Bisnis
Apa itu Green Constitution?

PERTANYAAN
Saya pernah mendengar istilah green constitution, sebenarnya apa itu? dan bagaimana penerapannya di Indonesia?



Saya pernah mendengar istilah green constitution, sebenarnya apa itu? dan bagaimana penerapannya di Indonesia?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Istilah green constitution secara lengkap di Indonesia memang dipopulerkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, pembahasan mengenai konsep green constitution setidak-tidaknya bermula pada disertasi dari David Richard Boyd yang berjudul The Environmental Rights Revolution: Constitution, Human Rights, and the Environment.
Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa konstitusi hijau merupakan upaya menjamin kedaulatan ekologis atau ekokrasi.[1] Hal tersebut berarti ekosistem menjadi sebuah subjek yang dimandatkan secara konstitusional untuk dilindungi kepentingannya. Hal ini sebenarnya komplementer dengan pendapat David Richard Boyd dalam disertasinya mengenai aspek yang dinilai dari sebuah perlindungan kepentingan lingkungan berada pada hak yang diakuinya.[2]
Sebagai contoh, pengakuan kepentingan lingkungan hidup yang berwujud pada pengakuan hak lingkungan dalam konstitusi, dapat dilihat pada konstitusi Ekuador yang mengakui bahwa lingkungan hidup memiliki hak untuk dilindungi.[3] Selain itu, terdapat juga Konstitusi Turki yang menganggap hak atas lingkungan hidup untuk manusia sebagai bagian hak sosial dan ekonomi.[4]
Pada saat ini, Indonesia telah mengalami perkembangan green constitution secara tafsir konstitusinya. Bermula pada pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam konstitusi, lebih tepatnya pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, secara penerapannya Indonesia memiliki tafsir tersendiri dalam memahami konstitusi terhadap perlindungan lingkungan yang tidak melekat hanya pada hak.
Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam beberapa tahun terakhir telah memutus aspek kepentingan lingkungan hidup diluar konteks hak asasi manusia yang melekat pada lingkungan.
Melalui Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023, MK memberikan penafsiran lebih jauh terhadap Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Hakim menganggap pasal tersebut merupakan penjelmaan dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development).[5] Aspek dari pembangunan itu berupa pemanfaatan harus mempertimbangakan generasi masa depan yang dianggap sebagai suatu keberlanjutan (intergenerational equity).[6] Lalu, ada modal alam atau ekologis tertentu yang dianggap kritis atau penting sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomis (critical natural capital).[7] Hal tersebut melekat pada frasa ”…berwawasan lingkungan…” terkait pelaksanaan ekonomi Indonesia.
Selanjutnya, pada tahun 2026, MK juga telah memutuskan Putusan MK No, 160/PUU-XXIII/2025 berupa penafsiran lebih lanjut terhadap Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 serta relasinya dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Hakim MK menyatakan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam wajib tidak adanya degradasi lingkungan dan mementingkan generasi masa depan.[8] Maka dari itu, ekstraksi sumber daya alam berdasarkan konstitusi menurut MK tidak boleh mendegradasi hak konstitusional pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.[9]
Secara tekstual dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi yang bervisi ekologis atau merupakan konstitusi hijau (green constitution).[10] Kesimpulannya, sampai saat ini MK memandang penerapan konstitusi hijau sebagai mandat konstitusi kepada negara untuk mengusahakan perlindungan lingkungan dan meniadakan degradasi lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Maka konstitusi mengamanatkan instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh didegradasi ketentuannya menjadi lebih longgar untuk merusak lingkungan
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan:
Referensi:
[1] Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Press, 2009, hal. 128.
[2] David Richard Boyd. The Environmental Rights Revolution: Constitution, Human Rights, and the Environment. Disertasi Doktoral University of British Columbia, 2010, hal. 42, 72, dan 87.
[3] Constitución de la República del Ecuador 2008, Article 71–74, hal. 52.
[4] Constitution of The Republic of Turkey, Article 56, hal. 49.
[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, hal. 693.
[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, hal. 693.
[9] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025, hal. 369.
[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025, hal. 379.