Saya ingin memulai usaha, namun karena keterbatasan modal saya tertarik buat jadidropshipper.Saya menjual barang, menawarkannya pada orang lain, misalnya seperti melalui iklan di media sosial, tapi saya tidak memiliki dan tidak menguasai barang tersebut. Bagaimana hukum dropship dalam Islam? Apakah ada Fatwa MUI yang menjelaskan hal ini?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dropship merupakan istilah untuk aktivitas menjual barang yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh penjual. Barang yang dijual tersebut bukan berasal dari dropshipper, melainkan dimiliki oleh supplier atau pemasok barang. Meskipun barang dikirim dari supplier, identitas pengirim yang tertera pada produk adalah nama dan alamat dropshipper. Sistem ini dianggap menguntungkan bagi dropshipper karena minim modal dan risikonya relatif kecil.[1]
Namun, dalam hukum Islam, terdapat isu mengenai sistem dropship karena barang yang dipromosikan atau dijual tidak berada dalam penguasaan fisik dropshipper ketika transaksi berlangsung. Seorang dropshipper tidak melihat (secara langsung), mengemas, ataupun mengirimkan barang kepada pembeli. Aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan oleh supplier.[2]
Lalu, bagaimana hukum dropship dalam Islam? Pada prinsipnya, hukum Islam melarang seseorang menjual barang yang belum ia miliki atau kuasai secara sah (bay’ ma la yamlik) karena mengandung unsur gharar.[3]
Namun, praktik dropship dalam hukum muamalah kontemporer pada dasarnya boleh (mubah) selama memenuhi rukun dan syarat transaksi syariah, serta terbebas dari unsur penipuan (tadlis) dan ketidakjelasan (gharar).
Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 menetapkan beberapa syarat agar dropship sesuai dengan prinsip syariah.
Pertama, adanya mekanisme transaksi yang jelas antara dropshipper dengan pembeli dan supplier. Dalam hal ini, dropshipper dapat melakukan akad jual beli dengan pembeli berdasarkan informasi mengenai barang dan harganya. Setelah itu, dropshipper membeli barang tersebut dari supplier. Supplier kemudian mengirimkan barang kepada pembeli atas nama dropshipper.[4]
Sighat ‘aqd dalam dropship harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak. Ijab terjadi pada saat dropshipper menawarkan dan memasarkan barang. Qabul terjadi pada saat pembeli menyatakan pembelian barang.[5]
Kedua, terdapat kejelasan atau transparansi akan spesifikasi produk, seperti deskripsi produk, gambar, ukuran, bahan, dan harga barang untuk menghindari gharar (ketidakjelasan). Dropshipper harus mengetahui spesifikasi produk yang dijual dengan jelas.[6]
Ketika menawarkan barang, dropshipper harus menjelaskan deskripsi barang, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan barang kepada konsumen. Selain itu, dropshipper dilarang melakukan tindakan yang menyalahi syariat, antara lain tadlis (menyembunyikan cacat barang), tanajusy/najsy (menawarkan barang dengan harga lebih tinggi agar terkesan banyak yang berminat membeli), dan ghisysy (mengunggulkan barang dengan menyembunyikan kecacatan).[7]
Ketiga, dalam praktik dropshipping, dropshipper juga tidak boleh melepaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada supplier. Dropshipper memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan sampai kepada pembeli dalam kondisi yang baik.[8]
Apabila barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan, pembeli memiliki hak khiyar untuk membatalkan transaksi.[9]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah.
Referensi:
[1] Lily Miranti, et. al. E-commerce dan dropshipping dalam perspektif fiqih muamalah. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 4.1 (2026): 828-833.
[2] Nor Azah Jahari dan Al-Hasan Al-Aidaros. Online dropship for business transaction in Malaysia: views from Muslim scholars. International Journal Of Islamic Business (IJIB) 1.1 (2016): 13-28.
[3] Lily Miranti, et. al. E-commerce dan dropshipping dalam perspektif fiqih muamalah. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 4.1 (2026): 828-833.
[4]Fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah (“Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021”), butir ketiga, hal. 8.
[5] Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021, butir ketempat, hal. 8.
[6] Nor Azah Jahari dan Al-Hasan Al-Aidaros. Online dropship for business transaction in Malaysia: views from Muslim scholars. International Journal Of Islamic Business (IJIB) 1.1 (2016): 13-28.
[7] Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021, butir ketempat, hal. 8.
[8] Lily Miranti, et.al. E-commerce dan dropshipping dalam perspektif fiqih muamalah. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 4.1 (2026): 828-833.
[9] Fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021, butir pertama, hal. 7.
