Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada ketentuan UU BUMN sebagaimana sudah diubah beberapa kali dan terakhir kali oleh UU 16/2025 serta peraturan-peraturan turunannya.
Menurut Pasal 1 angka 1 UU 16/2025, badan usaha milik negara (“BUMN”) adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
- seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
- terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
Kemudian dalam Pasal 9 UU 1/2025 diterangkan bahwa BUMN memiliki 2 bentuk badan hukum, antara lain:
- Persero, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (“PT”) yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan;[1] dan
- Perusahaan umum (“perum”), yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham, yang tujuan utamanya untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hak hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.[2]
Adapun pendirian BUMN merupakan pembentukan perum dan persero yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[3] Pendirian BUMN sendiri meliputi:[4]
- pembentukan perum atau persero baru;
- perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN;
- perubahan bentuk badan hukum BUMN; atau
- pembentukan BUMN sebagai akibat peleburan persero dan perum.
Kami asumsikan yang Anda maksud pendirian BUMN dalam pertanyaan adalah pembentukan perum atau persero baru.
BUMN didirikan dengan tujuan untuk:[5]
- memperoleh keuntungan;
- memberikan kontribusi bagi perkembangan, perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- melakukan pemberdayaan, mendukung, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat;
- sebagai persero, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi;
- sebagai perum, menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak dan untuk kebutuhan strategis; dan
- membangun industri strategis yang berbasis riset, inovasi, dan teknologi yang bersinergi dengan negara lain.
Menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 45/2005, pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang sekurang-kurangnya memuat:
- penetapan pendirian BUMN;
- maksud dan tujuan pendirian BUMN; dan
- penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN.
Khusus untuk pendirian perum, peraturan pemerintah memuat pula anggaran dasar perum bersangkutan dan penunjukan menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.[6]
Perihal penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMN diatur pula dalam Pasal 4A UU 16/2025. Pada dasarnya setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMn yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (“APBN”) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[7]
Kepala badan pengaturan (“BP”) BUMN mengajukan penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi BUMN untuk mendapatkan persetujuan.[8]
Kemudian kepala BP BUMN melaksanakan penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN.[9] Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal dalam rangka pendirian, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN.[10]
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN diatur dalam peraturan pemerintah,[11] yaitu PP 44/2005 dan perubahannya.
Berhubungan dengan penyertaan modal negara untuk pendirian BUMN, Pasal 10 ayat (1) PP 44/2005 mengatur bahwa hal tersebut diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri dan menteri teknis.
Rencana penyertaan modal negara dapat dilakukan atas inisiatif menteri keuangan, menteri atau menteri teknis.[12] Adapun pengkajian bersama atas rencana penyertaan modal negara dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.[13] Terhadap pengkajian ini dapat pula mengikutsertakan menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu atau menggunakan konsultan independen.[14]
Apabila berdasarkan hasil pengkajian menyatakan rencana penyertaan modal negara tersebut dilakukan, maka Menteri Keuangan menyampaikan usul penyertaan modal negara dimaksud kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan.[15]
Selain pada ketentuan yang sudah diuraikan di atas, terdapat juga ketentuan-ketentuan khusus sesuai dengan jenis badan hukum BUMN masing-masing.
Kami akan mengawali pembahasan dengan BUMN persero. Mengenai persero, Pasal 10 ayat (1) UU 16/2025 menyatakan bahwa pendirian dan penyelenggaraan persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT, kecuali ditentukan lain dalam UU BUMN dan perubahanya.
Pendirian persero ini diusulkan oleh kepala BP BUMN kepada presiden disertai dengan kajian pendirian persero.[16]
Melihat ketentuan di atas yang menyatakan bahwa pendirian persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT. Maka, harus dilihat ketentuan UU PT dan perubahannya.
Menurut Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT, PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Namun, kewajiban PT didirikan oleh 2 orang atau lebih ini tidak berlaku bagi:[17]
- persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- badan usaha milik daerah;
- badan usaha milik desa;
- PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; atau
- perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.
Jadi, BUMN persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dikecualikan untuk memenuhi kewajiban didirikan oleh 2 orang.
Berhubungan dengan tata cara pendirian PT dapat merujuk pada Permenkum 49/2025. Pada Pasal 3 ayat (1) Permenkum 49/2025, permohonan pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum PT diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum (“Menkum”) melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Dirjen AHU”).
Lebih lanjut, Pasal 5 Permenkum 49/2025 diterangkan jika pendirian PT persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi formulir pendirian secara elektronik melalui Sistem Adminitrasi Badan Hukum (“SABH”).
Adapun pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada pasal di atas harus dilengkapi dengan dokumen yang disebutkan dalam Pasal 6 Permenkum 49/2025.
Menkum melalui Dirjen AHU menerbitkan surat keputusan mengenai pengesahan pendirian badan hukum PT pada saat permohonan diterima.[18] Surat keputusan ini disampaikan kepada notaris secara elektronik melalui SABH.[19] Selanjutnya, notaris melakukan pencetakan surat keputusan mengenai pengesahan pendirian secara mandiri.[20]
Berbeda BUMN persero, untuk pendirian perum harus memperhatikan ketentuan Pasal 35 UU 16/2025. Pada dasarnya pendirian perum harus memenuhi kriteria antara lain:[21]
- bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
- didirikan tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan; dan
- berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha.
Kekuasaan presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A UU 16/2025, dikuasakan kepada kepala BP BUMN selaku pemilik modal pada perum.[22]
Pendirian perum diusulkan oleh kepala BP BUMN kepada presiden disertai dengan kajian pendirian perum.[23]
Pendirian perum, memperoleh status badan hukum terhitung sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang pendiriannya.[24] Peraturan pemerintah tentang pendirian perum memuat antara lain:[25]
- penetapan pendirian perum;
- anggaran dasar; dan
- kepala BP BUMN sebagai pemilik modal.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
[2] Pasal 1 angka 5 UU 16/2025
[4] Pasal 4 ayat (1) PP 45/2005
[5] Pasal 2 ayat (1) UU 16/2025
[6] Pasal 5 ayat (4) PP 45/2005
[7] Pasal 4A ayat (1) UU 16/2025
[8] Pasal 4A ayat (3) UU 16/2025
[9] Pasal 4A ayat (4) UU 16/2025
[10] Pasal 4A ayat (5) UU 16/2025
[11] Pasal 4A ayat (6) UU 16/2025
[13] Pasal 10 ayat (3) PP 44/2005
[14] Pasal 10 ayat (4) PP 44/2005
[16] Pasal 10 ayat (2) UU 16/2025
[19] Pasal 7 ayat (2) Permenkum 49/2025
[20] Pasal 7 ayat (3) Permenkum 49/2025
[21] Pasal 35 ayat (1) UU 16/2025
[22] Pasal 35 ayat (2) UU 16/2025
[23] Pasal 35 ayat (3) UU 16/2025
[24] Pasal 35 ayat (4) UU 16/2025
[25] Pasal 35 ayat (5) UU 16/2025