Perbedaan Merger dengan Akuisisi

PERTANYAAN

Apakah pengertian dari merger dan akuisisi? Dan apakah perbedaan-perbedaan mendasar antara merger dan akuisisi? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Perbedaan Mendasar Merger dan Akuisisi yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 April 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 1 Desember 2020.

Definisi Merger dan Akuisisi

Merger (penggabungan) dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan (perusahaan) atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada (merging company) yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan (surviving company) dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.[1]

Berdasarkan definisi merger, maka perusahaan yang menerima penggabungan (surviving company) akan meneruskan usaha dari perusahaan yang bergabung (merging company) sehingga semua aktiva dan pasiva dari perusahaan yang bergabung dapat beralih dan berakhir demi hukum.

Sedangkan, akuisisi (pengambilalihan) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan (target company) yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.[2]

Dalam praktiknya, berdasarkan definisi akuisisi, dapat kami simpulkan:

1. cara pengambilalihan perusahaan bisa dilakukan oleh orang perorangan, atau bisa dilakukan oleh badan hukum melalui direksi perusahaan, atau dapat juga dilakukan melalui pemegang saham yang bersangkutan; atau
2. pihak yang mengambil alih bisa badan hukum perusahaan dan badan hukum yang bukan perusahaan, seperti koperasi atau yayasan, atau dapat juga orang perorangan.

Dilihat dari definisi merger dan akuisisi berdasarkan UU PT sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja, merger dan akuisisi mempunyai perbedaan signifikan baik secara definisi dan praktik.

Perbedaan Status Badan Hukum dan Prosedur pada Merger dan Akuisisi

Dalam prosedur merger mengakibatkan perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum, tanpa terjadi proses likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, aktiva dan pasiva perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan. Adapun perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum sejak tanggal merger berlaku.[3] Selain itu, dalam praktiknya, pemegang saham dari perusahaan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perusahaan yang menerima penggabungan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, klasifikasi atas merger terdiri atas:[4]

1. Horizontal Merger

Penggabungan dua atau lebih perusahaan dalam kegiatan usaha atau bisnis yang sama.

2. Vertical Merger

Merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan, dan di antara perusahaan yang bergabung terdapat keterkaitan antara input dan output maupun keterkaitan perusahaan.

3. Congenitive Merger

Merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kegiatan usahanya sejenis atau dalam industri yang sama, namun tidak memproduksi barang produk yang sama dan juga tidak ada keterkaitan supplier.

4. Conglomerate Merger

Bentuk ini merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang industri yang berbeda.

Pada prosedur merger, direksi dari perusahaan yang akan menggabungkan diri dan melakukan merger menyusun rencana merger atau rancangan penggabungan yang wajib mendapatkan persetujuan dewan komisaris.[5]

Rancangan penggabungan ini memuat sekurang-kurangnya:[6]

1. nama dan tempat kedudukan dari setiap perusahaan yang akan melakukan merger;
2. alasan serta penjelasan direksi yang akan melakukan merger dan persyaratan merger;
3. tata cara penilaian dan konversi saham perusahaan yang menggabungkan diri terhadap saham perusahaan yang menerima merger;
4. rancangan perubahan anggaran dasar perusahaan yang menerima merger (apabila ada);
5. laporan keuangan yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari setiap perusahan yang akan melakukan merger;
6. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perusahaan yang akan melakukan merger;
7. neraca proforma perusahaan yang menerima merger sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
8. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, komisaris dan karyawan perusahaan yang akan melakukan merger;
9. cara penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
10. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap merger perusahaan;
11. nama anggota direksi dan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan komisaris yang menerima merger;
12. perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger;
13. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perusahaan yang akan melakukan merger;
14. kegiatan utama setiap perusahaan yang melakukan merger dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
15. rincian masalah yang timbul selama buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan yang akan melakukan merger.

