Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ilmu Hukum

Perbedaan Mengingat dan Menimbang dalam Peraturan Perundang-undangan

Perbedaan Mengingat dan Menimbang dalam Peraturan Perundang-undangan

PERTANYAAN

Saya bingung perbedaan mengingat dan menimbang setiap kali membaca peraturan perundang-undangan. Sepertinya fungsi keduanya sama saja. Apa maksud kedua bagian tersebut? Adakah konsekuensinya jika "mengingat" dan "menimbang" tidak disertakan dalam suatu peraturan perundang-undangan? Mohon penjelasannya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti menimbang dan mengingat Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 19 April 2016.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Konsideran Menimbang dalam Peraturan Perundang-undangan

    Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan memiliki kerangka (kenvorm) yang telah ditentukan dalam Lampiran II UU 12/2011. Kerangka tersebut terdiri dari beberapa bagian yakni judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan (jika diperlukan), dan lampiran (jika diperlukan). Pada bagian pembukaan inilah letak konsideran menimbang dan dasar hukum mengingat.[1] Perlu dicatat, jika suatu peraturan perundang-undangan tidak terdapat konsideran menimbang dan dasar hukum mengingat, maka hal tersebut menjadikan peraturan perundang-undangan cacat secara formil.

    Selanjutnya, terdapat perbedaan antara menimbang dan mengingat yang terletak pada fungsi keduanya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Konsideran menimbang berfungsi sebagai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, dasar hukum mengingat berfungsi untuk menunjukkan dasar kewenangan dari pembentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memberikan perintah pembentukan.[2]

    Kemudian, menurut Maria Farida dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan (hal. 113), kosideran menimbang merupakan alasan atau pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat hal-hal atau pokok pikiran dari fakta atau kejadian yang mendorong pembentuk peraturan perundang-undangan membentuk peraturan tersebut. Perumusan konsideran menimbang menggunakan kalimat yang singkat. Oleh karena itu, jika pembentuk peraturan perundang-undangan hendak menjabarkan alasan secara lebih komprehensif, hal tersebut akan dirumuskan dalam penjelasan umum (hal. 113-114).

    Lebih lanjut lagi, peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota setidaknya memiliki tiga alasan pembentukan yakni:

    1. Filosofis, yaitu pertimbangan yang berasal dari pandangan hidup, kesadaran, dan dan cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945;
    2. Sosiologis, yaitu alasan yang menjabarkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Pada umumnya landasan sosiologis didapatkan dari fakta bahwa terdapat kebutuhan masyarakat yang perlu diselesaikan menggunakan peraturan.[3]
    3. Yuridis, yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk guna mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, akan diubah, atau akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.[4]

    Selain itu, sepanjang penelusuran kami, konsideran menimbang juga berhubungan erat dengan naskah akademik, karena penjelasan komprehensif dari konsideran menimbang terdapat dalam Bab IV landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

    Namun, terdapat pengecualian terhadap isi dari konsideran menimbang pada peraturan pemerintah dan peraturan delegasian. Konsideran menimbang pada peraturan pemerintah atau peraturan delegasian cukup berisi satu pertimbangan yakni uraian ringkas mengenai perlunya pelaksanaan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang/peraturan lebih tinggi yang memerintahkan.[5]

    Dasar Hukum Mengingat dalam Peraturan Perundang-undangan

    Selanjutnya, masih dalam buku yang sama, Maria Farida (hal. 113) menjelaskan bahwa dasar hukum mengingat merupakan landasan yuridis yang setidaknya menyebutkan peraturan yang memberikan kewenangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, peraturan yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan perundang-undangan lain yang setingkat dan memiliki kaitan erat (berhubungan langsung), dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (MPR) jika terdapat kaitan yang sangat erat.

    Selain menjadikan masyarakat dengan mudah mengetahui asal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dasar hukum mengingat juga dapat memudahkan masyarakat mengetahui pasal mana dalam UUD 1945 yang hendak dijabarkan/dilaksanakan. Contohnya dalam UU 20/2023 yang menyebutkan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945 dalam dasar hukum menimbangnya. Hal ini menandakan bahwa undang-undang tersebut diusulkan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR).

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
    3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Referensi:

    1. Ali Yusran Gea. Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologi, dan Yuridis, dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024;
    2. Maria Farida I. Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

    [1] Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 tentang tentang Pembentukaan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), bab I huruf b angka 3 dan 4

    [2] Lampiran II UU 12/2011, angka 18 dan angka 28

    [3] Ali Yusran Gea. Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologi, dan Yuridis, dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024, hal. 10982

    [4] Lampiran II UU 12/2011, angka 4 bagian c

    [5] Lampiran II UU 12/2011, angka 23

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000