Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Masih Usia Anak Tapi Sudah Punya KTP, Bolehkah Bekerja? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. pada 12 Desember 2013.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Seorang warga negara Indonesia (“WNI”) wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik (“KTP-el”) ketika telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin.[1] Dalam hukum Indonesia, seorang anak yang belum memiliki KTP-el, maka masih berusia di bawah 17 tahun dan belum dikategorikan sebagai orang dewasa.[2]
Menjawab pertanyaan Anda tentang apakah anak di bawah 17 tahun (belum punya KTP-el) boleh bekerja, kami akan merujuk pada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja.
Secara prinsip, Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak. Adapun, yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.
Namun demikian, larangan mempekerjakan anak tersebut tidak berlaku secara mutlak. Sebab, terdapat pengecualian bagi anak, dengan ketentuan:[3]
- berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun;
- pekerjaan ringan; dan
- tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental, dan sosial.
Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa anak yang berusia antara 13 sampai dengan 15 tahun boleh bekerja khusus untuk pekerjaan yang ringan.
Selain syarat usia dan jenis pekerjaan ringan, pengusaha juga dalam mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, harus memenuhi syarat berikut.[4]
- izin tertulis dari orang tua atau wali;
- perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- waktu kerja maksimum 3 jam;
- dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- keselamatan dan kesehatan kerja;
- adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, syarat-syarat dalam huruf a, b, f, dan g di atas, dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.[5]
Khusus bagi anak yang berumur paling sedikit 14 tahun, dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang.[6] Pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan syarat:[7]
- diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Anak juga dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, dengan mewajibkan pengusaha untuk memenuhi syarat:[8]
- di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- waktu kerja paling lama 3 jam sehari; dan
- kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
Jika anak bekerja bersama dengan karyawan dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.[9]
Siapapun dilarang mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, yaitu meliputi:[10]
- segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; - segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk
produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya; dan/atau; - semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan, syarat pengusaha mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan adalah perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.
Artinya, perjanjian kerja tetap wajib dibuat, tetapi bukan antara pengusaha dengan anak, melainkan antara pengusaha dengan orang tua/wali yang mewakili sang anak. Perjanjian kerja tersebut tentu saja memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban dari para pihak.[11]
Adanya perjanjian kerja tersebut akan membuktikan adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh,[12] dalam konteks ini adalah pekerja anak.
Perjanjian kerja sendiri dibuat atas dasar:[13]
- kesepakatan kedua belah pihak;
- kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika perjanjian kerja tidak memenuhi ketentuan kesepakatan dan kecakapan, berakibat dapat dibatalkan. Sedangkan jika dibuat tanpa mengindahkan ketentuan tentang adanya pekerjaan yang diperjanjikan serta bertentangan dengan ketertiban ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berakibat batal demi hukum.[14]
Selengkapnya mengenai perjanjian kerja dapat Anda baca dalam Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja.
Jadi, perjanjian kerja untuk pekerja anak dibuat oleh pengusaha dan orang tua/wali anak dengan memenuhi ketentuan mengenai perjanjian kerja dalam UU Ketenagakerjaan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
[3] Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 69 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[6] Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 70 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[8] Pasal 71 UU Ketenagakerjaan
[9] Pasal 72 UU Ketenagakerjaan
[10] Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan
[11] Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan
[12] Pasal 50 UU Ketenagakerjaan
[13] Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[14] Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan