Jerat Pidana Penyebaran Konten Pornografi

PERTANYAAN

Saya kan main media sosial, kadang ada tuh min yang bilang video dewasa seseorang disebarkan di sana. Kasihan korbannya min. Nah, sebenarnya apa hukumnya bagi orang-orang yang membagikan foto dan video bermuatan asusila itu? Apa hukuman bagi pelaku dan langkah hukum apa yang dapat diambil oleh korban?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Langkah Hukum dan Sanksi Penyebaran Konten Bermuatan Asusila, yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Mei 2012, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Teguh Arifiyadi, S.H., M.H. pada 14 Februari 2019, dan dimutakhirkan kedua kali oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. pada 23 Mei 2025.

KLINIK TERKAIT

Jerat Pidana Pemerasan dengan Ancaman Sebar Video Porno

09 Jan, 2026

Hukum Pernikahan Sedarah dalam Islam

09 Okt, 2025

Status Hukum Istri dan Anak Hasil Perkawinan Sedarah

22 Mei, 2025

Hukumnya Jual Beli Video Porno di Medsos

04 Des, 2024

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Menurut KUHP

Secara historis, tindakan penyebaran konten asusila secara umum diatur di dalam Pasal 282 KUHP lama yang sudah tidak berlaku, dan Pasal 407 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026 sebagai berikut:

Pasal 282 ayat (1) KUHP

Pasal 407 UU 1/2023

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling tinggi Rp4,5 juta.[2]

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta,[3] dan pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2 miliar.[4] Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 204) kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Salah satu contoh perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan adalah seseorang yang berkata di muka umum “ibumu telah bersetubuh dengan kuda.”

Lebih lanjut, R. Soesilo menerangkan bahwa perbuatan yang tercantum pada Pasal 282 ayat (1) KUHP ada 3 macam, yaitu:[5]

1. menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
2. membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
3. dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

Sedangkan, merujuk Penjelasan Pasal 407 UU 1/2023, penafsiran pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard). Adapun, ketentuan “pornografi” dalam aturan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri.

Baca juga: Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya

Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Menurut UU Pornografi

Selain KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP baru, penyebaran konten bermuatan asusila juga diatur dalam UU Pornografi. Adapun yang dimaksud dengan pornografi dalam undang-undang tersebut adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[6]

Larangan terhadap penyebaran konten pornografi secara khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persengamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.

Jika seseorang melakukan tindakan yang disebutkan di atas, dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.[7]

Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Menurut UU ITE

Sebagaimana disebutkan pada pertanyaan, media penyebaran konten yang bermuatan asusila ini dilakukan di salah satu platform media sosial. Dengan demikian, tindakan tersebut juga dapat dijerat berdasarkan UU ITE dan perubahannya.

Tindakan menyebarkan konten bermuatan asusila dalam UU ITE dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024, yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau diketahui umum.

Baca juga: Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” di atas adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan sendiri disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu.[8]

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.[9]

Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Menurut UU TPKS

Pelaku penyebaran konten bermuatan asusila juga dapat dijerat berdasarkan UU TPKS yang mana salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 4 adalah kekerasan seksual berbasis elektronik.[10]

Baca juga: Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS

Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (1) UU TPKS mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, sebagai berikut:

Setiap Orang yang tanpa hak:

1. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layer;
2. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
3. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Sanksi tindak pidana di atas dapat ditambah 1/3 apabila dilakukan di dalam lingkup keluarga, dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas, dan kondisi-kondisi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU TPKS.

Perlu diingat bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik ini merupakan delik aduan, kecuali korban adalah adalah anak atau penyandang disabilitas.[11]

Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Korban

Jika terjadi tindak pidana berupa penyebarluasan konten asusila, menurut Teguh Arifiyadi (penulis sebelumnya), korban dapat melakukan ada 2 langkah hukum yaitu:

1. Sebagai langkah awal, korban dapat mengadukan orang tersebut melalui laman Aduan Konten dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (“Komdigi”). Anda harus mendaftarkan diri sebagai pelapor terlebih dahulu dengan mengisi beberapa kolom isian. Aduan yang dikirim harus ada URL/link, screenshot tampilan serta alasannya. Semua laporan yang masuk dan memenuhi syarat (terdapat link/url, screenshot dan alasannya) akan diproses/ditindaklanjuti.
2. Kemudian, kami juga menyarankan agar Anda melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik cybercrime POLRI atau melaporkan langsung ke penyidik pada Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Komdigi. Anda akan diminta membuat laporan kejadian disertai dengan bukti awal. Jika bukti awal dirasa sudah mencukupi, maka penyidik akan meneruskannya pada tahap penyidikan. Kerahasiaan identitas Anda, jika Anda meminta, sesuai kode etik penyidikan akan dijamin oleh instansi penyidik bersangkutan.[12]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pidana Kekerasan Seksual;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Referensi:

1. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995;
2. Aduan Konten, yang diakses pada tanggal 10 Desember 2025, pukul 13.35 WIB.

---

[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan TIndak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dilipatgandakan 1.000 kali

[3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

[4] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

[5] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995, hal. 206

[6] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”)

[7] Pasal 29 UU Pornografi

[8] Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)

[9] Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024

[10] Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)

[11] Pasal 14 ayat (3) UU TPKS

[12] Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 22 s.d. Pasal 63 dan Pasal 143 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026