Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Risiko Hukum Kawin Lari yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Juli 2013.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Apa yang dimaksud dengan kawin lari? Menurut KBBI, kawin lari adalah perkawinan dengan cara membawa pergi gadis yang akan dikawini dengan persetujuannya tanpa sepengetahuan wali gadis itu.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami dahulu mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu:
- perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berkenaan dengan syarat usia, pada dasarnya Anda dan pasangan sudah diizinkan melangsungkan perkawinan. Sebab batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.[1]
Namun, perlu juga diperhatikan ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan lainnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU Perkawinan yang kami rangkum sebagai berikut:
- Harus atas persetujuan kedua calon mempelai.
- Jika calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua.
- Apabila salah satu dari kedua orang tua sudah meninggal, atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- Apabila ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam angka 2 s.d. 4, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
- Ketentuan angka 1 s.d. 5 di atas berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan, Anda harus mendapatkan izin dari kedua orang tua Anda karena Anda belum berusia 21 tahun. Kami mengasumsikan bahwa kedua orang tua Anda masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya, sehingga izin dari kedua orang tua Anda merupakan syarat dilangsungkannya perkawinan.
Mengacu pada Pasal 6 ayat (5) UU Perkawinan, apabila orang tua tidak merestui, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal Anda atas permintaan Anda, dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar pendapat orang tua Anda. Artinya, Anda dapat mengajukan permohonan ke pengadilan setempat agar memberikan izin menikah melalui suatu penetapan.
Meski demikian, kami menyarankan agar permasalahan Anda dengan orang tua Anda mengenai restu menikah dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Mengingat tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]
Selain itu, kami berasumsi bahwa Anda dan pasangan beragama Islam. Jika demikian, kawin lari apakah sah? Disarikan dari artikel Menikah Tanpa Restu Orang Tua dalam Islam, Sahkah? pihak perempuan perlu wali nikah sebagai rukun perkawinan dalam Islam. Jika tidak dipenuhi, maka pernikahan tidak sah.
Apabila Anda tidak mendapatkan restu orang tua sehingga tidak dapat menghadirkan wali nikah, maka perkawinan tidak dapat dilakukan.
Baca juga: Hukum Akad Nikah Tanpa Adanya Wali dari Pihak Perempuan
Oleh sebab itu, sebaiknya dicarikan solusi agar perkawinan Anda dan pacar Anda dapat dilangsungkan berdasarkan hukum.
Kemudian, berkenaan dengan pertanyaan Anda, jika pacar Anda dilaporkan oleh orang tua berhak atas dasar ”membawa kabur” Anda, maka perlu disimak ketentuan dalam KUHPlama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026.
Penjelasan Pasal 454 ayat (2) UU 1/2023 menerangkan bahwa pengertian "membawa pergi perempuan" atau "melarikan perempuan" dalam ketentuan ini berbeda dengan "penculikan" dan "penyanderaan". Tindakan membawa pergi perempuan umumnya terjadi antara laki-laki (yang melarikan) dan perempuan (yang dilarikan) berkaitan dengan hubungan cinta, dan karena itu perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan pihak perempuan.
Unsur tindak pidana dalam ketentuan ayat (2) tidak dikaitkan dengan umur perempuan yang dibawa lari, masih belum dewasa, atau masih di bawah umur, baik dalam status perkawinan ataupun tidak, tetapi jika perempuan tersebut dilarikan dengan tipu muslihat, kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, maka ancaman pidananya lebih berat.
Lebih lanjut, jika mengacu pada Pasal 150 UU 1/2023 mengenai batas usia anak dalam KUHP adalah 18 tahun dan Anda sudah berusia 20 tahun, maka menurut pendapat kami, Anda sudah termasuk kategori dewasa. Dengan demikian, menurut hemat kami, kawin lari sesama orang dewasa atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang tidak terdapat unsur tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak bisa dipidana.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Referensi:
Kawin lari yang diakses pada 28 Februari 2025, pukul 11.15 WIB.
[1] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana