Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Pidana yang Dapat Diselesaikan secara Kekeluargaan

Pidana yang Dapat Diselesaikan secara Kekeluargaan
Pidana yang Dapat Diselesaikan secara Kekeluargaan

PERTANYAAN

Apakah ada kasus pidana tertentu yang dapat dilakukan penyelesaian hukum secara kekeluargaan atau damai? Serta, apabila sebuah kasus pidana yang sedang berjalan ternyata sudah diikhlaskan oleh keluarga korban (misal pembunuhan), apakah hal ini bisa menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus bebas atau mengurangi waktu hukuman tersangka dengan didasari hukum kekeluargaan? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Kasus Pidana yang Bisa Dilakukan Penyelesaian Hukum Secara Kekeluargaan, yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 19 September 2018, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 19 Agustus 2022.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sebelum membahas penyelesaian hukum secara kekeluargaan, penting untuk diketahui bahwa dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Adapun terkait delik ini, terdapat dua jenis delik yang berhubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik biasa dan delik aduan. Saat ini, hukum pidana diatur dalam KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026.

    Delik Biasa dan Delik Aduan

    Dalam delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban).[2] Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

    Contoh delik biasa atau delik laporan ini, misalnya:

    1. delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP atau Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023);
    2. delik pencurian (Pasal 362 KUHP atau Pasal 476 UU 1/2023);
    3. delik penggelapan (Pasal 372 KUHP atau Pasal 486 UU 1/2023).

    Sementara itu, berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.[3]

    Contoh delik aduan, misalnya:

    1. perzinahan (Pasal 284 KUHP atau Pasal 411 UU 1/2023);
    2. pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 atau Pasal 433 UU 1/2023);
    3. penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP atau Pasal 436 UU 1/2023);
    4. dan penggelapan/pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 jo. Pasal 411 KUHP atau Pasal 481 jo. Pasal 526 UU 1/2023).

    Kemudian, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 75 KUHP, orang yang mengajukan delik aduan atau membuat pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

    Menjawab pertanyaan Anda, sebagaimana diterangkan, tindak pidana pembunuhan seperti yang Anda tanyakan termasuk dalam delik biasa atau delik laporan. Dengan kata lain, proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka.

    Baca juga: Beda Delik Aduan dengan Delik Biasa dan Contohnya

    Yang Menentukan Berat Ringannya Hukuman Pidana

    Dapat kami sampaikan bahwa keikhlasan dari keluarga korban tidak dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus hukuman terdakwa menjadi ringan. Pasalnya, berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa didasarkan pada penilaian hakim akan sifat baik dan jahat terdakwa tersebut.[4]

    Lebih lanjut, diterangkan bahwa penilaian tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.[5]

    Selain itu, terkait berat-ringannya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, terdapat pula pengaturan dalam UU SPPA, bahwa penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.[6] Adapun pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 tahun.[7] Ulasan selengkapnya mengenai hukuman untuk anak dapat Anda simak dalam artikel Mengenal Ragam Hukuman Pidana untuk Anak.

    Proses Diversi dalam Peradilan Pidana Anak

    Sebagai informasi tambahan, dalam UU SPPA dikenal adanya diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[8] Kemudian, terkait diversi diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 s.d. Pasal 15 UU SPPA.

    Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.[9]

    Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukuman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.[10]

    Baca juga: Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

    Jadi, terkait penyelesaian hukum secara kekeluargaan dalam tindak pidana yang termasuk delik biasa/delik laporan, walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan pelaku, proses hukum akan tetap dijalankan.

    Adapun tindak pidana yang memungkinkan untuk dilakukan penyelesaian hukum secara kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik, penghinaan ringan, perzinahan, pencurian/penggelapan dalam keluarga, dan delik aduan lainnya.

    Demikian jawaban dari kami terkait penyelesaian hukum secara kekeluargaan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

    Referensi:

    Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia. Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2, No. 2, 2023.


    [2] Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia. Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2, No. 2, 2023, hal. 43.

    [3] Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia. Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2, No. 2, 2023, hal. 43.

    [4] Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”).

    [5] Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

    [7] Pasal 81 ayat (6) UU SPPA.

    [8] Pasal 1 angka 7 UU SPPA.

    [9] Pasal 8 ayat (1) UU SPPA.

    [10] Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000