Bolehkah Memotong Upah Pekerja yang Di-Skorsing?

PERTANYAAN

Pekerja yang mendapat hukuman skorsing apakah dapat dipotong upahnya, karena pekerja tersebut dianggap tidak bekerja?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 02 April 2013, kemudian dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 13 April 2017.

Skorsing dalam UU Ketenagakerjaan

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Bekerja di Dua Perusahaan Berbeda

10 Apr, 2026

Karyawan Diskors, Apakah Tetap Digaji?

17 Apr, 2024

Dapatkah Di-PHK Karena Dijatuhi Hukuman Percobaan?

20 Nov, 2012

THR Bagi Pekerja Dalam Masa Skorsing

07 Agt, 2012

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, skors memiliki definisi memecat atau menghentikan untuk sementara waktu (dari jabatan, keanggotaan suatu perkumpulan, dan sebagainya).

Kemudian, berdasarkan Pasal 81 angka 49 Perppu Cipta Kerja yang menambah baru Pasal 157A ayat (2) UU Ketenagakerjaan, pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja (“PHK”).

Berdasarkan pengalaman praktik pribadi penulis, pengusaha akan memberikan surat pembebasan tugas (skorsing) kepada pekerja yang melakukan pelanggaran berat atau masih melakukan pelanggaran meskipun telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga atau terakhir terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Baca juga: Siapa yang Berwenang Menerbitkan SP untuk Pekerja?

Hak Pekerja dalam Masa Skorsing

Menjawab pertanyaan Anda, walaupun pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja yang sedang dalam proses PHK, pengusaha tetap wajib membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh.^[1] Hak lainnya tersebut adalah hak-hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sebagai contoh, hak cuti yang belum diambil dan belum gugur.^[2]

Sebagai informasi tambahan, apabila PHK timbul karena perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang proses penyelesaiannya dilakukan melalui bipartit atau mediasi/konsiliasi/arbitrase atau pengadilan hubungan industrial, maka upah dan hak lainnya dihitung sampai dengan berakhirnya proses penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap.^[3]

Baca juga: Risiko Skorsing Karyawan Bagi Perusahaan

Menjawab pertanyaan Anda, dapat disimpulkan bahwa pengusaha tidak dapat memotong upah pekerja yang sedang dalam masa skorsing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Karyawan Diskors, Apakah Tetap Digaji?

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Referensi:

Skors, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses pada Selasa, 20 Mei 2025.

---

^[1] Pasal 81 angka 49 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang menambah baru Pasal 157A ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).

^[2] Pasal 81 angka 49 Perppu Cipta Kerja yang menambah baru Pasal 157A ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

^[3] Lihat Pasal 81 angka 49 Perppu Cipta Kerja yang menambah baru Pasal 157A ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, hal 685.