Cara Pendaftaran, Iuran, dan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

PERTANYAAN

Sehubungan dengan telah terbitnya PP 37/2021, kami ingin menanyakan, kapan perusahaan harus mengaplikasikan pembayaran jaminan kehilangan pekerjaan jika merujuk kepada PP tersebut?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan dipublikasikan pada 8 Maret 2021.

KLINIK TERKAIT

Sanksi Perusahaan Tidak Bayar BPJS Karyawan

10 Sep, 2025

4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online

02 Jun, 2025

Bolehkah Rumah Sakit Membatasi Jumlah Pasien BPJS?

17 Okt, 2024

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat KPR! Simak Syaratnya

27 Mei, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dalam pertanyaan adalah perihal kapan perusahaan harus mulai membayarkan iuran jaminan kehilangan pekerjaan (“JKP”).

Kewajiban Pendaftaran JKP

Perlu diketahui bahwa pada mulanya JKP ini tercantum dalam Pasal 82 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 18 huruf f UU Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai salah satu jenis program jaminan sosial. Kini, JKP tersebut telah diatur lebih lanjut dalam PP 37/2021 beserta perubahannya sebagaimana yang Anda sebutkan dalam pertanyaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP 37/2021, JKP diartikan sebagai jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Adapun JKP ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat,[1] dan pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja sebagai peserta dalam program JKP ini.[2]

Tata Cara Pendaftaran

Kemudian, berikut hal yang perlu diperhatikan terkait ketentuan pendaftaran program JKP.

1. Pekerja yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial serta merta menjadi peserta JKP terhitung sejak tanggal PP 37/2021 diundangkan.[3]
2. Untuk pekerja yang baru direkrut, pengusaha wajib mendaftarkan pekerja dalam program JKP dengan menyerahkan formulir pendaftaran paling lama 30 hari sejak tanggal mulai bekerja.[4]
3. BPJS Ketenagakerjaan lalu wajib memberikan nomor kepesertaan maksimal 1 hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas.[5]
4. Pengusaha diberikan sertifikat kepesertaan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan.[6]
5. Pekerja diberikan bukti kepesertaan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dalam 1 kartu kepesertaan program jaminan sosial.[7]

Pendaftaran ini dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring) dan diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.[8] Sehingga, untuk pekerja lama yang sudah terdaftar dalam program jaminan sosial akan otomatis menjadi peserta JKP. Sedangkan jika Anda akan merekrut pekerja baru, Anda perlu mendaftarkan pekerja paling lama 30 hari setelah ia mulai bekerja.

Iuran dan Sumber Pendanaan

Iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 0,36% dari upah sebulan.[9] Lantas dari manakah sumber iuran ini? Perlu diketahui bahwa iuran JKP bersumber dari iuran yang dibayarkan pemerintah pusat dan sumber pendanaan JKP.[10]

Adapun pemerintah pusat membayar iuran sebesar 0,22% dari upah sebulan.[11] Sedangkan sumber pendanaan JKP merupakan rekomposisi dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”) dengan ketentuan iuran direkomposisi sebesar 0,14% dari upah sebulan.[12]

Upah yang dijadikan dasar perhitungan iuran adalah upah terakhir pekerja yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah,[13] yang untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5 juta.[14]

Sebagai catatan, dalam hal pengusaha menunggak iuran JKK sebagai sumber pendanaan JKP sampai dengan 3 bulan berturut-turut dan terjadi pemutusan hubungan kerja (“PHK”), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat uang tunai ke peserta sejumlah 60% setiap bulannya dari upah untuk paling lama 6 bulan.[15] Lalu pengusaha tetap wajib melunasi tunggakan iuran meskipun BPJS Ketenagakerjaan telah membayar manfaat uang tunai itu.[16]

Namun, jika pengusaha menunggak iuran JKK sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari 3 bulan berturut-turut dan terjadi PHK, pengusaha wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai ke peserta.[17] Kemudian, jika pengusaha sudah melunasi tunggakan iuran dan denda, pengusaha dapat meminta penggantian manfaat uang tunai yang sudah dibayarkan ke peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.[18]

Manfaat JKP

Manfaat JKP diberikan kepada peserta yang mengalami PHK baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) dan perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”).[19] Perlu diperhatikan, manfaat JKP khusus untuk pekerja PKWT diberikan jika PHK dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.[20]

Akan tetapi, pemberian manfaat JKP ini dikecualikan untuk PHK dengan alasan:[21]

1. mengundurkan diri;
2. cacat total tetap;
3. pensiun; atau
4. meninggal dunia.

