Pidana
Asas-asas Hukum Pidana Islam
Bacaan 8 Menit

PERTANYAAN
Apa saja asas-asas hukum pidana Islam?


Bacaan 8 Menit

Apa saja asas-asas hukum pidana Islam?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut Fitri Wahyuni dalam bukunya Hukum Pidana Islam (hal. 1), hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqih secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, yang mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah, dan akhlak.
Masih dalam buku yang sama, hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqih jinayah yang terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan jinayah, yang memiliki arti, antara lain:[1]
Pengertian fiqih secara bahasa berasal dari lafal “faqiha, yafqahu, fiqhan”, yang berarti mengerti atau paham. Secara istilah, fiqih diartikan sebagai himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.
Secara bahasa jinayah diartikan sebagai nama hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan, menurut istilah, jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.
Oleh karena itu, fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan hadits.[2]
Hukum pidana Islam atau fiqih jinayah ini mengandung asas-asas yang mendasarinya.[3] Sepanjang penelusuran kami, terdapat beberapa pendapat mengenai apa saja asas-asas hukum pidana Islam.
Merujuk pada buku Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam (hal. 33-42) yang ditulis oleh Muhammad Nur, terdapat 5 asas hukum pidana Islam, antara lain:
Islam melihat asas legalitas bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan tuhan. Secara jelas asas legalitas dianut dalam hukum Islam, terbukti dengan adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu taklif yang sanggup dikerjakan. Adapun salah satu dasar hukum asas legalitas dalam Islam adalah QS. Al-Isra ayat (15), yang artinya:
Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng’azab sebelum kami mengutus seorang Rasul.
Menurut Topo Santoso pada bukunya Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariah dalam Wacana dan Agenda (hal. 11-12) prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi yang pasti. Namun, prinsip ini juga diterapkan bagi kejahatan qishash dan diyat dengan diletakannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Kemudian, asas legalitas yang berlaku bagi kejahatan ta’zir adalah yang paling fleksibel, dibandingkan dua kategori sebelumnya.
Masih dalam buku yang sama, untuk menerapkan asas legalitas, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Selain menjalankan asas legalitas, hukum Islam juga tetap melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.
Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Dalam filsafat hukum Islam istilah amar makruf dikenal sebagai fungsi social engineering, sedangkan nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasarkan asas ini, di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan.
Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya. Namun, Islam tetap memberikan batasan nilai. Hal ini berarti kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas nilai atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.
Syariah Islam pada dasarnya merupakan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungannya dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha atau ahli membagi dunia ini kepada dua bagian, yaitu negeri Islam dan negeri bukan Islam.
Menurut konsepsi hukum Islam, asas teritorial yaitu hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan.
Asas ini menyatakan bahwa tindak pidana merupakan segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang, maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam sanksi hukum. Hukum pidana Islam mengenal dua macam sanksi hukum, yaitu hudud dan ta’zir. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik Al-Qur’an maupun hadits. Sedangkan ta’zir adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan, atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur’an maupun hadits.
Perlu diketahui bahwa asas material mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Kedua asas ini menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertobat.
Asas moralitas dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi beberapa asas, antara lain:
Selain itu, terdapat juga sumber lain, yaitu jurnal yang berjudul Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala) (hal. 20-22) yang ditulis oleh dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Syari’ah Universitas Islam Indonesia, M. Sularno. Pada jurnal tersebut disebutkan bahwa berdasarkan penelusuran yang akurat dan mendalam terhadap syari’at Islam oleh para juris muslim, telah dihasilkan simpulan mengenai asas-asas yang menjadi lendasan tegak berdirinya tasyri’ Islami, antara lain:
Asas ini merupakan suatu jaminan bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Selain itu, asas ini juga dapat melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan hakim, menjamin keamanan individu dengan adanya informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang.
Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Sebagai contoh, di zaman Pra Islam, seorang anak diizinkan menikahi isteri dari ayahnya. Islam melarang hal ini, tetapi Al-Qur’an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum adanya pernyataan dari Al-Qur’an. QS. An-Nisa ayat (22), yang artinya:
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.
Makna dari asas ini adalah batal hukumnya jika terdapat hukuman yang telah dijatuhkan terdapat pada adanya keraguan di dalamnya.
Maksud dari asas ini adalah semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika terdapat keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertubuh harus dibebaskan.
Makna yang terkandung dalam asas ini adalah tidak ada perbedaan antara tuan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita dalam pandangan hukum pidana Islam.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Referensi: