Hak Asasi Manusia

Hak atas Informasi Bagi Teman Tuli

Bacaan 9 Menit
Hak atas Informasi Bagi Teman Tuli

Pertanyaan

Apa hukumnya bagi orang yang melecehkan hak penyandang disabilitas? Apakah jika TV tidak memfasilitasi hak tuna rungu untuk bahasa isyarat bisa dianggap melanggar hak penyadang diabilitas dalam memperoleh informasi? Atau jika tidak memberikan tempat duduk di transportasi umum dapat dikatakan melecehkan hak mereka, kalau tuna rungu kan tidak terlihat cacat?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Penyandang disabilitas rungu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas termasuk jenis penyandang disabilitas sensorik.
 
Memang benar bahwa penyandang disabilitas rungu berhak untuk mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari televisi. Akan tetapi, tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan bahasa isyarat di dalam suatu acara di televisi.
 
Lalu bagaimana dengan hak penyandang disabilitas rungu di transportasi publik?
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hak Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu yang dibuat oleh Charles Simabura, S.H., M.H. dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 15 April 2019.
 
Penyandang Disabilitas
Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, yang terdiri dari:[1]
  1. penyandang disabilitas fisik;
  2. penyandang disabilitas intelektual;
  3. penyandang disabilitas mental; dan/atau
  4. penyandang disabilitas sensorik.
 
Adapun yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.[2]
 
Nur Kholis Reefani dalam bukunya Panduan Anak Berkebutuhan Khusus (hal. 17), menjelaskan bahwa penyandang disabilitas fisik terdiri dari beberapa jenis kelainan yang mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, salah satunya yaitu kelainan pendengaran (tuna rungu). Kelainan pendengaran atau tuna rungu adalah orang dengan hambatan dalam pendengaran baik secara permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara.
 
Sebelum membahas lebih jauh terkait penyandang disabilitas rungu, perlu diketahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan istilah tuna rungu dan teman tuli untuk menyebut penyandang disabilitas rungu.
 
Namun, dalam menjawab pertanyaan Anda kami akan menggunakan istilah ‘disabilitas rungu’ sesuai dengan penyebutan dalam UU 8/2016.
 
Hak Penyandang Disabilitas
Secara umum, hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak:[3]
  1. hidup;
  2. bebas dari stigma;
  3. privasi;
  4. keadilan dan perlindungan hukum;
  5. pendidikan;
  6. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  7. kesehatan;
  8. politik;
  9. keagamaan;
  10. keolahragaan;
  11. kebudayaan dan pariwisata;
  12. kesejahteraan sosial;
  13. aksesibilitas;
  14. pelayanan publik;
  15. pelindungan dari bencana;
  16. habilitasi dan rehabilitasi;
  17. konsesi;
  18. pendataan;
  19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  20. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
Lebih lanjut, Pasal 143 UU 8/2016 mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menghalang-halangi dan melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya, termasuk di antaranya hak pelayanan publik, politik, kesehatan, pendidikan, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Bagi yang melanggar, diancam sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp200 juta.[4]
 
Hak Penyandang Disabilitas Rungu Mendapatkan Informasi dengan Bahasa Isyarat
Dalam rangka mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas terhadap akses yang dikenal dengan aksesibilitas, yang merupakan salah satu hak penyandang disabilitas menurut Pasal 5 ayat (1) huruf m UU 8/2016.
 
Aksesibilitas yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas rungu berupa sebuah bahasa isyarat yang dikenal dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (“SIBI”). Hadirnya bahasa SIBI juga tidak terlepas dari hak penyandang disabilitas rungu untuk mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari televisi. Mengutip dari Silva Tenrisara Isma dalam artikel Meneliti Bahasa Isyarat dalam Perspektif Variasi Bahasa pada Kongres Bahasa Indonesia yang dimuat dalam laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (“Kemendikbud”), di Indonesia terdapat dua sistem isyarat, yakni Bahasa isyarat Indonesia (“BISINDO”) dan SIBI.
 
SIBI diluncurkan oleh Kemendikbud pada tahun 1997 dalam bentuk kamus. Pada dasarnya, SIBI merupakan representasi bahasa Indonesia lisan dalam bentuk isyarat, dan pola kalimat dalam SIBI pun mengikuti pola kalimat bahasa Indonesia (hal 7-8).
 
Masih merujuk pada sumber yang sama, selain SIBI, dikenal juga sistem isyarat lainnya yaitu BISINDO. BISINDO merupakan bahasa alami yang tumbuh dan berkembang di komunitas tuli dan memiliki perbedaan atau variasi antara satu komunitas tuli dengan komunitas tuli lainnya (hal.8).
 
