Arti Buyback Saham PT dan Fungsinya

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud buyback saham dan apa fungsinya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apa itu Shares Buyback PT dan Fungsinya? yang dibuat oleh Ulya Yasmine Prisandani, S.H., LL.M. dan dipublikasikan pertama kali pada 16 Desember 2020, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Valerie Augustine Budianto, S.H. Pada 07 September 2022.

KLINIK TERKAIT

Status Karyawan Perusahaan yang Diakuisisi

10 Jul, 2026

Haruskah Bukti Penyetoran Modal PT Diperlihatkan ke Notaris?

23 Jun, 2025

Perbedaan Merger dengan Akuisisi

23 Jan, 2025

Prosedur Penambahan Modal Disetor

13 Nov, 2020

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Arti Buyback Saham

Istilah shares buyback seringkali dipakai dalam kegiatan jual beli saham. Singkatnya, arti buyback adalah membeli kembali, sehingga buyback saham atau shares buyback dapat didefinisikan sebagai kegiatan pembelian kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Dalam hal ini, suatu perseroan akan membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham untuk mengubah komposisi kepemilikan serta struktur kendali perseroan tersebut.[1]

Secara yuridis, Pasal 37 ayat (1) UU PT mengatur ketentuan buyback saham sebagai berikut:

Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

1. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih[2] Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
2. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perlu Anda pahami, buyback saham tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali.[3] Adapun saham yang dibeli kembali perseroan, hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 tahun.[4]

Kemudian, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menerangkan bahwa perseroan harus menentukan apakah saham tersebut akan dijual kembali kepada orang lain atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal perseroan (hal. 246).

Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa pembelian kembali saham hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[5] Lalu, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.[6]

Buyback Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

Sebagai contoh, terdapat pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. Pasal 4 POJK 29/2023 menyatakan bahwa perusahaan terbuka yang melakukan pembelian kembali saham, wajib mengumumkan informasi tentang pembelian kembali saham kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS, dengan memenuhi prinsip keterbukaan paling sedikit memuat:

1. perkiraan jadwal, perkiraan biaya pembelian kembali saham, dan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali;
2. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya pembelian kembali saham perusahaan terbuka;
3. perkiraan menurunnya pendapatan perusahaan terbuka sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan perusahaan terbuka;
4. proforma laba per saham perusahaan terbuka setelah rencana pembelian kembali saham dilaksanakan, dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan;
5. pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham;
6. pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham;
7. metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham;
8. pembahasan dan analisis manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan perusahaan terbuka di masa mendatang; dan
9. sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham.

Namun, mengacu pada Pasal 7 POJK 13/2023, dalam hal terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS.

Baca juga: Dapatkah PT Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?

Fungsi Buyback Saham

Menurut Valerie Augustine Budianto (penulis sebelumnya), setelah memahami arti dari buyback saham, selanjutnya perlu dimengerti pula fungsi buyback saham yang sebenarnya beragam, bergantung pada kondisi dan tujuan yang ingin dicapai oleh perseroan. Misalnya, buyback saham dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai saham serta memperbaiki laporan keuangan perusahaan.

Contoh lainnya, buyback saham dapat dilakukan ketika perseroan ingin mendapatkan kembali kendali atas pengambilan keputusan mereka, dalam hal ini supaya dapat mengendalikan persentase yang lebih besar dalam RUPS dikarenakan jumlah saham non-pengendali yang beredar di pasar menjadi berkurang.

Namun patut dicatat, saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar. Saham tersebut juga tidak berhak mendapat pembagian dividen.[7]

Baca juga: PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya

Lebih lanjut, buyback saham juga bisa terjadi sebagai pelaksanaan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) UU PT:

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

1. perubahan anggaran dasar;
2. pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan; atau
3. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Apabila saham yang diminta untuk dibeli oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.[8]

Mengenai batas ketentuan buyback saham perseroan adalah tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[9]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Referensi:

1. Peter Moles Robert Parrino and David S. Kidwell. Corporate Finance. West Sussex: John Wiley & Sons, 2011;

2. M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

---

[1] Peter Moles Robert Parrino and David S. Kidwell. Corporate Finance. West Sussex: John Wiley & Sons, 2011, hal. 667

[2] Lihat Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang menjelaskan bahwa “kekayaan bersih” adalah seluruh harta kekayaan perseroan dikurangi seluruh kewajiban perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 6 bulan terakhir.

[3] Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU PT

[4] Pasal 37 ayat (4) UU PT

[5] Pasal 38 ayat (1) UU PT

[6] Pasal 39 ayat (1) UU PT

[7] Pasal 40 UU PT

[8] Pasal 62 ayat (2) UU PT

[9] Lihat Pasal 37 ayat (1) huruf b UU PT