Larangan Pegawai Memiliki Hubungan Keluarga dengan Pegawai Lain

PERTANYAAN

Saya memiliki pertanyaan tentang hukum yang sulit dijawab. Menurut undang-undang, apakah diperbolehkan melakukan pembatasan/pelarangan rekrutmen pegawai bagi pegawai yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena kelahiran maupun karena perkawinan? Misal: orang tua-anak, suami-istri, atau kakak-adik. Jika dilakukan pelarangan, apakah tidak melanggar hak calon pegawai tersebut?

ULASAN LENGKAP

KLINIK TERKAIT

Aturan Cuti Menikah, Berapa Hari?

06 Mar, 2026

Apakah Putusan MK tentang Menikah dengan Teman Satu Kantor Berlaku untuk PNS?

28 Feb, 2025

10 Alasan PHK yang Batal Demi Hukum

18 Feb, 2025

Anak Bos Aniaya Karyawan, Ini Jerat Hukumnya

18 Des, 2024

Terima kasih untuk pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Larangan Pegawai Memiliki Hubungan Keluarga dengan Pegawai Lainnya yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Juli 2016.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Larangan Rekrutmen Pegawai yang Memiliki Hubungan Keluarga

Untuk menjawab pertanyaan tentang hukum yang sulit dijawab yang Anda tanyakan, kami akan merujuk pada ketentuan UU Ketenagakerjaan dan perubahannya.

Menurut Pasal 31 UU Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Selanjutnya, terkait penempatan kerja, harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:[1]

1. asas terbuka, yaitu pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga yang ditempatkan.
2. asas bebas, yaitu pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.
3. asas obyektif, yaitu pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.
4. asas adil dan setara tanpa diskriminasi, yaitu penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Dalam hal pemberi kerja memerlukan tenaga kerja, maka pemberi kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.[2] Dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.[3]

Baca juga: Hak-Hak Pekerja yang Perlu diketahui Saat Interview

Pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang cukup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.[4]

Berdasarkan aturan seputar perekrutan tenaga kerja dan penempatannya, sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat aturan yang melarang perusahaan untuk membatasi atau melarang rekrutmen pegawai bagi pegawai yang mempunyai hubungan keluarga. Jadi, pada dasarnya boleh-boleh saja bagi perusahaan untuk menerapkan pembatasan atau pelarangan rekrutmen pegawai yang mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai lain. Menurut hemat kami, larangan ini bertujuan untuk menghindari adanya konflik kepentingan atau menghindari praktik nepotisme.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Nepotisme dan Contohnya

Namun, dalam hal ini kami menyarankan Anda untuk meninjau kembali peraturan perusahaan, perjanjian kerja, maupun perjanjian kerja bersama dari perusahaan yang bersangkutan mengenai bagaimana aturan pembatasan atau pelarangan tersebut.

Larangan PHK Akibat Hubungan Keluarga

Selanjutnya, perlu dicatat bahwa meskipun tidak terdapat larangan untuk pelarangan atau pembatasan rekrutmen pegawai yang mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai lain, pada dasarnya UU Ketenagakerjaan mengatur secara eksplisit mengenai larangan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) atas dasar adanya hubungan atau pertalian darah. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan:

1. Berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus;
2. Berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
4. Menikah;
5. Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
6. Mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan;
7. Mendirikan menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
8. Mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
1. Berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan
10. Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surang keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Oleh karena itu, jika pegawai sudah bekerja dan kemudian memiliki hubungan keluarga dengan pegawai lain (misalnya menjadi suami dan istri), maka pengusaha yang bersangkutan dilarang untuk melakukan PHK dengan alasan tersebut. Jika hal demikian terjadi, maka dapat PHK tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.[5]

Baca juga: 10 Alasan PHK yang Batal Demi Hukum

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

---

[1] Pasal 32 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 35 ayat (1) UU Ketanagakerjaan

[3] Pasal 35 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 35 ayat (3) UU Ketanagakerjaan

[5] Pasal 81 angka 43 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan