Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Start-Up & UMKM

Aturan Izin Usaha Restoran Rumahan Terbaru

Aturan Izin Usaha Restoran Rumahan Terbaru
Aturan Izin Usaha Restoran Rumahan Terbaru

PERTANYAAN

Bolehkah mendirikan usaha restoran di dalam rumah? Alasannya agar tidak perlu ada biaya sewa tempat. Apakah izin usaha restoran yang rumahan itu perlu ada pendaftaran usaha?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Aturan Pemanfaatan Rumah sebagai Tempat Usaha Restoran yang dipublikasikan pertama kali pada 17 April 2018 dan dimutakhirkan pertama kali oleh Easybiz pada Jumat, 31 Desember 2021, kemudian dimutakhirkan kedua kali pada 21 November 2023, lalu dimutakhirkan ketiga kali pada 25 April 2025.

    Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

    Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

    Sebelum membahas boleh atau tidaknya mendirikan usaha restoran dalam rumah, kami akan terlebih dahulu membahas mengenai perizinan berusaha restoran di Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 huruf a Perppu Cipta Kerja, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha salah satunya meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Penyelenggaraan PBBR secara khusus diatur dalam PP 28/2025. Berdasarkan Pasal 4 PP 28/2025, untuk melakukan kegiatan usaha pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha (“PB”) yang baru diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu (kecuali diatur lain).[1] Adapun persyaratan dasar tersebut meliputi:[2]

    1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (“KKPR”);
    2. persetujuan lingkungan (“PL”); dan
    3. persetujuan bangunan gedung (“PBG”) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung (“SLF”).

    Kemudian apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), maka pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[3] Baik persyaratan dasar dan PB maupun PB UMKU, semuanya diproses secara elektronik melalui sistem online single submission (“OSS”),[4] pada laman OSS.

    PB sendiri dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang merupakan hasil dari analisis risiko.[5] Adapun tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:[6]

    1. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko ini berupa Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[7]

    1. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah

    PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko ini berupa NIB dan sertifikat standar.[8] Menurut Pasal 131 ayat (2) PP 28/2025 sertifikat standar ini merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

    1. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi

    Sama seperti tingkat risiko menengah rendah, PB untuk kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi adalah NIB dan sertifikat standar.[9] Bedanya, sertifikat standar pada tingkat ini merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (“KEK”), dan/atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (“KPBPB”) sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[10]

    1. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi

    PB pada kegiatan usaha ini adalah NIB dan izin.[11] Yang dimaksud dengan izin adalah persetujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui sistem OSS.[12]

    Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

    Izin Usaha Restoran

    Selanjutnya, untuk izin usaha restoran dapat menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 56101 yang menurut Lampiran Peraturan BPS 2/2020(hal. 516) sebagai berikut:

    Kelompok ini mencakup jenis usaha yang menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

    Lalu, dijelaskan dalam Lampiran I.L – Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata PP 28/2025 (hal. I.L.31 – I.L.32). PB KBLI 56101 terbagi berdasarkan skala usahanya antara mikro dan kecil, menengah, serta besar.

    Untuk restoran dengan skala usaha mikro, tingkat risikonya menengah rendah. Maka PB yang diperlukan adalah NIB dan sertifikat standar. Selain itu, terdapat PB UMKU yang wajib dimiliki berupa sertifikat laik hygiene sanitasi (“SLHS”) dan sertifikasi nomor kontrol veteriner. Serta memiliki kewajiban untuk:

    1. memiliki dokumen penilaian mandiri kesiapan penerapan standar usaha restoran meliputi sarana, struktur, organisasi dan sumber daya manusia (“SDM”), pelayanan, produk usaha dan sistem manajemen usaha; dan
    2. memiliki SLHS.

    Sedangkan, untuk restoran dengan skala usaha kecil, menengah, dan besar memiliki tingkat risiko menengah tinggi. Maka PB yang diperlukan NIB dan sertifikat standar, serta PB UMKU berupa SLHS, surat keterangan penjualan langsung minuman beralkohol (SKPL) A atau B dan C dan sertifikasi nomor kontrol veteriner. Lalu, terdapat persyaratan memiliki penilaian mandiri kesiapan penerapan standar. Terakhir, terdapat kewajiban berupa:

    1. memiliki sertifikat standar yang diterbitkan LSPr;
    2. memiliki SLHS; dan
    3. dalam hal mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), wajib memiliki dokumen pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).

    Penggunaan Rumah untuk Restoran

    Berdasarkan UU 1/2011, pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian:[13]

    1. yang dimaksud dengan “usaha secara terbatas” adalah kegiatan usaha yang dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian.
    2. yang dimaksud dengan “kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian” adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian; dan
    3. yang dimaksud dengan “kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian” adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.

    Mengenai pemanfaatan rumah untuk kegiatan usaha ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat dimana lokasi usaha dijalankan.[14]

    Selain itu, perlu diperhatikan juga lokasi usaha restoran. Hal ini berhubungan dengan KKPR sebagaimana disebutkan pada persyaratan dasar di atas, yang berupa kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.[15] Hal yang sama juga diterangkan pada Pasal 14 ayat (1) Perppu Cipta Kerja, yang mengatur bahwaKKPR merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

    Oleh karena Anda tidak menyebutkan daerah tempat Anda menjalankan usaha restoran rumahan, kami sarankan Anda untuk memastikan apakah restoran Anda berada pada lokasi yang sesuai peruntukannya sebagaimana diatur pada peraturan daerah tentang RDTR dan peraturan zonasi setempat.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami terkait izin usaha restoran rumahan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

    Referensi:

    1. KBLI 56101, yang diakses pada tanggal 17 Oktober 2025, pukul 17.43 WIB;
    2. OSS, yang diakses pada tanggal 17 Oktober 2025, pukul 17.02 WIB.

    [1] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)

    [2] Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025

    [3] Pasal 4 ayat (3) PP 28/2025

    [4] Pasal 4 ayat (4) PP 28/2025

    [5] Pasal 124 ayat (1) dan (2) PP 28/2025

    [6] Pasal 128 PP 28/2025

    [7] Pasal 130 PP 28/2025

    [8] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025

    [9] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025

    [10] Pasal 132 ayat (2) PP 28/2025

    [11] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025

    [12] Pasal 133 ayat (2) PP 28/2025

    [13] Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ("UU 1/2011") dan Penjelasannya

    [14] Pasal 49 ayat (2) UU 1/2011

    [15] Pasal 1 angka 27 PP 28/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000