Daftar Bidang Usaha Tertutup bagi PMA

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan daftar negatif investasi atau DNI? Apakah perusahaan yang tidak termasuk ke dalam DNI boleh melakukan penanaman modal asing? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Persentase Modal Asing untuk Bidang Usaha Non-DNI yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 07 November 2011, lalu dimutakhirkan pertama kalinya oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada 26 Juli 2018.

Kegiatan Usaha Tertutup untuk Penanaman Modal

KLINIK TERKAIT

Deportasi Investor Asing Saat Pendirian PT PMA

28 Mei, 2026

Status Komisaris PMA dengan Visa on Arrival di Indonesia

26 Mei, 2026

Status Hukum PT PMA Jika Direktur Asing Dideportasi

26 Mei, 2026

Status Cucu Perusahaan PT PMA

02 Feb, 2026

Sepanjang penelusuran kami, yang dimaksud dengan daftar negatif investasi (DNI) adalah ketentuan tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai Perpres 44/2016 yang saat sudah dinyatakan tidak berlaku.

Pada prinsipnya, menanam modal asing untuk bidang usaha di luar DNI (daftar negatif investasi) hukumnya diperbolehkan. Akan tetapi istilah DNI sudah tidak diberlakukan dan dicabut, lalu diganti dengan daftar bidang usaha yang tercantum pada Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 tentang bidang usaha penanaman modal.

Penanaman modal sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 ayat (1) UU 25/2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia.

Lebih lanjut lagi, Pasal 4 ayat (2) huruf a UU 25/2007 yang menyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan suatu persyaratan tertentu.

Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 77 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 12 ayat (1) UU 25/2007 jo. Pasal 2 ayat (1) Perpres 49/2021 yang menyatakan bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Adapun yang dimaksud bidang usaha tertutup sebagaimana diuraikan pada Pasal 77 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 12 ayat (2) UU 25/2007 yaitu:

1. budi daya dan industri narkotika golongan I;
2. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
3. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
4. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
5. industri pembuatan senjata kimia;dan
6. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Perpres 49/2021 menambahkan jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal, yaitu:

1. bidang usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana bidang usaha yang tercantum dalam Pasal 77 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 12 UU 25/2007; dan
2. industri minuman keras mengandung alkohol, industri minuman mengandung alkohol anggur dan industri minuman mengandung malt.

Sehingga, penanam modal asing diperbolehkan menanam modal asing di bidang usaha yang terbuka dan tidak dibatasi dengan syarat yang menutup penanaman modal asing.

Bidang Usaha Terbuka Bagi Penanaman Modal

Adapun bidang usaha terbuka yang diperbolehkan bagi penanam modal sebagaimana diuraikan pada Pasal 3 Perpres 10/2021 adalah:

1. bidang usaha prioritas;
2. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
3. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
4. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Untuk bidang usaha prioritas diuraikan pada Pasal 4 ayat (1) Perpres 10/2021, antara lain:

1. program/proyek strategis nasional;
2. padat modal;
3. padat karya;
4. teknologi tinggi;
5. industri pionir;
6. orientasi ekspor; dan/atau
7. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.

Kemudian, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM diuraikan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres 10/2021, antara lain:

1. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM;
2. bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM.

Lebih lanjut, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM ditetapkan dengan kriteria:

1. Kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
2. Kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau
3. Modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.

Terakhir, untuk daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu yang merinci bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan persyaratan lebih lanjut tercantum pada Lampiran III Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) Perpres 49/2021.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.