Rancangan merger setelah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris akan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk mendapatkan persetujuan.[7] Kemudian, direksi perseroan yang akan melakukan merger wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan merger, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.[8] Sebagai informasi, rancangan merger termasuk kedalam akta merger yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia dan perlu mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM.[9]

Setelah itu, direksi perseroan yang menerima merger wajib mengumumkan hasil merger dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya merger.[10]

Selanjutnya, dalam prosedur akuisisi, perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perusahaan yang diambil alih sahamnya menjadi bubar atau berakhir, sehingga perusahaan tersebut akan tetap ada dan valid seperti sediakala. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Oleh karena itu, akuisisi mempunyai akibat hukum yang sebatas terjadinya peralihan pengendalian perusahaan kepada pihak yang mengambil alih.[11]

Sama halnya dengan merger, dalam akuisisi, direksi perusahaan yang akan diambil alih dan perusahaan yang akan mengambil alih menyusun rancangan akuisisi/pengambilalihan.[12]

Adapun direksi menyusun rancangan akuisisi yang memuat sekurang-kurangnya:[13]

1. nama dan tempat kedudukan dari perusahaan yang akan mengambil alih dan perusahaan yang akan diambil alih;
2. alasan serta penjelasan direksi yang akan mengambil alih dan direksi yang akan diambil alih;
3. laporan keuangan untuk tahun buku terakhir dari perusahaan yang akan mengambil alih dan perusahaan yang akan diambil alih;
4. tata cara penilaian dan konversi saham dari perusahaan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran akuisisi dilakukan dengan saham;
5. jumlah saham yang akan diambil alih;
6. kesiapan pendanaan;
7. neraca konsolidasi proforma perusahaan yang akan mengambil alih setelah akuisisi yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
8. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap akuisisi;
9. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, komisaris dan karyawan dari perusahaan yang akan diambil alih;
10. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada direktur; dan
11. rancangan perubahan anggaran dasar perusahaan hasil akuisisi (apabila ada).

Rancangan akuisisi yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta akuisisi yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan salinan akta harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM.[14]

Namun, penting untuk dicatat apabila akuisisi dilakukan langsung dari pemegang saham maka tidak memerlukan pembuatan rancangan akuisisi.[15]

Kemudian, sama halnya dengan merger, direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.[16]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan akibat hukum atas perusahaan yang mengalami akuisisi atau merger, di mana perusahaan yang diakuisisi hanya beralih kepemilikan tetapi masih existing, lain hal dengan merger di mana perusahaan yang menggabungkan diri berakhir secara hukum.

Perbedaan Status Karyawan Akibat Merger dan Akuisisi

Sesuai dengan UU PT, dalam rangka merger dan akuisisi, perusahaan wajib memperhatikan kepentingan pihak tertentu, yang terdiri atas:[17]

1. kepentingan perusahaan, pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan;
2. kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari perusahaan; dan
3. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dalam hal merger dan akuisisi, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) kepada karyawan. Namun, terdapat perbedaan antara pembagian hak untuk karyawan yang mengalami PHK dalam rangka merger dan akuisisi.

Apabila perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan karena alasan melakukan merger, maka karyawan berhak atas:[18]

1. uang pesangon sebesar satu kali;
2. uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali; dan
3. uang penggantian hak.

Lebih lanjut, dalam hal perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan karena alasan akuisisi, maka karyawan berhak atas:[19]

1. uang pesangon sebesar satu kali;
2. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali; dan
3. uang penggantian hak.

Namun, dalam hal terjadi pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, pengusaha dapat melakukan PHK dan karyawan berhak atas:[20]

1. uang pesangon sebesar 0,5 kali;
2. uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali; dan
3. uang penggantian hak.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan pembagian hak atas karyawan dari perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi. Lebih lanjut, besaran uang pesangon, uang penghargaan kerja dan uang penggantian hak disesuaikan dengan masa kerja yang sudah ditempuh oleh karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Referensi:

M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas, cet-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

---

[1] Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[2] Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 11 UU PT

[3] Lihat Pasal 122 UU PT

[4] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas, cet-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 484-485

[5] Pasal 123 ayat (1) dan (3) UU PT

[6] Pasal 123 ayat (2) UU PT

[7] Pasal 123 ayat (3) UU PT

[8] Pasal 127 ayat (2) UU PT

[9] Lihat Pasal 129 ayat (1) UU PT

[10] Pasal 133 ayat (1) UU PT

[11] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas, cet-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 509

[12] Pasal 125 ayat (6) UU PT

[13] Pasal 125 ayat (6) UU PT

[14] Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 131 ayat (1) UU PT

[15] Pasal 125 ayat (7) UU UU PT

[16] Pasal 127 ayat (2) UU PT

[17] Pasal 126 ayat (1) UU PT

[18] Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)

[19] Pasal 42 ayat (1) PP 35/2021

[20] Pasal 42 ayat (2) PP 35/2021