Bacaan 12 Menit
Saya mempunyai 2 motor, tapi saya masih bingung bagaimana cara menghitung pajak progresif motor kedua. Apakah sama dengan cara menghitung pajak motor di STNK? Lalu, bagaimana cara menghitung denda pajak motor? Sebagai informasi, saya tinggal di Jakarta, dengan demikian, mohon penjelasan cara menghitung pajak motor di Jakarta.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pada 23 Desember 2016, dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 22 April 2021, dimutakhirkan kedua kali oleh David Christian, S.H. pada 1 November 2022, dan dimutakhirkan ketiga kali oleh Renata Christha Auli, S.H. pada 12 Juli 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pajak progresif. Menurut Muammar Khaddafi dan Annesa Dianty Darwin dalam jurnal berjudul Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor the Four Maxims (Studi Kasus Samsat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat), sebagaimana mengutip pendapat Koswara, pada dasarnya pajak progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama.[1]
Kemudian, disarikan dari artikel Satu Alamat Beda Kartu Keluarga, Apakah Terkena Pajak Progresif Kendaraan?, pajak progresif adalah salah satu jenis pengenaan tarif pajak, yaitu yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang harus dikenakan pajak semakin besar. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Kendaraan Bermotor.
Senada dengan hal tersebut, Safri Nurmantu dalam bukunya Pengantar Perpajakan menerangkan bahwa pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi juga persentase tarif pajaknya. Hal tersebut menyebabkan tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat jika jumlah atau kuantitas objek pajak semakin banyak dan nilai objek pajak mengalami kenaikan (hal. 67).
Pertama-tama, kami asumsikan yang Anda maksud dengan pajak motor adalah Pajak Kendaraan Bermotor (“PKB”), yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.[2] Perlu diketahui bahwa PKB dipungut oleh pemerintah provinsi,[3] yang berada di daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.[4]
Lebih lanjut, PKB merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah,[5] yang kemudian tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah (“Perda”) setempat.[6]
Kemudian, alasan dikenakannya pajak terhadap kendaraan bermotor dikarenakan penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung terhadap pengelolaannya. Sebagai contoh, untuk alokasi dana atas perbaikan jalan, maka diterbitkan pengaturan mengenai pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor.[7]
Tarif PKB sendiri ditetapkan sebagai berikut:[8]
Selain itu, khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan, sebagai berikut:[9]
Menjawab pertanyaan Anda tentang cara menghitung pajak motor di Jakarta, berikut kami berikan ketentuan pajak progresif pada kendaraan bermotor di Jakarta yang diatur dalam Perda DKI Jakarta 1/2024.
Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:[10]
Sedangkan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan oleh badan di Jakarta, tarif PKB ditetapkan sebesar 2% dan tidak dikenakan pajak progresif.[11] Hal ini dimaksudkan sebagai dukungan kepada pelaku usaha.[12]
Kepemilikan kendaraan bermotor ini didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.[13] Sehingga dapat kami simpulkan, jika membeli kendaraan dengan nama yang berbeda tetapi dengan alamat yang sama, tetap akan terkena pajak progresif.
Selain itu, berdasarkan ketentuan di atas, tarif PKB ditetapkan secara progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan jumlah roda kendaraan.[14]
Sebagai contoh, orang pribadi yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2, satu kendaraan bermotor roda 3, dan satu kendaraan bermotor roda 4, masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.[15]
Namun, jika orang pribadi yang bersangkutan memiliki dua kendaraan bermotor roda 2, satu kendaraan bermotor roda 3, dan satu kendaraan bermotor roda 4, maka kendaraan kedua untuk kendaraan bermotor roda 2 dikenai pajak progresif.
Menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan cara menghitung pajak motor di STNK berkaitan dengan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (“SKKP”), yaitu surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“STNK”) dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”), besarnya PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (“BBN-KB”), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (“SWDKLLJ”).[16]
Dengan demikian, maka cara menghitung pajak STNK motor dan cara menghitung pajak motor berbeda, karena pada dasarnya besaran PKB merupakan salah satu komponen dari SKKP.[17] Untuk mempersingkat jawaban, pada pembahasan ini kami akan menjawab tentang cara menghitung pajak motor (PKB).
Pada dasarnya, besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB yang ditetapkan oleh perda setempat.[18]
Adapun dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari beberapa unsur pokok, yaitu:[19]
Perlu diketahui bahwa bobot sebagaimana dimaksud di atas, dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:[21]
Jadi, rumus yang dapat digunakan sebagai cara menghitung pajak motor atau besaran pokok PKB yang terutang adalah sebagai berikut:
Dasar pengenaan PKB (nilai jual kendaraan bermotor x bobot koefisien) x tarif PKB yang ditetapkan oleh Perda setempat
Sebagai contoh, jika terdapat motor yang merupakan kepemilikan kedua dengan harga Rp32 juta, bobot koefisien 1, tarif PKB 3%, maka cara menghitung pajak motor tersebut sebagai berikut:
Rp32 juta x 1 x 3% = Rp960 ribu
Selengkapnya mengenai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak alat berat tahun 2024, dapat Anda temukan lebih lanjut pada Lampiran Permendagri 8/2024.
Pada dasarnya, PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.[22] PKB dikenakan untuk 12 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor.[23] Lebih lanjut, kepala daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran PKB yang terutang, paling lama:[24]
Lalu, bagaimana cara menghitung denda pajak motor? Menjawab pertanyaan tersebut, harus diperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 59 ayat (7) PP 35/2023, yang mengatur bahwa dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya PKB yang terutang, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagih Pajak Daerah.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami tentang cara menghitung pajak motor, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Muammar Khaddafi dan Annesa Dianty Darwin. Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor the Four Maxims (Studi Kasus Samsat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 108
[2] Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU 1/2022”)
[3] Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 1/2022
[4] Pasal 4 ayat (3) UU 1/2022
[5] Pasal 5 ayat (1) UU 1/2022
[6] Pasal 10 ayat (5) UU 1/2022
[7] Agung Ananda Putria Elda Sukawati (et.al). Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali. Jurnal Intepretasi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 331
[8] Pasal 10 ayat (1) UU 1/2022
[9] Pasal 10 ayat (2) UU 1/2022
[10] Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“Perda DKI Jakarta 1/2024”)
[11] Pasal 7 ayat (3) Perda DKI Jakarta 1/2024
[12] Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Perda DKI Jakarta 1/2024
[13] Pasal 7 ayat (4) Perda DKI Jakarta 1/2024
[14] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Perda DKI Jakarta 1/2024
[15] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Perda DKI Jakarta 1/2024
[16] Pasal 1 angka 19 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (“Perpres 5/2015”)
[17] Lihat Pasal 15 ayat (2) huruf a (“Perpres 5/2015”)
[18] Pasal 11 ayat (1) UU 1/2022
[19] Pasal 9 ayat (1) UU 1/2022
[20] Pasal 9 ayat (3) UU 1/2022
[21] Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (“Permendagri 8/2024”)
[22] Pasal 11 ayat (2) UU 1/2022
[23] Pasal 11 ayat (3) UU 1/2022
