Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Larangan Menteri Rangkap Jabatan

Larangan Menteri Rangkap Jabatan
Larangan Menteri Rangkap Jabatan

PERTANYAAN

Baru-baru ini baru saja terjadi reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam reshuffle ini terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan seperti Erick Thohir yang selain menjadi Menpora tapi merangkap juga sebagai ketua PSSI. Lalu, Sjafrie Sjamsoeddin yang selain menjadi Menhan, juga menjadi Menkopolkam Ad Interim. Melihat dari adanya menteri atau bahkan wakil menteri yang merangkap jabatan, secara umum apa tidak ada aturan soal larangan menteri rangkap jabatan? Bolehkah menteri rangkap jabatan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengangkatan Menteri Negara

    Untuk menjawab pertanyaan Anda soal rangkap jabatan menteri kami akan berpedoman pada ketentuan UU 39/2008 sebagaimana sudah diubah oleh UU 61/2024.

    Adapun yang dimaksud dengan menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian,[1] yaitu perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.[2]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sebagaimana pernah dijelaskan pada artikel Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Contohnya, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden yang diberikan oleh konstitusi, khususnya pada Pasal 17 UUD 1945, sebagai berikut:

    1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
    2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
    3. Setiap membidangi urusan tertentu dan pemerintahan.
    4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

    Perihal pengangkatan menteri juga diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU 39/2008, yang menyatakan menteri diangkat oleh presiden.

    Jika ingin diangkat menjadi menteri, maka seseorang harus memenuhi persyaratan:[3]

    1. Warga Negara Indonesia;
    2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3. setiap kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
    4. sehat jasmani dan rohani;
    5. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
    6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

    Bolehkah Menteri Rangkap Jabatan?

    Apakah menteri boleh rangkap jabatan? Perihal larangan menteri rangkap jabatan dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 23 UU 39/2008. Pada dasarnya, menteri dilarang jabatan sebagai:

    1. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    2. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
    3. pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapat belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

    Alasan larangan menteri untuk rangkap jabatan yaitu untuk meningkatkan profesionalisme, fokus pada tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, serta dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan.[4]

    Sebagai informasi, ketentuan larangan rangkap jabatan menteri berlaku juga pada wakil menteri. Hal ini karena adanya putusan MK wakil menteri rangkap jabatan yaitu Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025, yang pada amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 23 UU 39/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai wakil menteri juga (hal. 50).

    Menteri yang melanggar larangan rangkap jabatan di atas dapat diberhentikan dari jabatannya oleh presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU 39/2008, bahwa terdapat beberapa alasan menteri diberhentikan oleh presiden, antara lain:

    1. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
    2. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara berturut-turut;
    3. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
    4. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan; atau
    5. alasan lain yang ditetapkan oleh presiden.

    Melihat ketentuan di atas, sudah jelas bahwa pada dasarnya menteri tidak boleh merangkap jabatan pada jabatan-jabatan tertentu. Jika menteri melanggar ketentuan tersebut, maka menteri yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh presiden. Perlu diketahui juga bahwa ketentuan ini juga berlaku bagi wakil menteri.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
    3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

    Referensi:

    Ahmad Fauzan, Agus, dan Aswari Hepni. Analisis Larangan Menteri Rangkap Jabatan di Organisasi Dana APBN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 5, No.2, 2025.


    [2] Pasal 1 angka 1 UU 39/2008

    [3] Pasal 22 ayat (2) UU 39/2008

    [4] Ahmad Fauzan, Agus, dan Aswari Hepni. Analisis Larangan Menteri Rangkap Jabatan di Organisasi Dana APBN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 5, No.2, 2025, hal. 25

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000