Bolehkah Hakim Mengadili Mantan Teman Dekatnya?

PERTANYAAN

Bolehkah hakim mengadili terdakwa, khususnya dalam perkara pidana, yang mana terdakwa adalah kawan lamanya? Bolehkah hakim tadi tidak mengundurkan diri? Misalnya seorang hakim mengadili seorang wanita yang dulu sempat menjadi teman dekatnya? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Intisari:

 

 

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat yang menangani perkara tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

 

Larangan Konflik Kepentingan dalam Mengadili Perkara

Guna menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“Kode Etik dan PPH”).

 

Terdakwa merupakan pihak berperkara yang diadili di pengadilan. Dalam hal ini, menjawab pertanyaan Anda, Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat yang menangani perkara tersebut.[1]

 

Hakim Wajib Mengundurkan Diri

Menjawab pertanyaan Anda lainnya, Hakim yang memiliki konflik kepentingan itu wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.[2] Jadi, hakim itu harus mengundurkan diri.

 

Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, Hakim tersebut wajib meminta pertimbangan Ketua.[3]

 

Melanggar Kode Etik dan PPH

Jika hakim yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, padahal pihak yang berperkara itu benar merupakan teman dekat hakim yang bersangkutan, maka ini merupakan pelanggaran kode etik dan PPH. Hakim yang terbukti melanggar ketentuan Kode Etik dan PPH sebagaimana kami uraikan di atas, bisa dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian.

 

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim terbukti dilakukan oleh hakim, maka Komisi Yudisial (“KY”) mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.[4]

 

Jika hakim terbukti melanggar kode etik dan PPH, maka ia dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:[5]

a.    dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b.    melakukan perbuatan tercela;

c.    melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;

d.    melanggar sumpah atau janji jabatan;

e.    melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan/atau

f.     melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2.    Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

3.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-Hak Hakim Agung Dan Hakim Yang Dikenakan Pemberhentian.

 

 

 

---

[1] Angka 5 butir 5.2.1 ayat (2) Kode Etik dan PPH

[2] Angka 5 butir 5.3 ayat (1) Kode Etik dan PPH

[3] Angka 5 butir 5.3 ayat (2) Kode Etik dan PPH

[4] Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU 18/2011”).

[5] Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum