Barang Curian Dikembalikan, Apakah Pencuri Tetap Dipidana?

PERTANYAAN

Jika kita sudah melaporkan suatu peristiwa tindak pidana pencurian, tetapi setelah kita melaporkan kepada polisi barang curian dikembalikan oleh si pelaku pencurian. Apakah tindakannya masih dapat dituntut meskipun barang curian yang dikembalikan tersebut utuh?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apakah Tetap Dipidana Jika Barang Curian Dikembalikan? yang dibuat oleh Rusti Margareth Sibuea, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Mei 2019, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 15 November 2023.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Pencurian Ringan Secara Berulang

17 Mar, 2026

Mencuri Barang dengan Kunci Duplikat, Ini Sanksinya

05 Jul, 2024

Bisakah Korban Pencurian Dituntut karena Menembak Pencuri?

18 Jan, 2023

Pemberatan Sanksi Pidana Pencurian di Malam Hari

02 Jun, 2020

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Menjawab pertanyaan mengenai dapat atau tidaknya dilakukan pencabutan laporan polisi mengenai tindak pidana pencurian karena barang curian dikembalikan oleh pencuri, ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian sebagai delik formil sekaligus sebagai delik biasa (gewone delict).

Tindak Pidana Pencurian sebagai Delik Formil

Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (hal. 136-137) menyatakan pembeda antara delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam perbuatan itu, yaitu tindakan dan akibat. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

Delik formil jerat pasal tindak pidana pencurian diatur di dalamUU 1/2023tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[1] Sebagai perbandingan, kami juga akan menyajikan ketentuan KUHP lama yang saat ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 362 KUHP lama	Pasal 476 UU 1/2023
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[2]	Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[3]

Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami mencontohkan suatu tindak pidana pencurian adalah misalnya A masuk ke dalam rumah B dan mengambil handphone yang ada di atas meja. Ketika hendak melarikan diri A tertangkap oleh C yang menjadi satpam di rumah B. Handphone tersebut kemudian dikembalikan kepada B. Tindakan A tetap dikatakan sebagai pencurian meskipun barang yang telah dicuri dikembalikan dan korban tidak mengalami kerugian. Mengapa demikian? Sebab delik pencurian dirumuskan secara formil yang lebih menitikberatkan pada tindakan, bukan akibat pencurian.

Tindak Pidana Pencurian sebagai Delik Biasa (Gewone Delict)

Selanjutnya mengenai dapat atau tidaknya suatu laporan polisi dicabut setelah pelaku mengembalikan kerugian kepada korban akan terjawab melalui pemahaman terkait delik biasa (gewone delict) dan delik aduan (klacht delict).

Sebagian besar delik-delik dalam KUHP adalah delik biasa (gewone delict), artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sebaliknya, ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut, delik ini dikenal dengan klacht delict atau delik aduan.

Eddy O.S. Hiariej menguraikan paling tidak ada tiga bab dalam KUHP yang berkaitan dengan delik aduan. Pertama, Bab XVI KUHP tentang Penghinaan. Kedua, kejahatan pencurian, pemerasan, dan pengancaman serta penggelapan dalam keluarga. Ketiga, kejahatan terhadap kesusilaan, yakni perzinaan.

Salah satu sifat khusus dari delik aduan (klacht delict) adalah orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan. Hal ini diatur di dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[4] Di dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g dan Pasal 71 ayat (2) huruf d UU 20/2025 diatur bahwa ditariknya pengaduan dapat menjadi salah satu penyebab penghentian penyidikan dan gugurnya kewenangan penuntutan.

Dalam sejarahnya, ketentuan tentang penarikan pengaduan ini pernah diatur di dalam Pasal 75 KUHAP lama yang saat ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,[5] bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Terhadap perkara-perkara yang tergolong dalam delik biasa (gewone delict), pada prinsipnya laporan polisi atas perkara tersebut tidak dapat ditarik kembali ataupun dicabut meski telah ada perdamaian dengan korban.

Penanganan Pencurian dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Meski demikian, menurut UU 20/2025, pencabutan laporan maupun pengaduan dapat dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Di dalam Pasal 79 ayat (1) UU 20/2025 diatur bahwa mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:

1. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
2. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
4. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban;
5. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban; atau
6. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Pemulihan keadaan semula tersebut harus dituangkan dalam kesepakatan dan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Pencabutan laporan atau pengaduan tersebut baru dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan dan dimintakan penetapan pengadilan.[6]

Mekanisme keadilan restoratif hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat berikut:[7]

1. tindak pidana diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III atau Rp50 juta[8] atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;
2. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
3. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Selain itu, tindak pidana yang dilakukan pelaku bukanlah:[9]

1. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan;
2. tindak pidana terorisme;
3. tindak pidana korupsi;
4. tindak pidana kekerasan seksual;
5. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya;
6. tindak pidana terhadap nyawa orang;
7. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
8. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau
9. tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

Mekanisme keadilan restoratif tersebut juga diatur di dalam Perpolri 8/2021. Dalam peraturan tersebut, syarat suatu penanganan tindak pidana diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil.[10] Persyaratan materiil yaitu suatu tindak pidana:[11]

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;

bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun persyaratan formilnya meliputi:[12]

1. Perdamaian kedua belah pihak (kecuali untuk tindak pidana narkoba) yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Pemenuhan hak-hak korban korban dan tanggung jawab pelaku (kecuali untuk tindak pidana narkoba) yang dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Kemudian, pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait dapat mengajukan surat permohonan secara tertulis untuk melakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan yang dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.[13]

Dengan demikian, jika tindak pidana pencurian memenuhi seluruh syarat dan ketentuan di atas, maka dapat ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif. Sehingga, pengembalian barang curian diikuti dengan perdamaian antara pelaku dan korban, dapat menjadi alasan untuk dilakukan penghentian penyidikan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami tentang apakah pencuri tetap dipidana jika barang curian dikembalikan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Referensi:

Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

[3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

[4] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("UU 20/2025”)

[5] Pasal 362 UU 20/2025

[6] Pasal 79 ayat (2( s.d. (4) UU 20/2025

[7] Pasal 80 ayat (1) UU 20/2025

[8] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023

[9] Pasal 82 UU 20/2025

[10] Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perpolri 8/2021”)

[11] Pasal 5 Perpolri 8/2021

[12] Pasal 6 ayat (1) s.d. (4) Perpolri 8/2021

[13] Pasal 15 ayat (1) s.d. (3) Perpolri 8/2021