Cara Mudah Hitung Pajak Hadiah

PERTANYAAN

Pada pertandingan catur yang disiarkan channel Deddy Corbuzier antara GM Irene dan Dadang Subur (Dewa Kipas), sang pemenang mendapat Rp200 juta dan yang kalah dapat Rp100 juta. Namun pada saat pemberian hadiah, Deddy sempat menyinggung kalau hadiah tersebut belum termasuk pajak. Pertanyaannya pajak apa yang harus dibayar keduanya dan berapa pendapatan bersih yang didapat oleh kedua pihak?

INTISARI JAWABAN

Hadiah yang diperoleh dari kegiatan dan penghargaan akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat tidak final menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tetang Pajak Penghasilan dan perubahannya. Adapun perhitungan tersebut didasarkan pada tarif pajak sebesar berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Bagaimana cara hitungnya jika hadiah yang diterima sebesar Rp200 juta dan Rp100 juta?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pajak Hadiah

Hadiah yang diperoleh dari kegiatan dan penghargaan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) yang bersifat tidak final dengan ketentuan sebagaimana berikut ini:

1. Jika pihak penerima penghasilan adalah orang pribadi wajib pajak dalam negeri, di mana akan dikenai pemotongan PPh Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 dari jumlah penghasilan bruto.
2. Jika pihak penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (“BUT”), akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku.
3. Jika pihak yang menerima penghasilan adalah wajib pajak badan termasuk BUT, akan dikenakan pemotongan PPh berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4, di mana pajak yang dikenakan sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto.

 

Adapun sebagai informasi, jenis hadiah yang dikenakan pajak:

1. Hadiah undian, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan.
2. Hadiah atau penghargaan perlombaan, yang diberikan melalui perlombaan atau adu ketangkasan.
3. Hadiah dengan nama apapun yang dierikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya.
4. Penghargaan, yaitu imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi atau kegiatan tertentu.

 

Pajak yang diterima oleh wajib pajak atas hadiah yang diperoleh adalah PPh 21 dengan tarif pajak sebesar berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (“PKP”) sebagai berikut:

1. Penghasilan tahunan hingga Rp50 juta, tarif pajak 5%
2. Penghasilan tahunan hingga Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta, tarif pajak 15%
3. Penghasilan tahunan hingga Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta, tarif pajak 25%
4. Penghasilan tahunan di atas Rp500 juta, tarif pajak 30%

Perlu diperhatikan, tarif pajak yang dikenakan tersebut atas penghasilan dari jumlah bruto hadiah dan bersifat final.

 

Simulasi Hitung Pajak Hadiah

Jadi menjawab pertanyaan Anda simulasi perhitungan pajaknya adalah:

Pajak untuk pemenang:

Jumlah Bruto Hadiah= Rp200.000.000

PPh 21 dengan tarif PKP adalah

5% x Rp50 juta        = Rp   2.500.000

15% x Rp150 juta    = Rp 22.500.000 +

                           Rp 25.000.000

 

Jumlah Netto Hadiah = Rp200.000.000 – Rp25.000.000 = Rp175.000.000

 

Pajak untuk yang kalah:

Jumlah Bruto Hadiah= Rp100.000.000

PPh 21 dengan tarif PKP adalah

5% x Rp50.000.000   = Rp   2.500.000

15% x Rp50.000.000 = Rp   7.500.000 +

                              Rp 10.000.000

 

Jumlah Netto Hadiah = Rp100.000.000 – Rp10.000.000 = Rp90.000.000

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tetang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah kedua kalinya dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 yang diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.