Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Adakah Batasan Waktu Lembur untuk Pekerja Perempuan? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 11 Januari 2013, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 13 Januari 2021, dan dimutakhirkan kedua kalinya oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 3 Mei 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya Anda tidak menjelaskan lebih detail mengenai bidang usaha perusahaan tempat Anda bekerja. Padahal, hal tersebut penting mengingat ada beberapa bidang usaha yang dikecualikan dari aturan waktu kerja lembur.[1] Sehingga, kami berasumsi bahwa bidang usaha perusahaan tempat Anda bekerja tersebut bukanlah bidang usaha yang dikecualikan.
Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi waktu kerja seharusnya, yakni 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.[2]
Perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya, dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada perbedaan lembur pekerja perempuan dan laki-laki.
Dalam hal ini, baik pekerja laki-laki dan perempuan, dapat dipekerjakan lembur dengan ketentuan sebagai berikut:[3]
- harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan; dan
- diperbolehkan untuk dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
Berdasarkan ketentuan di atas, pekerja boleh dipekerjakan lembur maksimal 4 jam dalam sehari. Dengan demikian, apabila waktu kerja kantor Anda berakhir pada pukul 17.00, kemudian Anda diperintahkan untuk lembur sampai pukul 21.00, maka ini tidak menyalahi aturan batasan waktu kerja lembur.
Lain halnya apabila waktu kerja Anda berakhir pada pukul 16.00, maka perintah lembur sampai pukul 21.00 menjadi menyalahi ketentuan batasan waktu kerja lembur.
Oleh karena itu, Anda dapat menghitung sendiri apakah aturan jam lembur yang diperintahkan perusahaan sudah sesuai dengan batasan waktu kerja lembur yang berlaku atau tidak.
Lebih lanjut, pengusaha yang melanggar ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana diterangkan di atas dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp 50 juta.[4]
Sebagai tambahan, terdapat beberapa rambu-rambu lainnya yang wajib dipatuhi perusahaan yang mempekerjakan pekerja perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut.
- Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:
- memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
- menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
Dengan demikian, meskipun tidak ada perbedaan aturan lembur pekerja perempuan dan laki-laki, namun dalam hal pekerja perempuan ditugaskan lembur pada waktu sesuai ketentuan di atas, maka pengusaha wajib memberikan fasilitas untuk pekerja lembur perempuan sebagaimana telah dijelaskan.
Demikian jawaban dari kami terkait aturan dan ketentuan lembur untuk pekerja perempuan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
[3] Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 81 angka 69 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan