Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Subkontraktor
Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, subkontraktor artinya
kontraktor yang menerima pekerjaan pemborongan dari kontraktor lain yang lebih bonafide.
Sementara itu, dikutip dari laman
Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam artikel berjudul
Apa Itu Kontraktor Sipil dan Sub Kontraktor, subkontraktor diartikan sebagai sebuah badan hukum atau orang yang
mampu memborong pekerjaan pada bidang atau spesialisasi tertentu pada sebuah perusahaan kontraktor utama.
Sehingga, dari definisi di atas kami menyimpulkan bahwa dalam kasus yang Anda tanyakan, perusahaan BUMN Indonesia bertindak sebagai kontraktor utama, dan perusahaan yang berdomisili di luar Indonesia tersebut bertindak sebagai subkontraktornya.
Objek Pajak Penghasilan (“PPh”)
Pertama, perlu Anda pahami terlebih dahulu bahwa yang jadi
objek PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
[1]penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh dan perubahannya;
hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
laba usaha;
keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
keuntungan selisih kurs mata uang asing;
selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
premi asuransi;
iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
penghasilan dari usaha berbasis syariah;
imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
surplus Bank Indonesia.
Subjek PPh
Kemudian menyambung pertanyaan Anda, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
[2] Perusahaan yang berdomisili di luar Indonesia termasuk subjek pajak luar negeri menurut
Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 2 ayat (4) huruf d UU PPh yang selengkapnya berbunyi:
Subjek pajak luar negeri adalah:
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Sehingga secara singkat bisa disimpulkan, perusahaan yang berdomisili di luar negeri atau tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia termasuk ke dalam kategori subjek pajak luar negeri, apabila memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Pada praktiknya, dalam hubungan antara kontraktor utama dan subkontraktor, kontraktor utama berkewajiban untuk membayar subkontraktor atas pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor, sebagaimana yang juga dijelaskan dalam
Langkah Hukum Jika Sub Kontraktor Tidak Dibayar. Sehingga, dalam konteks pertanyaan Anda, perusahaan dengan domisili di luar Indonesia yang bertindak sebagai subkontraktor mendapatkan penghasilan berupa imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukannya dari kontraktor utama, yaitu BUMN Indonesia.
Karena dalam hal ini penghasilan tersebut berasal dari Indonesia, maka perusahaan luar negeri tersebut juga merupakan subjek pajak luar negeri.
Hal senada juga disampaikan oleh
Hotmarojahan Sitanggang,
Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI), yang menyatakan bahwa jika pembayaran imbalan atas jasa/pekerjaan dilakukan dari perusahaan di Indonesia, maka perusahaan penerima imbalan yang berdomisili di luar negeri juga terkena PPh Pasal 26.
Adapun yang dimaksud dengan PPh Pasal 26 dalam hal ini adalah ketentuan
Pasal 111 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 26 ayat (1) huruf d UU PPh yang menjelaskan bahwa atas
imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh
subjek pajak dalam negeri kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Karena BUMN Indonesia merupakan wajib pajak dalam negeri,
[3] maka ketentuan ini berlaku dalam kasus yang Anda tanyakan.
Kesimpulan
Oleh karena itu, meskipun berdomisili di luar negeri, perusahaan yang berstatus sebagai subkontraktor itu tetap termasuk sebagai subjek pajak luar negeri dan penghasilan yang diterima berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang berasal dari Indonesia termasuk objek pajak.
Mengingat bahwa subjek pajak dalam UU PPh disebut sebagai
wajib pajak yang dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan,
[4] dengan demikian kami berpendapat, perusahaan subkontraktor berdomisili di luar Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia wajib membayar PPh ketika menerima pembayaran/imbalan dari BUMN Indonesia.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Catatan:
[2] Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja
yang mengubah Pasal 2 ayat (2) UU PPh
[3] Penjelasan Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh
jo. Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 2 ayat (3) huruf b UU PPh
