bahwa peserta pemagangan merupakan pencari kerja atau pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya, dengan memenuhi syarat:[3]

    1. Usia paling rendah 17 tahun bagi pencari kerja dengan melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali;
    2. Sehat jasmani dan rohani; dan
    3. Lulus seleksi.

    Adapun penyelenggaraan kegiatan pemagangan dapat dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan, yang memuat:[4]

    1. hak dan kewajiban peserta pemagangan;
    2. hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan;
    3. program pemagangan;
    4. jangka waktu pemagangan; dan
    5. besaran uang saku.

    Selain itu, peserta pemagangan berhak untuk:[5]

    1. memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan atau instruktur;
    2. memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian pemagangan;
    3. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;
    4. memperoleh uang saku;
    5. diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan
    6. memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

    Adapun, jangka waktu pemagangan dibatasi paling lama satu tahun sejak ditandatangani perjanjian pemagangan.[6]

    Uraian tersebut menunjukkan bahwa tawaran perjanjian training kepada Anda, jika dianggap sebagai pemagangan jangka panjang, telah bertentangan dengan sejumlah ketentuan pemagangan. Pelanggaran tersebut di antaranya terkait jangka waktu dan hak-hak Anda sebagai peserta pemagangan.

    Jangka Waktu Masa Percobaan Karyawan di Perusahaan

    Jika training tersebut dianggap sebagai masa percobaan (probation), maka perjanjian tersebut juga bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.

    Di dalam Pasal 60 UU Ketenagakerjaan diatur secara jelas bahwa:

    1. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
    2. Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

    Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada.[7]

    Dengan demikian, jika meninjau ketentuan di atas, penawaran kontrak 10 tahun menjadi training dan tanpa digaji jelas bertentangan dengan hukum. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Bolehkah Masa Probation Lebih dari 3 Bulan?

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
    5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
    6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

    [1] Pasal 17 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 18 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

    [2] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (“Permenaker 6/2020”)

    [3] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permenaker 6/2020

    [4] Pasal 10 ayat (1) dan (2) Permenaker 6/2020

    [5] Pasal 13 ayat (1) Permenaker 6/2020

    [6] Pasal 5 ayat (5) Permenaker 6/2020

    [7] Penjelasan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000