Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Apakah Sekretaris Daerah Termasuk Pejabat Negara?

Apakah Sekretaris Daerah Termasuk Pejabat Negara?
Apakah Sekretaris Daerah Termasuk Pejabat Negara?

PERTANYAAN

Sekretaris daerah adalah jabatan karir tertinggi di kabupaten/kota. Apakah sekretaris daerah kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai pejabat negara dan diperbolehkan mendapat fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada pejabat negara? Tolong Pak penjelasannya dan terima kasih.

Daftar Isi

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Perlu Anda ketahui, pada 2014 kini telah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (“UU Kepegawaian”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (“UU 43/1999”).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Selain itu, UU ASN juga telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemerintahan Daerah”) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (“UU 12/2008”) beserta peraturan pelaksanaannya.

    Oleh karena itu, kami akan menjawab pertanyaan Anda berdasarkan UU ASN. Berdasarkan UU ASN sekretaris daerah dapat menduduki beberapa jabatan berikut, yaitu:

    a. Jabatan pimpinan tinggi madya [Pasal 19 ayat (1) huruf b UU ASN serta penjelasannya] untuk sekretaris daerah provinsi.

    b. Jabatan pimpinan tinggi pratama [Pasal 19 ayat (1) huruf c UU ASN dan Pasal 115 ayat (1) UU ASN serta penjelasannya] untuk sekretaris daerah kabupaten/kota.

    Berkaitan dengan pertanyaan Anda, dari sini dapat kita ketahui bahwa sekretaris daerah kabupaten/kota memiliki jabatan pimpinan tinggi pratama.

    Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada Pasal 122 UU ASN.Menurut pasal ini, yang termasuk pejabat negara yaitu:

    a. Presiden dan Wakil Presiden;

    b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

    c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

    d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

    e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;

    f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

    g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

    h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

    i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

    j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;

    k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

    l. Gubernur dan wakil gubernur;

    m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan

    n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

    Dari sini, jika kita melihat dari siapa saja yang termasuk dalam pejabat negara di UU ASN, undang-undang ini tidak menyebutkan sekretaris daerah termasuk di dalamnya, yang mana hal ini berlaku pula untuk sekretaris daerah kabupaten/kota.

    Adapun kepala suatu daerah yang masih termasuk dalam pejabat negara yang disebutkan dalam UU ASN hanya sampai pada bupati/walikota dan wakil bupati/ wakil walikota (Pasal 122 huruf m UU ASN). Dengan demikian, sekretaris daerah bukan merupakan pejabat negara dan tidak mendapatkan fasilitas seperti halnya yang diberikan kepada pejabat negara.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar hukum:

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000