Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Status Merek yang Didaftarkan Instansi Pemerintah yang dibuat oleh Anisa Widyasari, S.H., LL.M. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Maret 2014, lalu pertama kali dimutakhirkan pada 19 November 2025.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut Pasal 1 angka 1 UU MIG, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Permohonan merek dapat diajukan oleh pemohon yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum.[1]
Kemudian, disarikan dari artikel Aspek-aspek Hukum Pendaftaran Merek Milik Instansi Pemerintahan, instansi pemerintah dapat digolongkan sebagai badan hukum publik. Oleh karena itu, instansi pemerintah dapat mengajukan permohonan merek barang, merek jasa, maupun merek kolektif sesuai dengan UU MIG. Sebagai contoh, merek yang diajukan oleh instansi pemerintah dan sudah terdaftar yaitu Wonderful Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM000650036 milik Kementerian Pariwisata.
Dengan demikian, jika instansi pemerintahan ingin mendapatkan perlindungan atas mereknya, instansi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”).
Lantas, bagaimana tata caranya?
Sepanjang penelusuran kami, pendaftaran merek oleh instansi pemerintah memiliki prosedur yang sama dengan pendaftaran oleh pihak swasta sesuai ketentuan UU MIG serta Permenkum 5/2026 tentang pendaftaran merek. Instansi pemerintah dapat mendaftarkan merek untuk melindungi identitas produk atau layanan publik yang mereka kelola.
Instansi pemerintah sebagai pemohon atau kuasanya dalam melakukan permohonan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum (“Menkum”) dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.[2]
Permohonan tersebut paling sedikit memuat:[3]
- tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
- kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa; dan
- label merek.
Selain itu, dalam mengajukan permohonan, harus melampirkan dokumen:[4]
- surat pernyataan kepemilikan merek;
- surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- dokumen identitas pemohon berupa kartu tanda penduduk, kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap atau kartu identitas anak yang masih berlaku;
- dokumen pengesahan pendirian/perubahan badan hukum dalam hal pemohon merupakan badan hukum;
- bukti usaha mikro dan kecil;
- bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah; dan
- rekaman suara dalam hal permohonan merek berupa suara.
Kemudian, untuk mempersingkat pembahasan, proses pendaftaran merek untuk instansi pemerintah kami rangkum sebagai berikut.
- Pengajuan Permohonan
Permohonan merek dilakukan secara elektronik melalui laman DJKI atau nonelektronik melalui loket DJKI atau kantor wilayah Menkum untuk pendampingan pengajuan.[5] Permohonan diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan.[6] Setelah permohonan memenuhi persyaratan dokumen, permohonan diberikan tanggal penerimaan.[7]
- Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan
Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan berupa dokumen persyaratan.[8] Pemeriksaan dilakukan paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal penerimaan.[9] Apabila terdapat kekurangan, Menkum memberitahukan kepada pemohon paling lama 30 hari sejak tanggal penerimaan untuk melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.[10] Jika kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut, maka Menkum memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.[11]
- Masa Pengumuman
Menkum mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek paling lama 15 Hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.[12] Pengumuman berlangsung selama 2 bulan.[13] Pada tahap ini, setiap pihak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menkum terhadap permohonan yang bersangkutan.[14] Tahap ini selengkapnya diatur pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Permenkum 5/2026.
- Pemeriksaan Substantif
Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan dengan mempertimbangkan keberatan dan/atau sanggahan yang diajukan.[15] Jika tidak terdapat keberatan, terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.[16] Pemeriksaan substantif ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari.[17] Berkaitan dengan kriteria dan tata cara pemeriksaan substantif diatur secara khusus pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 41 Permenkum 5/2026.
- Persetujuan dan Pendaftaran
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan substantif dan pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar, maka Menkum:[18]
- mendaftarkan merek tersebut;
- memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada pemohon atau kuasanya;
- menerbitkan sertifikat merek secara elektronik; dan
- mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek, baik elektronik maupun nonelektronik.
Menjawab pertanyaan Anda mengenai bagaimana instansi pemerintah pemilik merek dibubarkan. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus mengenai hal tersebut.
Namun, jika merujuk pada Pasal 41 ayat (1) UU MIG, hak atas merek terdaftar dapat beralih karena:
- pewarisan;
- wasiat;
- wakaf;
- hibah;
- perjanjian; atau
- sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Adapun yang dimaksud sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.[19]
Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat kami terhadap hak merek yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah yang sudah bubar, dapat dialihkan. Adapun menurut Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. (penulis sebelumnya) hak merek ini dapat dialihkan kepada instansi penerus atau lembaga yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek.
[2] Pasal 2 ayat (1) Permenkum 5/2026
[3] Pasal 2 ayat (3) Permenkum 5/2026
[4] Pasal 2 ayat (4) Permenkum 5/2026
[5] Pasal 4 dan Pasal 5 Permenkum 5/2026
[6] Pasal 6 Permenkum 5/2026
[7] Pasal 7 Permenkum 5/2026
[8] Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permekum 5/2026
[9] Pasal 8 ayat (3) Permenkum 5/2026
[10] Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Permenkum 5/2026
[11] Pasal 9 ayat (4) Permenkum 5/2026
[12] Pasal 31 ayat (1) Permenkum 5/2026
[13] Pasal 31 ayat (2) Permenkum 5/2026
[14] Pasal 32 ayat (1) Permenkum 5/2026
[15] Pasal 38 ayat (1) dan (2) Permenkum 5/2026
[16] Pasal 39 ayat (1) Permenkum 5/2026
[17] Pasal 39 ayat (2) Permenkum 5/2026
[18] Pasal 41 ayat (1) Permenkum 5/2026