Kenegaraan
Regulasi Pengaturan Batas Wilayah Indonesia
Bacaan 6 Menit

PERTANYAAN
Mohon bantuannya, dasar hukum pengaturan wilayah negara Republik Indonesia tertuang dalam undang-undang apa?


Bacaan 6 Menit

Mohon bantuannya, dasar hukum pengaturan wilayah negara Republik Indonesia tertuang dalam undang-undang apa?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Dasar Hukum Pengaturan Wilayah Negara Republik Indonesia yang pertama kali dipublikasikan pada 24 Maret 2022 dan pertama kali dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 22 Juni 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara adalah Pasal 25E UUD 1945 yang berbunyi:
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Merujuk pada amanat dalam pasal di atas, dasar hukum pengaturan wilayah negara Republik Indonesia diatur lebih rinci dalam UU wilayah Negara atau yang dikenal dengan UU 43/2008.
Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 UU 43/2008 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
Jika disederhanakan, singkatnya, kesatuan wilayah Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.[1] Sedangkan batas wilayah negara Indonesia yaitu:[2]
Lebih lanjut, batas wilayah negara Indonesia, termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral.[3] Jika tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.[4]
Baca juga: Perbedaan Perjanjian Bilateral dan Multilateral
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, saat ini dasar hukum atau regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia adalah amanat UUD 1945 dan undang-undang yang ditetapkan, yakni UU 43/2008.
Perlu diketahui bahwa untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah membentuk suatu badan khusus, yakni Badan Pengelola Nasional di tingkat pusat dan Badan Pengelola Daerah di tingkat daerah, yang dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab ke Presiden atau kepala daerah sesuai kewenangannya.[5]
Sepanjang penelusuran kami, badan pengelola yang dimaksud bernama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (“BNPP”) yang bertugas:[6]
Ketentuan lebih lanjut mengenai BNPP dapat Anda temukan dalam Perpres 12/2010 dan perubahannya, yang mengatur bahwa fungsi BNPP adalah:[7]
Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri merupakan Kepala BNPP sekaligus Pembina Kepegawaian BNPP,[8] serta anggota BNPP adalah jajaran menteri-menteri, panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan lainnya sebagaimana susunan keanggotaan BNPP yang diatur dalam Peraturan Presiden.[9]
Demikian jawaban dari kami terkait regulasi peraturan wilayah negara Indonesia, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (“UU 43/2008”)
[2] Pasal 6 ayat (1) UU 43/2008
[3] Pasal 6 ayat (2) UU 43/2008
[4] Pasal 6 ayat (3) UU 43/2008
[5] Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU 43/2008
[6] Pasal 15 ayat (1) UU 43/2008
[7] Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (“Perpres 12/2010”)
[8] Pasal 22 ayat (1) Perpres 12/2010
[9] Pasal 6 Perpres 44/2017