Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada ketentuan UU Ketenagakerjaan dan perubahannya serta PP 35/2021.
Perlu diketahui bahwa kontrak kerja atau perjanjian kerja merupakan dasar hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh.[1] Perjanjian kerja sendiri dibuat atas dasar:[2]
- kesepakatan kedua belah pihak;
- kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perjanjian kerja ini dapat dibuat perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”).[3]
Apa yang dimaksud dengan PKWT? Pada kasus Anda, perjanjian kerja yang dilakukan adalah PKWT, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[4]
PKWT ini didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.[5]
PKWT berdasarkan jangka waktu, dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:[6]
- pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Sedangkan, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:[7]
- pekerjaan yang sekali selesai; atau
- pekerjaan yang sementara sifatnya.
Kembali pada pertanyaan yang Anda tanyakan, kami asumsikan bahwa PKWT yang dilakukan oleh Anda dan pengusaha adalah PKWT berdasarkan jangka waktu.
Lantas, berapa lama kontrak PKWT?
Merujuk pada Pasal 81 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (3) UU Ketenagakerjaan jo. Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023, PKWT sendiri ditentukan berdasarkan perjanjian kerja tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan.
Hal di atas juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021.
Berapa lama kontrak PKWT? Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.[8]
Berapa kali PKWT boleh diperpanjang? Berdasarkan ketentuan di atas, PKWT boleh diperpanjang beberapa kali, sepanjang tidak melebihi 5 tahun.
Masa kerja PKWT yang diperpanjang, tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) PP 35/2021.
Menjawab pertanyaan Anda, apakah dengan adanya jeda pada PKWT dapat mereset masa kerja pada tahun-tahun sebelumnya? Berkaitan hal tersebut, sebelum UU Ketenagakerjaan diubah oleh Perppu Cipta Kerja, mengenal istilah pembaruan PKWT pada Pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa teggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 kali dan paling lama 2 tahun.
Berdasarkan pasal di atas, jeda waktu agar PKWT dapat dilakukan pembaruan adalah 30 hari dari PKWT lama. Namun, perlu diketahui pembaruan PKWT ini hanya boleh dilakukan 1 kali dan paling lama 2 tahun.
Akan tetapi, pada peraturan PKWT terbaru pasca berlakunya Perppu Cipta Kerja, hal tersebut sudah tidak berlaku. Saat ini ketentuan tersebut tidak mengenal yang disebut dengan pembaruan PKWT. Oleh karena itu, jeda waktu antara PKWT yang lama dan yang baru saat ini tidak mereset masa kerja dari pekerja yang memiliki hubungan kerja berdasar pada PKWT.
Dengan demikian, adanya jeda waktu antara PKWT lama dan PKWT baru saat ini tidak mengakibatkan adanya pembaruan PKWT. Hal ini akan dianggap sebagai perpanjangan PKWT yang keseluruhan jangka waktunya tidak boleh melebihi 5 tahun yang dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
[2] Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 4 ayat (1) PP 35/2021
[6] Pasal 5 ayat (1) PP 35/2021
[7] Pasal 5 ayat (2) PP 35/2021
[8] Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021