Bacaan 4 Menit
Pacar saya hamil dan kami sepakat ingin melangsungkan pernikahan sementara atau kawin kontrak dengan sejumlah perjanjian. Apakah tindakan saya ini melawan hukum? Apakah kawin kontrak sah menurut hukum? Apa konsekuensinya jika saya tetap melangsungkan pernikahan sementara ini?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Hukum Kawin Kontrak di Indonesia yang dibuat oleh Erni Agustin S.H., LL.M dan pertama kali dipublikasikan pada 21 September 2023, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Karisna Mega Pasha, S.H. pada 31 Oktober 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kami asumsikan bahwa pernikahan sementara yang Anda sampaikan sama halnya dengan konsep kawin kontrak. Sebelum membahas hukum kawin kontrak di Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa makna perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[1]
Agar suatu perkawinan sah, perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan di instansi pencatat perkawinan.[2]
Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya undang-undang memandang perkawinan sebagai suatu ibadah yang tidak hanya mengenai hubungan keperdataan secara horizontal antara pasangan suami dan istri, namun juga dirumuskan sebagai perbuatan yang bermakna ibadah dan dimaksudkan agar kekal atau tidak mudah terputus.
Bagaimana kawin kontrak menurut hukum negara? Sehubungan dengan itu, kami sampaikan bahwa perkawinan sementara dengan jangka waktu tertentu atau yang dikenal dengan istilah kawin kontrak, tidak sesuai dengan hukum negara. Singkatnya, kawin kontrak menurut hukum negara telah menyimpangi tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas.
Apabila dibuat suatu perjanjian atau kontrak yang menyepakati untuk melakukan perkawinan kontrak dengan jangka waktu tertentu, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Adapun, syarat sah perjanjian adalah:
Selanjutnya, pada Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila sebab itu dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
Dengan demikian, isi perjanjian perkawinan kontrak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, karena perjanjian kawin kontrak yang Anda buat tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal/tidak terlarang (syarat objektif), maka perjanjian kawin kontrak batal demi hukum.
Menjawab pertanyaan Anda terkait akibat dari penyelenggaraan kawin kontrak, kami sampaikan bahwa hukum kawin kontrak di indonesia adalah tidak sah karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.
Namun, jika perkawinan tetap dilaksanakan dengan memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu menurut hukum agama dan kepercayaannya lalu kemudian dicatatkan di KUA, maka perkawinan tersebut akan tetap sah dan membawa akibat keperdataan antara suami istri.
Demikian jawaban dari kami terkait hukum kawin kontrak dengan perjanjian di Indonesia, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)
[2] Pasal 2 UU Perkawinan