Untuk mendapatkan manfaat JKP, PHK dibuktikan dengan:[22]

1. bukti diterimanya PHK oleh pekerja dan tanda terima laporan PHK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
2. perjanjian bersama disertai dengan:

1. akta bukti pendaftaran perjanjian bersama yang dikeluarkan oleh pengadilan hubungan industrial; atau

2. tanda terima laporan PHK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;

3. petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, manfaat yang diberikan JKP berupa:[23]

1. uang tunai, diberikan setiap bulan paling banyak 6 bulan upah, dengan ketentuan sebesar 60%;[24]
2. akses informasi pasar kerja, diberikan dalam bentuk informasi pasar kerja (penyediaan data lowongan pekerjaan) dan/atau bimbingan jabatan (asesmen diri dan/atau konseling karir);[25] dan
3. pelatihan kerja, berupa pelatihan berbasis kompetensi melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.[26]

Patut dicatat, hak untuk memperoleh manfaat JKP ini bisa hilang jika pekerja:[27]

1. tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 6 bulan sejak PHK;
2. telah mendapatkan pekerjaan; atau
3. meninggal dunia.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan penjelasan di atas, karena pekerja lama yang sudah terdaftar dalam program jaminan sosial akan otomatis menjadi peserta JKP terhitung dari tanggal PP 37/2021 diundangkan, dan PP tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan,[28] yang termasuk di dalamnya kewajiban membayar iuran tiap bulan, maka kami berkesimpulan bahwa perusahaan harus mulai membayar iuran JKP sejak diundangkannya PP tersebut, yaitu pada 2 Februari 2021.

Akan tetapi, mengingat sejumlah ketentuan dalam PP 37/2021 dan pperubahannya menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan menteri, maka bisa saja tanggal mulai kewajiban pembayaran iuran tersebut diatur secara spesifik nantinya dalam peraturan menteri. Namun, perlu diingat juga bahwa pada dasarnya dari sisi pengusaha iuran JKP didapat dari rekomposisi iuran JKK sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

---

[1] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“PP 37/2021”)

[2] Pasal 2 ayat (1) PP 37/2021

[3] Pasal 5 ayat (1) PP 37/2021

[4] Pasal 6 ayat (1) PP 37/2021

[5] Pasal 6 ayat (3) PP 37/2021

[6] Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (4) PP 37/2021

[7] Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 7 PP 37/2021

[8] Pasal 10 PP 37/2021

[9] Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“PP 6/2025”)

[10] Pasal 11 ayat (3) PP 6/2025

[11] Pasal 11 ayat (4) PP 6/2025

[12] Pasal 11 ayat (5) PP 6/2025

[13] Pasal 11 ayat (6) PP 6/2025

[14] Pasal 11 ayat (7) PP 6/2025

[15] Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) PP 6/2025

[16] Pasal 39 ayat (2) PP 6/2025

[17] Pasal 39 ayat (3) PP 6/2025

[18] Pasal 39 ayat (4) PP 6/2025

[19] Pasal 19 ayat (1) PP 6/2025

[20] Pasal 20 ayat (2) PP 6/2025

[21] Pasal 20 ayat (1) PP 6/2025

[22] Pasal 20 ayat (3) PP 6/2025

[23] Pasal 18 PP 37/2021

[24] Pasal 21 ayat (1) PP 6/2025

[25] Pasal 25 ayat (1) PP 6/2025, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 PP 37/2021

[26] Pasal 30 ayat (1) PP 37/2021 dan Pasal 31 ayat (1) PP 6/2025

[27] Pasal 40 PP 6/2025

[28] Pasal 50 PP 37/2021