Bolehkah TKA Menjabat Sebagai Presiden Direktur?

PERTANYAAN

Apakah seorang TKA bisa menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan, misalnya menjadi seorang President Director? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Wajibkah TKA Didaftarkan Program Jaminan Sosial?

22 Jan, 2025

Syarat Mempekerjakan Pilot Asing di Indonesia

14 Jan, 2021

Workmen’s Compensation Act

02 Agt, 2018

Larangan TKA Menduduki Jabatan Direktur Personalia

19 Jul, 2018

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul TKA Seorang Presiden Direktur yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 28 Oktober 2010. Yang kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada Kamis, 8 Juni 2017.

Penggunaan TKA

Kami asumsikan yang Anda maksud dengan TKA adalah Tenaga Kerja Asing.

Mengenai TKA, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mengatur mengenai larangan penggunaan TKA untuk menduduki jabatan yang mengurusi personalia serta jabatan-jabatan tertentu lainnya.

Larangan ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Ketenagakerjaan:

Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.

Jabatan yang Dilarang untuk TKA

Jabatan-jabatan tertentu apa yang dimaksud? Untuk menjawabnya, kita merujuk pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (“Kepmenaker 349/2019”).

Lampiran Kepmenaker 349/2019 secara spesifik menyebutkan jabatan-jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh TKA di Indonesia, yaitu:

1. Direktur Personalia (Personnel Director);
2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager);
3. Manajer Personalia (Human Resource Manager);
4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor);
5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor);
6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor);
7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor);
8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator);
9. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist);
10. Spesialis Personalia (Personnel Specialist);
11. Penasihat Karir (Career Advisor);
12. Penasihat Tenaga Kerja (Job Advisor);
13. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling);
14. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator);
15. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator);
16. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer);
17. Analis Jabatan (Job Analyst);
18. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).

Baca juga: Bolehkah Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai Buruh Kasar?

Bolehkah TKA Menjadi Presiden Direktur?

Apakah boleh jabatan Direktur Utama atau President Director diisi oleh TKA? Jawabannya adalah boleh, kecuali untuk jabatan yang mengurusi personalia, seperti Direktur Personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang kami sebutkan di atas.

Hal ini juga ditegaskan dalam Bagian Kedua Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing, yang berbunyi:

Jabatan Komisaris atau Direktur yang tidak mengurus personalia diizinkan untuk diduduki oleh Tenaga Kerja Asing, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui syarat lengkap bagi TKA untuk bekerja di Indonesia, Anda dapat membaca artikel Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja di Indonesia.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.