Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Kedapatan Membawa Narkotika Tanpa Disadari, Bisakah Dipidana?

Kedapatan Membawa Narkotika Tanpa Disadari, Bisakah Dipidana?
Kedapatan Membawa Narkotika Tanpa Disadari, Bisakah Dipidana?

PERTANYAAN

Bila saya digeledah oleh polisi dan terdapat narkotika di kantong baju saya, padahal barang haram tersebut bisa dipastikan milik teman saya dan dimasukkan oleh teman saya tanpa sepengetahuan saya. Apakah saya bisa dipidana jika tanpa disadari kedapatan membawa narkotika?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bisakah Dipidana Jika Tanpa Disadari Kedapatan Membawa Narkotika? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Juni 2014, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 10 Agustus 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Narkotika dan Golongannya

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.[1]

    Kemudian, ketentuan mengenai narkotika diatur dalam UU Narkotika dan perubahannya, yaitu Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang, UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun setelah diundangkan,[2] yaitu tahun 2026, dan UU 1/2026 tentang penyesuaian pidana.

    Sebagai contoh, ketentuan pidana bagi setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, II, III, dipidana berdasarkan UU 1/2026.

    Sebagai informasi, dalam perkembangannya, terdapat ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika. Contoh narkotika dapat Anda lihat selengkapnya dalam Lampiran Permenkes 15/2025 antara lain:

    1. Narkotika golongan I: opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja, dan lain-lain.
    2. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, morfina, dan lain-lain.
    3. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, propiram, dan lain-lain.

    Sanksi Pidana Memiliki Narkotika

    Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda maksimal kategori VI, yaitu Rp2 miliar. Untuk narkotika golongan II dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau pidana denda maksimal kategori VI, yaitu Rp2 miliar. Sedangkan untuk narkotika golongan III dipidana dengan pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau pidana denda maksimal kategori VI, yaitu Rp2 miliar.[3]

    Baca juga: Penggolongan Narkotika Terbaru di Indonesia

    Merujuk pada ketentuan di atas, menurut hemat kami UU Narkotika dan perubahannya tidak mengatur secara spesifik mengenai bagaimana cara seseorang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika ataupun dari mana narkotika tersebut berasal. Dalam hal ini, ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang meskipun tanpa sepengetahuannya, orang tersebut tetap diduga telah memenuhi unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika”.

    Tugas dan Kewenangan Kepolisian

    Lebih lanjut sehubungan dengan tugas dan kewenangan kepolisian, maka pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap dugaan pemenuhan unsur tindak pidana narkotika tersebut telah sesuai dengan tugas dan wewenang kepolisian dalam UU Polri sebagai berikut:

    Pasal 14 ayat (1) huruf g

    Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”), Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

    Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g

    Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

    Pasal 16 ayat (1) huruf e

    Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

    Akan tetapi, walaupun Anda sudah diproses oleh pihak kepolisian, namun pada tahap ini Anda belum dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana. Anda masih memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu:

    Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

    Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence yang merupakan asas mendasar dalam hukum pidana dan harus senantiasa didahulukan dalam setiap proses perkara.[4]

    Kemudian, dalam hukum acara pidana, untuk membuktikan seseorang bersalah melanggar hukum atau tidak, maka hal tersebut harus dibuktikan dalam pembuktian pada persidangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 273) sebagai berikut:

    Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

    Secara historis, ketentuan Pasal 183 KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mengatur sebagai berikut:

    Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

    Artinya, putusan pemidanaan harus didasari dengan 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, untuk dapat menyatakan pasangan tersebut bersalah melakukan tindak pidana, harus dilengkapi dengan 2 alat bukti yang sah.

    Adapun dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,[5] sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengenai keharusan minimal alat bukti yang sah sebagai parameter hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Namun demikian, minimal dua alat bukti tersebut masih diberlakukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,[6] penangkapan,[7] ataupun syarat penahanan.[8] Sehingga menurut KUHAP baru, secara tidak langsung, minimal 2 alat bukti tersebut masih menjadi syarat dalam proses penegakan hukum pidana.

    Baca juga: Jenis Alat Bukti Sah Menurut KUHAP Baru

    Berdasarkan ketentuan di atas, jika Anda merasa narkotika yang Anda bawa bukan milik Anda, maka yang dapat Anda lakukan adalah membuktikannya di persidangan dan menyakinkan hakim bahwa narkotika tersebut bukan milik Anda. Selanjutnya, Hakim yang akan memutuskan apakah Anda dapat dijatuhkan pidana atau tidak.

    Contoh Kasus

    Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut kami berikan contoh Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 222/PID/2011/PT.PDG.

    Pada putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keberadaan benda jenis shabu dalam kantong terdakwa dari awal pemeriksaan sampai di persidangan tidak diakui terdakwa sebagai miliknya, dan tidak diketahui terdakwa darimana asalnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud undang-undang dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika (sebelum dicabut keberlakuannya oleh UU 1/2023) pada kalimat “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” tersebut harus dimaksudkan bahwa benda itu di tangan terdakwa/pelaku, dan harus mengandung dua anasir yaitu “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda itu”.

    Kemudian, selain terdakwa tidak mengetahui dari mana benda itu berasal, terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana masuknya benda itu atau siapa yang memasukkan ke dalam kantong terdakwa, sehingga terdakwa tidak menyadari bahwa benda itu ada dalam kantongnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak adil untuk menyatakan terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menyediakan narkotika jenis shabu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (“JPU”). Sedangkan, terdakwa sendiri tidak kenal dengan benda yang ada dalam kantongnya, apa lagi dari mana datangnya benda tersebut sehingga harus dituduh berada dibawah penguasaannya.

    Selain itu, hasil pemeriksaan tes urine terdakwa negatif, sehingga dapat dijadikan petunjuk bahwa terdakwa tidak memakai narkoba jenis shabu.

    Sehingga dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU.

    Baca juga: Dasar Hukum Penggeledahan dan Tes Urine oleh BNN

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
    9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

    Putusan:

    Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 222/PID/2011/PT.PDG.

    Referensi:

    1. Iradhati Zahra dan Yehezkiel Genta. Tinjauan Terhadap Asas Presumption of Guilt dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana “Kepemilikan” Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka. Padjadjaran Law Review, PLEADS, Vol. 7, No. 1, 2019;
    2. M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

    [3] Pasal VII angka 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengubah Pasal 609 ayat (1) jo. Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023.

    [4] Iradhati Zahra dan Yehezkiel Genta. Tinjauan Terhadap Asas Presumption of Guilt dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana “Kepemilikan” Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka. Padjadjaran Law Review, PLEADS, Vol. 7, No. 1, 2019, hal. 42.

    [6] Pasal 1 angka 31 UU 20/2025.

    [7] Pasal 1 angka 32 UU 20/2025.

    [8] Pasal 100 ayat (5) UU 20/2025.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000