Ulasan:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Dipecat karena Menolak Perintah Atasan untuk Melanggar Hukum
Patut dicatat, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (“PHK”) menurut
Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
Namun sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan spesifik yang membahas mengenai berwenang atau tidaknya perusahaan untuk melakukan PHK apabila karyawan menolak perintah atasan dengan alasan perintah tersebut melanggar hukum.
Disarikan dari artikel
Dalil PHK yang Mengada-ada, tidak menjalankan perintah atasan tidak dikenal sebagai salah satu alasan PHK dalam UU Ketenagakerjaan. Namun, biasanya ketentuan yang mewajibkan seorang karyawan untuk menjalankan perintah atasannya dimuat dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan/atau perjanjian kerja bersama. Sehingga jika karyawan tidak menjalankan perintah atasan, maka kemungkinan ia telah melanggar peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama, yang atas dasar hal tersebut, pengusaha dapat melakukan PHK, setelah karyawan yang bersangkutan diberikan
surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
[1]
Bila terjadi PHK dengan alasan yang demikian, pengusaha wajib membayar
uang pesangon sebesar 1 kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
[2]
Perhitungan uang pesangon paling sedikit sebagai berikut:
[3]masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.
masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.
Sedangkan perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut:
[4]masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.
Menyambung pertanyaan Anda, sayangnya tidak disebutkan sudah berapa lama Anda bekerja, namun Anda tetap dapat membuat perhitungan sendiri berdasarkan penjelasan di atas, ditambah dengan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Sehingga bila Anda tidak mendapatkan pesangon, kami menyarankan Anda untuk menuntut hak pesangon melalui tahapan penyelesaian dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”).
Perselisihan di atas termasuk
perselisihan PHK yakni terjadi ketika tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
[5]
Jadi menurut hemat kami, untuk menyelesaikan masalah PHK ini, Anda dapat menempuh melalui tahapan penyelesaian perselisihan PHK yang dimulai dari perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.
[6]
Pengusaha Membayar Upah di Bawah Minimum
Sebagaimana telah diulas dalam artikel
Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
[7]
Masih dari artikel yang sama, langkah hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan upah di bawah minimum, yaitu:
Mengadakan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
[8]Apabila dalam waktu 30 hari, perundingan tidak mencapai kesepakatan, salah satu atau para pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Selain itu, perlu diajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan;
[9]Instansi yang bertanggung jawab akan menawarkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi atau arbitrase. Jika tidak menetapkan pilihan, maka akan diselesaikan melalui mediasi;
[10]Apabila konsiliasi atau mediasi tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
[11]Sementara itu, putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap serta tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
[12]
Untuk menempuh jalur pidana, pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum dapat dilaporkan ke Kepolisian, dan diancam dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.
[13]
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 161 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[2] Pasal 156 ayat (1)
jo. Pasal 161 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 1 angka 4 UU PPHI
[6] Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PPHI
[7] Pasal 90 ayat (1)
jo. Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[8] Pasal 3 ayat (1
) jo. Pasal 1 angka 10 UU PPHI
[9] Pasal 3 ayat (2) dan (3)
jo. Pasal 4 ayat (1) UU PPHI
[10] Pasal 4 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU PPHI
[13] Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
