Kenegaraan

Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Bacaan 6 Menit
Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Pertanyaan

Kapan pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor, apakah di awal pembelian atau per tahunnya?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Pajak kendaraan bermotor terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan dibayar sekaligus di muka.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Cara Penghitungan dan Waktu Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 23 Desember 2016.
 
Pajak Progresif
Disarikan dari Satu Alamat Beda Kartu Keluarga, Apakah Terkena Pajak Progresif Kendaraan?, pajak progresif adalah salah satu jenis pengenaan tarif pajak, yaitu yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang harus dikenakan pajak semakin besar. Contohnya yaitu pajak penghasilan (PPh) dan pajak kendaraan bermotor (PKB).
 
Senada dengan hal tersebut, Safri Nurmantu dalam bukunya Pengantar Perpajakan menerangkan bahwa pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi juga persentase tarif pajaknya. Hal tersebut menyebabkan tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat jika jumlah atau kuantitas objek pajak semakin banyak dan nilai objek pajak mengalami kenaikan.
 
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam pajak provinsi,[1] yang merupakan pajak daerah. Sehingga, aturan mengenai tarif pajak kendaraan tertuang dalam peraturan daerah setempat.[2]
 
Sebagai contoh, pajak progresif pada kendaraan bermotor di Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (“Perda DKI 8/2010”) dan aturan perubahannya.
 
Di DKI Jakarta, tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:[3]
  1. kepemilikan ke-1 : 2%
  2. kepemilikan ke-2 : 2,5%
  3. kepemilikan ke-3 : 3%
  4. kepemilikan ke-4 :3,5%
  5. kepemilikan ke-5 : 4%
  6. kepemilikan ke-6 : 4,5%
  7. kepemilikan ke-7 : 5%
  8. kepemilikan ke-8 : 5,5%
  9. kepemilikan ke-9 : 6%
  10. kepemilikan ke-10 : 6,5%
  11. kepemilikan ke-11 : 7%
  12. kepemilikan ke-12 : 7,5%
  13. kepemilikan ke-13 : 8%
  14. kepemilikan ke-14 : 8,5%
  15. kepemilikan ke-15 : 9%
  16. kepemilikan ke-16 : 9,5%
  17. kepemilikan ke-17 dan seterusnya : 10%
 
Tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud di atas, didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.[4] Sehingga, jika membeli kendaraan dengan nama yang berbeda tetapi dengan alamat yang sama, tetap akan terkena pajak progresif.
 
Selain itu, tarif pajak progresif yang dikenakan untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi dibedakan pada kelompok atau jenis kendaraan bermotor, yang terdiri dari kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 atau lebih.[5]
 
Sebagai contoh, orang pribadi yang memiliki 1 kendaraan bermotor roda 2 dan 1 kendaraan bermotor roda 4 masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.[6]
 
Adapun orang pribadi yang memiliki 2 kendaraan bermotor roda 2 dan memiliki 2 kendaraan bermotor roda 4, penerapan tarif pajak progresifnya adalah sebagai berikut:
  1. Kendaraan bermotor roda 2 :
    1. Tarif pajak kendaraan ke-1 sebesar 2% dari NJKB sebagaimana ditetapkan dalam tabel nilai jual untuk kendaraan bermotor roda 2.
    2. Tarif pajak kendaraan ke-2 sebesar 2,5% dari NJKB sebagaimana ditetapkan dalam tabel nilai jual untuk kendaraan bermotor roda 2.
  2. Kendaraan bermotor roda 4:
    1. Tarif pajak kendaraan ke-1 sebesar 2% dari NJKB sebagaimana ditetapkan dalam tabel nilai jual untuk kendaraan bermotor roda 4.
    2. Tarif pajak kendaraan ke-2 sebesar 2,5% dari NJKB sebagaimana ditetapkan dalam tabel nilai jual untuk kendaraan bermotor roda 4.
 
Cara Menghitung Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Pada dasarnya, besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan dasar pengenaan pajak.[7]
 
Adapun dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yakni:[8]
  1. nilai jual kendaraan bermotor; dan
  2. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
 
Sehingga, rumus perhitungannya ialah sebagai berikut:

Hukumonline.com

Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar[9] bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.[10]
 
Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak
Menjawab pertanyaan Anda, pajak kendaraan bermotor terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.[11] Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor[12] dan dibayar sekaligus di muka.[13]
 
Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.[14]
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan. (Jakarta: Granit), 2005.
 

[2] Pasal 6 ayat (5) UU 28/2009
[4] Pasal 6 ayat (2) UU 28/2009 jo.  Pasal 7 ayat (1a) Perda DKI 2/2015
[5] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perda DKI 2/2015
[6] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perda DKI 2/2015
[7] Pasal 7 ayat (1) UU 28/2009
[8] Pasal 6 ayat (1) Perda DKI 8/2010 dan Pasal 5 ayat (1) UU 28/2009
[9] Pasal 7 ayat (2) UU 28/2009
[10] Pasal 7 ayat (3) UU 28/2009
[11] Pasal 12 Perda DKI 8/2010
[12] Pasal 8 ayat (1) UU 28/2009
[13] Pasal 8 ayat (2) UU 28/2009
[14] Pasal 8 ayat (3) UU 28/2009