Bolehkah Yayasan Mendaftarkan Merek?

PERTANYAAN

Saya menemukan adanya fenomena di mana yayasan mendaftarkan merek di Ditjen KI. Apakah pendaftaran tersebut sah? Apa akibat yang dapat ditimbulkan dengan disahkannya pendaftaran merek oleh yayasan? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Desember 2016.

Yayasan sebagai Badan Hukum

KLINIK TERKAIT

Pendaftaran Merek dari Dua Perusahaan dalam Satu Grup

07 Okt, 2025

Bisakah Pendaftaran Merek Ditolak Padahal Beda Kelas?

30 Sep, 2025

Apa Arti TM dan R dalam Merek Dagang?

10 Sep, 2025

Proses Pendaftaran Merek Hingga Penerbitan Sertifikat Merek

16 Jul, 2025

Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki anggota.[1] Sebagai badan hukum, yayasan dapat bertindak atas kehendaknya sendiri.

Menurut Logemann, badan hukum adalah suatu personifikasi atau bestendigheid (perwujudan, penjelmaan), hak-kewajiban hukum organisasi (orgnisatie recht) yang menentukan struktur internal (inneelijkstruktuur) dari personifikasi itu.[2] Sebagai pihak yang dapat bertindak dalam hukum, yayasan sebagai subjek hukum memiliki kewenangan hukum yang dilaksanakan oleh melalui organ yayasan yaitu pembina, pengawas dan pengurus.[3] Dalam hal ini pengurus bertugas terkait pengelolaan yayasan sekaligus mewakili yayasan secara hukum.

Baca juga: Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia

Dapatkah Yayasan Mendaftarkan Merek?

Perlu diketahui bahwa pendaftaran merek diatur dalam UU MIG dan perubahannya. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.[4]

UU MIG menetapkan tata cara pengajuan permohonan, hak-hak pemilik merek, variasi merek yang bisa didaftarkan (termasuk merek non-tradisional seperti suara dan tiga dimensi), serta sanksi atas pelanggaran merek. Pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, permintaan pendaftaran merek dapat diajukan kepada menteri melalui permohonan oleh pemohon.[5] Dalam hal ini, Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya) menerangkan bahwa yang dapat melakukan permohonan merek menurut UU MIG di antaranya yaitu orang perorangan Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia, maupun orang perorangan warga negara asing, dan badan hukum asing.[6]

Adapun tata cara permohonan pendaftaran merek menurut Pasal 4 ayat (2) UU MIG di antaranya harus mencantumkan:

1. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
3. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
4. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
5. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
6. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, yayasan dapat mendaftarkan merek karena merupakan salah satu bentuk badan hukum yang diakui untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Contoh Kasus

Sebagai contoh, dapat ditinjau kasus dalam Putusan PN Surabaya No. 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby. Dalam putusan tersebut, EY sebagai penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sejahtera SPINS Indonesia yang telah mendaftarkan merek Sophomore International School kepada pemerintahan Republik Indonesia Cq Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Merek selaku turut tergugat. Namun tergugat (Yayasan Kasih Bunda) mengajukan pendaftaran merek dengan nama yang sama tanpa sepengetahuan, seizin, atau tanpa bermusyawarah dengan penggugat selaku yang menggunakan merek tersebut lebih dahulu.

Melihat kasus di atas, dapat dipahami bahwa yayasan sebagai badan hukum dapat melakukan pendaftaran merek.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/HAKI/2007/PN.Niaga Sby.

Referensi:

Dyah Hapsari Prananingrum. Telaah Terhadap Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014.

---

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”)

[2] Dyah Hapsari Prananingrum. Telaah Terhadap Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014, hal. 81

[3] Pasal 2 UU Yayasan

[4] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG“)

[5] Pasal 1 angka 8 dan 9 UU MIG

[6] Pasal 4 dan Pasal 5 jo. Pasal 1 angka 19 UU MIG