Bolehkah Orang Asing Menjadi PNS di Indonesia?

PERTANYAAN

Dapatkah orang asing atau WNA menjadi PNS di Indonesia?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Bolehkah PNS Punya Usaha Sampingan?

28 Okt, 2025

Prosedur Menikah dengan WNA dan Akibat Hukumnya

21 Agt, 2023

WNA Bisa Beli Rumah Hunian dengan Harga Minimal Berikut Ini

08 Feb, 2023

Aturan Usia Pensiun Pekerja dan PNS Serta Manfaat yang Diterima

12 Sep, 2022

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bolehkah WNA Menjadi PNS di Indonesia? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 7 Juli 2015.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apakah Orang Asing Bisa Jadi PNS?

Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang apakah orang asing bisa jadi PNS? Perlu dipahami dulu bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia[1] atau dengan kata lain orang asing yang Anda maksud di sini adalah Warga Negara Asing (“WNA”).

Adapun definisi Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) adalah Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[2]

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.[3] Dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa salah satu syarat mutlak untuk menjadi PNS adalah berkewarganegaraan Indonesia.

Syarat untuk Jadi PNS

Selain itu, ketentuan tersebut juga dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (1) PP 11/2017, yaitu setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan. Apa syarat untuk jadi PNS?

1. usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar;
2. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; dan
9. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Menurut hemat kami, syarat PNS berkewarganegaraan Indonesia ini semata bertujuan dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara itu sendiri. Cita-cita ini dapat terwujud jika PNS sebagai aparatur negara ini berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki integritas terhadap Indonesia serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Jika PNS berkewarganegaraan asing, akan ada kekhawatiran penyelenggaraan pelayanan publik tidak sungguh-sungguh dilakukan demi negara sehingga menimbulkan kemungkinan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Di samping itu, tugas dan fungsi pokok PNS adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Hal yang mungkin sulit terwujud jika PNS dijabat oleh seseorang berkewarganegaraan asing.

Demikian jawaban dari kami tentang apakah orang asing bisa jadi PNS sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

---

[1] Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

[2] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”)

[3] Pasal 61 UU ASN