Bisnis
Haruskah Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Mengubah Anggaran Dasar?

PERTANYAAN
Jika dilakukan perubahan susunan komisaris dan direksi apakah termasuk juga perubahan terhadap anggaran dasar?



Jika dilakukan perubahan susunan komisaris dan direksi apakah termasuk juga perubahan terhadap anggaran dasar?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apakah Perubahan Direksi dan Komisaris Termasuk Perubahan Anggaran Dasar? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 3 Oktober 2013, kemudian pertama kali dimutakhirkan pada Selasa, 24 Oktober 2017.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa kini Perseroan Terbatas (“PT”) terdiri dari PT persekutuan modal dan PT perorangan. Lebih lanjut apa yang membedakan kedua jenis PT ini dapat Anda baca dalam Syarat Pendirian PT Pasca UU Cipta Kerja.
Pada dasarnya, direksi dan komisaris merupakan organ perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU PT yaitu organ perseoran terdiri atas direksi, dewan komisaris, dan juga Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
Sementara pengertian Anggaran Dasar (“AD”) menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas merupakan ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus PT, dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT, serta memuat aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS, hak suara, direksi, dan lain sebagainya.[1]
Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU PT, suatu AD sekurang-kurangnya harus memuat:
Berkaitan dengan susunan direksi dan/atau dewan komisaris, dapat diketahui bahwa suatu AD hanya mengatur mengenai nama jabatan, jumlah, serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris.
Sementara terkait susunan anggota direksi dan/atau dewan komisaris merupakan bagian dari data perseoran sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g UU PT sebagai berikut:
Pengaturan mengenai data perseroan tersebut juga sejalan dengan bunyi Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenkumham 21/2021 bahwa perubahan data perseroan persekutuan modal harus didaftarkan kepada Menteri meliputi:[2]
Berdasarkan bunyi pasal di atas, perubahan susunan anggota direksi dan/atau dewan komisaris PT merupakan bagian dari perubahan data perseroan dan bukan perubahan AD.
Dalam hal terjadi perubahan data perseroan berupa perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, maka direksi wajib memberitahukan perubahan data perseroan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.[3]
Patut Anda catat, dalam hal pemberitahuan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan yang disampaikan yang belum tercatat dalam daftar perseroan.[4]
Permohonan perubahan data perseroan tersebut kemudian diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.[5]
Perubahan data perseroan tersebut dilengkai dengan pernyataan elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang telah lengkap, yang mana disimpan oleh notaris untuk salah satunya perubahan susunan nama dan jabatan anggota
direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris.[6]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
[1] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 192
[2] Pasal 8 ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkumham 21/2021”)
[3] Pasal 9 ayat (3) Permenkumham 21/2021
[4] Pasal 94 ayat (8) jo. Pasal 111 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[5] Pasal 10 Permenkumham 21/2021
[6] Pasal 12 ayat (2) huruf c Permenkumham 21/2021