Pidana
Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban
Bacaan 6 Menit

PERTANYAAN
Apakah benar saksi dan korban berhak mendapat perlindungan setelah narapidana yang bersangkutan dengan kasus mereka selesai menjalani hukuman? Bagaimana bentuk perlindungannya?


Bacaan 6 Menit

Apakah benar saksi dan korban berhak mendapat perlindungan setelah narapidana yang bersangkutan dengan kasus mereka selesai menjalani hukuman? Bagaimana bentuk perlindungannya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jaminan Perlindungan Saksi/Korban dari Tindakan Balasan Pelaku Kejahatan yang dibuat oleh Maharani Siti Shopia, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Juni 2012.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum kita masuk dalam pokok permasalahan, sebelumnya harus diketahui dulu definisi dari saksi dan korban. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.[1] Adapun definisi korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[2] Sedangkan menurut ahli, korban adalah orang atau sekelompok orang yang mengalami tindak kekerasan hingga menderita secara fisik, mental, emosi, kerugian materiil maupun hak-hak mereka.[3] Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bentuk pertanggungjawaban negara atas ketidakmampuannya melindungi masyarakat, sehingga timbul tindak pidana.[4]
Definisi dari saksi dan korban tersebut secara formal di atur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dan perubahannya. Ruang lingkup peraturan tersebut secara jelas memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.[5] Selain itu, tujuan dari UU PSK juga untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.[6]
Merujuk pada ruang lingkup dan tujuan UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, bahwa terkait dengan hak saksi dan korban telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 31/2014 berikut.
Secara khusus, hak yang dapat diterima oleh saksi dan korban untuk mendapat perlindungan setelah narapidana yang bersangkutan dengan kasus mereka selesai menjalani hukuman, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h sampai p UU 31/2014.
Merujuk pada ketentuan di atas, diketahui bahwa bentuk perlindungan yang diberikan UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya pada sebelum maupun saat persidangan, namun juga setelah terpidana menyelesaikan hukumannya. Menurut hemat kami, hal tersebut wajar mengingat ketakutan saksi dan korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan. Selain itu, sepanjang penelusuran kami, dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut tindak pidana terorganisasi, saksi dan korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Sehingga, dalam kasus-kasus tertentu, saksi dan korban dapat diberi identitas baru.
Kemudian, apabila keamanan saksi dan korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada saksi dan korban dapat dipertimbangkan agar mereka dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan. Adapun hak untuk mendapatkan biaya hidup sementara, merupakan biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.
Perlu diketahui bahwa pemberian hak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diberikan kepada saksi dan korban melalui Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”).[7] LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.[8] Pemberian hak melalui Keputusan LPSK ini tentu perlu memenuhi syarat dan tata cara perolehan bentuk perlindungan tersebut.
Terkait dengan syarat perlindungan, Pasal 28 ayat (1) UU 31/2014 mengatur syarat perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban, yaitu:
Sedangkan untuk tata cara perolehan diatur dalam Pasal 29 UU 31/2014, yaitu saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK atau dalam hal tertentu, LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 31/2014”)
[2] Pasal 1 angka 3 UU 31/2014
[3] Truly Hitosoro. Viktimologi: Bunga Rampai Kajian Tentang Korban Kejahatan. Depok: Departeman Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011, hal. 152
[4] Ladito Risang Bagaskoro. Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme: Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat dan Jerman. Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
[5] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU Perlindungan Saksi dan Korban”)
[6] Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban
[7] Pasal 5 ayat (2) UU 31/2014
[8] Pasal 1 angka 5 UU 31/2014