Lebih lanjut, F.X. Rahyono dan Adhika Irlang Suwiryo dalam artikel Pengembangan Fungsi Ragam Bahasa Isyarat Alamiah, Bisindo, Sebagai Sarana Pencerdasan Orang Tuli pada Kongres Bahasa Indonesia yang juga dimuat di laman Kemendikbud, menambahkan bahwa BISINDO diciptakan untuk melambangkan objek atau peristiwa yang perlu dikomunikasikan. Sebagai contoh, pengisyaratan kata ‘berjalan’ tidak dilakukan dengan mengisyaratkan kata ‘ber-jalan’ yang ada dalam kosakata bahasa Indonesia, tetapi dengan mengisyaratkan tindakan ‘berjalan’ dalam bentuk rangkaian gerak tangan dan jari. Jadi, BISINDO bukan mengisyaratkan kata-kata yang ada dalam kosakata bahasa Indonesia, tetapi mengisyaratkan segala aspek kehidupan manusia berdasarkan hasil penyimakan indera penglihatan (hal.6-7).
 
Adapun jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU 32/2002”), tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan bahasa isyarat di dalam suatu acara di televisi. UU 32/2002 juga tidak mengatur sanksi kepada stasiun televisi yang tidak memfasilitasi bahasa isyarat.
 
Pasal 39 ayat (3) UU 32/2002 hanya mengatur bahwa bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tuna rungu.
 
Hak Penyandang Disabilitas Memperoleh Tempat Duduk di Transportasi Umum
Selain hak sebagaimana disebut di atas, penyandang disabilitas juga berhak atas akses pelayanan publik[5] atas dasar kesamaan kesempatan. Untuk itu, negara menjamin hak tersebut dengan mewajibkan pihak-pihak terkait untuk menyediakan aksesibilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas tersebut juga termasuk di dalamnya aksesibilitas pada transportasi publik seperti bus dan angkutan umum lainnya.

Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ) mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, yang meliputi:
  1. aksesibilitas;
  2. prioritas pelayanan; dan
  3. fasilitas pelayanan.

Perusahaan angkutan umum yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin.[6]

Lebih lanjut, Pasal 97 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (“PP 74/2014”) secara khusus mengatur bentuk aksesibilitas yang harus tersedia di dalam kendaraan bermotor tertentu, yang meliputi :
  1. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun, paling sedit berupa alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
  2. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
  3. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
Meski demikian, tidak terdapat aturan yang menyatakan bahwa tempat duduk prioritas diperuntukan bagi penyandang disabilitas rungu. Kursi prioritas lebih diperuntukkan bagi penyandang disabilitas fisik terutama disabilitas alat gerak yang mengurangi kemampuan seseorang untuk bergerak.
 
Adapun aksesibilitas yang harus disediakan oleh penyedia jasa transportasi bagi penyandang disabilitas rungu adalah informasi visual tentang perjalanan yang mudah diakses sehingga penyandang disabilitas rungu dapat menerima informasi perjalanan yang ada pada transportasi publik tersebut, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus (“Permenhub 98/2017”).
 
Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit meliputi:[7]
  1. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi;
  2. pintu yang aman dan mudah diakses;
  3. informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses;
  4. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses;
  5. tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
  6. penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.
 
Sedangkan aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada prasarana transportasi, meliputi:[8]
  1. ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet dll):
  2. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, toilet dll);
  3. informasi visual/audio terkait informasi perjalanan;
  4. pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda;
  5. area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop zone);
  6. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
  7. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
  8. toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda;
  9. loket tiket/counter khusus ticketing yang mudah diakses;
  10. ruang tunggu dengan kursi prioritas;
  11. ruang menyusui/nursery room dilengkapi dengan fasilitas sofa, baby tafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum;
  12. poliklinik;
  13. ruang bermain anak;
  14. tempat parkir;
  15. akses bahaya kebakaran; dan
  16. ketersediaan kursi roda yang siap pakai.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Nur Kholis Reefani. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. (Yogyakarta: Imperium). 2013.
  2. Silva Tenrisara Isma. Meneliti Bahasa Isyarat dalam Perspektif Variasi Bahasa, diakses pada 21 Januari 2021 pukul 12.30 WIB.
  3. F.X. Rahyono dan Adhika Irlang Suwiryo. Pengembangan Fungsi Ragam Bahasa Isyarat Alamiah, Bisindo, Sebagai Sarana Pencerdasan Orang Tuli, diakses pada 21 Januari 2021 pukul 12.30 WIB.
 

[1] Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (“UU 8/2016”)
[2] Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU 8/2016
[3] Pasal 5 ayat (1) UU 8/2016
[4] Pasal 145 UU 8/2016
[5] Pasal 5 ayat (1) huruf n UU 8/2016
[6] Pasal 244 ayat (1) UU LLAJ
[7] Pasal 3 Permenhub 98/2017
[8] Pasal 4 Permenhub 98/2017
Tags: