Pro
Pusat Data
Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab gratis tentang berbagai isu hukum
Berita
Informasi dan berita terkini seputar perkembangan hukum di Indonesia
Jurnal
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Bacaan 8 Menit
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H., yang pertama kali dipublikasikan pada 27 Januari 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Secara umum, banyak istilah yang digunakan untuk menyebut kain yang menutupi kepala perempuan, yaitu kerudung, hijab, dan jilbab. Namun, dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan menggunakan istilah jilbab sesuai dengan KBBI, yaitu kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.
Pada dasarnya, penggunaan jilbab bagi perempuan yang beragama Islam diatur di dalam Al Qur’an, di antaranya dalam Surat Al Ahzab (33) ayat 59 dan Surat An Nur (24) ayat 31 sebagai berikut:
Surat Al-Ahzab (33) ayat 59
Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"…..
Surat An Nur (24) ayat 31
Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya…..
Dalam konteks ini, kebebasan dan kemerdekaan untuk beribadat menurut agama bagi setiap orang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 22 UU HAM, sebagai berikut:
Pasal 28E ayat (1) UUD 1945
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
Pasal 22 UU HAM
Oleh karenanya, pemerintah harus melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan.
Baca juga: Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia
Pada prinsipnya, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.[1]
Mengingat bahwa pada dasarnya penggunaan jilbab adalah bagian dari menjalankan ibadat bagi perempuan muslim, maka mewajibkan perempuan nonmuslim yang tidak diwajibkan mengenakan jilbab menurut agamanya merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dari perempuan nonmuslim tersebut, karena ia telah diwajibkan menjalankan ibadat agama lain yang bukan merupakan kepercayaannya.
Oleh karena itu, menurut hemat kami, hal tersebut bertentangan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan kemajemukan bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Adapun ketentuan pakaian seragam sekolah diatur dalam Permendikbudristek 50/2022. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendikbudristek 50/2022, jenis pakaian seragam sekolah terdiri atas:
Selain pakaian seragam sekolah di atas, sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah bagi peserta didik.[2] Lebih lanjut, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik pada sekolah.[3]
Kemudian, model dan warna pakaian seragam nasional diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Permendikbudristek 50/2022:
Berdasarkan penjelasan di atas, dalam hal sekolah mengatur mengenai pakaian seragam, pihak sekolah harus tetap memperhatikan hak pelajar untuk menjalankan keyakinan agamanya, salah satunya yaitu mengakomodasi hak pelajar perempuan muslim untuk memakai jilbab, serta di sisi lain tidak mewajibkan pelajar nonmuslim untuk memakai jilbab ke sekolah.
Namun, sebagai informasi, jika sekolah berada di Provinsi Aceh, peserta didik yang beragama islam mengenakan pakaian seragam nasional sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan Aceh, dengan tetap mengacu pada ketentuan model pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Permendikbudristek 50/2022.[4]
Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau kepala sekolah wajib menerapkan ketentuan pakaian seragam sekolah dengan berpedoman pada ketentuan Permendikbudristek 50/2022. Bagi pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah yang melanggar kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi administratif, berupa:[5]
Selain itu, menurut hemat kami, sanksi tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 215 jo. Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) PP 17/2010.
Ketentuan di atas mengatur bahwa satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya,[6] serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7] Bagi satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.[8]
Baca juga: Kapan Anak Boleh Memilih Agama?
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
[2] Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (“Permendikbudristek 50/2022”)
[3] Pasal 4 Permendikbudristek 50/2022
[4] Pasal 6 ayat (3) Permendikbudristek 50/2022
[5] Pasal 14 Permendikbudristek 50/2022
[6] Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (“PP 17/2010”)
[7] Pasal 51 ayat (1) PP 17/2010
[8] Pasal 215 PP 17/2010
