Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemuktahiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Juli 2025.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, pengaturan perihal penyitaan pidana dapat ditemukan pada UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Namun, untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[2]
Pasal 1 angka 35 UU 20/2025 | Pasal 1 angka 16 KUHAP lama |
Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. | Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. |
Lebih lanjut, dalam Pasal 123 ayat (1) UU 20/2025 dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP lama diterangkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
Pasal 123 ayat (1) UU 20/2025 | Pasal 39 ayat (1) KUHAP lama |
Benda yang dapat disita adalah: - benda atau tagihan[3] tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/ atau
- benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.
| Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: - benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
|
Berdasarkan ketentuan di atas, uang dari hasil korupsi sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan dapat dikenakan penyitaan karena termasuk benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh atau hasil dari tindakan pidana.
Selanjutnya, perlu diketahui untuk menjamin keamanan dan keutuhan benda sitaan selama proses peradilan berlangsung dalam UU 20/2025 dan KUHAP lama, diatur sebagai berikut:
Pasal 130 ayat (1) s.d ayat (4) UU 20/2025 | Pasal 44 KUHAP lama |
- Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan.
- Benda sitaan dapat disimpan pada:
- rumah penyimpanan benda sitaan negara;
- tempat yang disediakan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan; atau
- tempat yang disediakan oleh jaksa untuk kepentingan penuntutan.
- Pengelolaan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menjaga nilai ekonomis dari benda sitaan.
- Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara.
| - Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
|
Kemudian, mengenai benda sitaan berhak dikembalikan juga telah diatur dalam pasal di bawah ini:
UU 20/2025 | KUHAP lama |
Pasal 133 Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita, atau kepada orang yang paling berhak dalam hal: - tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
| Pasal 46 - Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
|
Sebagai informasi tambahan, dalam Pasal 134 dan Pasal 135 UU 20/2024, diatur lebih lanjut bahwa pengembalian benda sitaan dilakukan paling lama 7 hari terhitung sejak benda sitaan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penghentian penyidikan, penuntutan, penghentian penuntutan, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, atau perkara ditutup demi hukum.
Dengan catatan, pengembalian benda sitaan kepada orang yang berhak tersebut dilakukan jika perkara sudah diputus, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.
Lantas, apa dasar hukum penampilan barang sitaan kasus korupsi?
Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat aturan yang secara khusus mengatur perihal memamerkan atau menampilkan barang sitaan korupsi. Akan tetapi dalam hal lain seperti pemusnahan barang rampasan tertentu yang menarik perhatian masyarakat seperti narkotika, psikotropika atau alat tangkap ikan, menurut Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 (hal. 79) dapat dilakukan dengan mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan/atau tokoh masyarakat setempat serta dipublikasikan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan pemusnahan barang rampasan berupa senjata api dan/atau bahan peledak berbahaya lainnya, sedapat mungkin dilakukan dengan koordinasi Polres dan/atau Kodim setempat dan dipublikasikan. (hal. 79)
Walaupun tidak terdapat ketentuan yang mengatur hal tersebut, menurut hemat kami, tindakan memamerkan uang sitaan ini bertujuan untuk menampilkan transparansi dan keterbukaan terhadap publik, mengenai kasus korupsi yang sedang ditangani.
Hal ini juga berkaitan dengan peran media massa dalam pemberantasan korupsi. Dengan mempublikasikan uang sitaan yang dapat diliput oleh media, masyarakat luas dan media dapat berfungsi sebagai pengawas yang dapat mengiringi kasus korupsi yang diusut sampai tuntas.[4] Dalam hal ini, khususnya media berperan memantau dan memastikan penyampaian informasi yang dapat mendorong akuntabilitas publik dan transparansi dalam pemerintahan.[5]
Perihal pertanyaan Anda, apakah yang dipamerkan tersebut merupakan uang sita atau uang jaminan? Kami tidak menemukan istilah uang jaminan dalam suatu penanganan perkara tindak pidana korupsi (“Tipikor”). Jika dilihat dalam artikel Kejagung Bakal Masukkan Uang Sitaan Rp1,3 Triliun dari Perkara CPO Sebagai Bagian Memori Kasasi pada laman Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tidak ada istilah uang jaminan. Uang yang ditampilkan tersebut merupakan uang titipan untuk membayar ganti rugi terhadap keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut. Uang titipan ini diputuskan oleh kejaksaan untuk disita.
Ganti rugi terhadap keuangan negara sendiri merupakan pidana tambahan yang secara khusus diatur dalam UU Tipikor. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, yang berbunyi:
Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
- perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- penutupan seluruh atau sebagian perusahan untuk waktu paling lama 1 tahun;
- pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
Perihal jumlahnya, Pasal 1 Perma 5/2014, menerangkan bahwa dalam menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Perlu diperhatikan bahwa hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana.[6]
Jangka waktu pembayaran uang pengganti oleh terpidana adalah 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika terpidana tidak membayar selama tenggat waktu tersebut, maka harta bedanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.[7] Penyitaan ini dimaksudkan sebagai alat pemaksa terhadap terpidana untuk segera melunaskan kewajibannya tersebut, sekaligus jaminan apabila setelah dikenakan penyitaan terpidana masih tetap tidak melunasi kewajibannya maka harta benda tersebut akan dilelang untuk melunasinya.[8]
Jika setelah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, penuntut umum wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 345 ayat (3) UU 20/2025 yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.[9]
Terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU Tipikor dan perubahannya serta lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.[10]
Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan dapat dilakukan penyitaan terhadap uang hasil korupsi. Perihal memamerkan atau mempublikasikan uang sitaan kasus korupsi ini tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengaturnya. Namun dalam prakteknya, kami berpendapat hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan terhadap publik mengenai kasus korupsi yang sedang ditangani. Adapun uang yang dipamerkan ini dari keterangan di atas bersumber dari uang hasil sitaan perkara korupsi yang bersangkutan dan uang titipan untuk membayar ganti rugi terhadap keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut yang oleh kejaksaan diputuskan untuk disita.
Terhadap uang titipan ini, jika dalam putusan hakim tidak terbukti bersalah, menurut hemat kami uang titipan ini dikembalikan kepada pihak yang berhak karena pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk membayar uang pengganti karena putusan tersebut tidak mengakibatkan terdakwa menjadi terpidana.
Namun, karena uang titipan ini disita oleh kejaksaan, maka pengembalian uang tersebut berada pada wewenang hakim untuk dikembalikan atau tidak. Hal ini karena hakim dapat memutuskan apakah uang tersebut dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
Sebagai informasi, pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara menjadi unsur penting dalam pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam SE Jaksa Agung 003/2010.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/A/JA/02/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Referensi:
- Chairunnisa Hewi Wasistha. Peran Media dalam Membangun Budaya Anti Korupsi di Masyarakat. Jurnal Hukum dan Konstitusi, Vol. 1, No. 2, 2025;
- Kejagung Bakal Masukkan Uang Sitaan Rp1,3 Triliun dari Perkara CPO Sebagai Bagian Memori Kasasi, yang diakses pada tanggal 28 Januari 2026, pukul 13.02 WIB.
[3] Lihat Penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf a UU 20/2025, bahwa yang dimaksud dengan "tagihan", antara lain, rekening koran di bank, giro, bilyet, dan surat berharga.
[4] Chairunnisa Hewi Wasistha. Peran Media dalam Membangun Budaya Anti Korupsi di Masyarakat. Jurnal Hukum dan Konstitusi, Vol. 1, No. 2, 2025, hal. 51
[5] Chairunnisa Hewi Wasistha. Peran Media dalam Membangun Budaya Anti Korupsi di Masyarakat. Jurnal Hukum dan Konstitusi, Vol. 1, No. 2, 2025, hal. 56
[8] Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Perma 5/2014
[9] Pasal 9 ayat (3) Perma 5/2014
[10] Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor