Bisnis
Langkah Memperoleh Homologasi dalam Kepailitan dan PKPU
Bacaan 3 Menit

PERTANYAAN
Apa yang dimaksud dengan perjanjian homologasi?


Bacaan 3 Menit

Apa yang dimaksud dengan perjanjian homologasi?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebelumnya, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa secara sederhana, homologasi merupakan pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui kreditur dalam kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) oleh Pengadilan Niaga. Rencana perdamaian dapat diajukan debitur sebagaimana bunyi Pasal 144 UU 37/2004 sebagai berikut:
Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.
Tujuan pengajuan rencana perdamaian adalah untuk memberikan kesempatan bagi debitur guna mengajukan sebuah penjadwalan utang-utangnya kembali terhadap sebagian atau seluruh krediturnya, sehingga tercipta suatu keadaan hukum baru atas utang debitur, misalnya terkait pelonggaran jangka waktu pelunasan, bunga, cara atau metode pembayaran, konversi ke dalam bentuk saham, dan lain-lain.
Pengadilan kemudian wajib memberikan putusan mengenai pengesahan rencana perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang. Putusan atas pengesahan rencana perdamaian inilah yang kemudian biasa disebut dengan perjanjian perdamaian atau perjanjian homologasi.
Lebih lanjut, mengenai cara membuat rencana perdamaian dan hal-hal apa saja yang dimuat dalam rencana perdamaian dapat Anda akses ke dalam artikel berjudul Tips Membuat Proposal Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU.
Baca juga: Asas Business Going Concern dalam Kepailitan dan PKPU
Selanjutnya, apa saja langkah memperoleh homologasi? Berikut ini kami sarikan beberapa langkah untuk memperoleh homologasi (pengesahan) rencana perdamaian:
Baca juga: Waktu ‘Tepat’ Mengajukan Rencana Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.