Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Profesi Hukum

Adakah Masa Berlaku Akta Notaris?

Adakah Masa Berlaku Akta Notaris?

PERTANYAAN

Apabila akta notaris dibuat tahun 1998, apakah pada tahun 2025 masih dapat dimintakan salinannya? Apakah ada batasan masa berlaku akta notaris? Apakah akta notaris ada masa berlakunya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Protokol Notaris dan Penyimpanannya

    Kami akan menjelaskan mengenai akta dan protokol notaris terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan Anda. Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN dan perubahannya.[1]

    Akta notaris tersebut dibuat dalam bentuk minuta akta dan dibuatkan salinannya. Minuta akta merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.[2] Sementara itu, salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.[3]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pembuatan minuta akta beserta penyimpanannya menurut Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 2/2014 merupakan bagian dari protokol notaris. Begitu pula pembuatan salinan akta yang merupakan bagian dari protokol notaris.

    Sebagai informasi, protokol notaris adalah kumpulan dokumen atau arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara dengan baik oleh notaris yang bersangkutan.[4] Adapun, dokumen-dokumen protokol notaris tersebut terdiri atas:

    1. Bundel minuta akta;
    2. Daftar akta (reportorium) – (Pasal 58 ayat (1) UUJN);
    3. Buku daftar untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan notaris (legalisasi) – (Pasal 58 ayat (1) UUJN);
    4. Buku daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (waarmerking) – (Pasal 58 ayat (1) UUJN);
    5. Buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h UU 2/2014);
    6. Buku daftar wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf iUU 2/2014);
    7. Daftar klapper untuk para penghadap (Pasal 59 ayat (1) UUJN);
    8. Daftar klapper untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan notaris (legalisasi) – (Pasal 59 ayat (1) UUJN);
    9. Daftar klapper untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (waarmerking) – (Pasal 59 ayat (1) UUJN);
    10. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (Pasal 58 ayat (1) UUJN).

    Kewajiban untuk menyimpan protokol notaris di atas tidak terbatas pada penyimpanan yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris yang bersangkutan, tetapi berlaku juga untuk protokol yang diambil alih dari notaris lain.[5]

    Namun demikian, UUJN dan perubahannya tidak menentukan cara penyimpanan dan tempat penyimpanan protokol tersebut. Yang jelas, tempat penyimpanannya itu harus mudah dicapai dan aman serta harus dapat dikunci.[6]

    Minuta-minuta, reportorium, dan dokumen lainnya itu harus diamankan terhadap kerusakan yang dapat disebabkan antara lain oleh kebakaran, kelembaban, binatang-binatang yang dapat merusaknya, pencurian, dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar. Walaupun UUJN dan perubahannya tidak menyebutkan cara penyimpanan dokumen secara tegas dan terperinci, namun hendaknya dilakukan seperti seseorang menyimpan dan mengamankan uang, surat-surat penting, serta harta berharga lainnya, yakni dengan menyimpannya dalam lemari besi ataupun tempat lain yang aman.[7]

    Penyimpanan protokol notaris tersebut merupakan upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalamnya. Akta notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh pihak yang bersangkutan. Demikian pula dalam bentuk minuta akta juga akan selamanya ada sebab disimpan oleh notaris yang bersangkutan atau notaris pemegang protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah.

    Kemudian, ketentuan Pasal 54 UU 2/2014 menentukan bahwa:

    1. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
    2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
      1. peringatan tertulis;
      2. pemberhentian sementara;
      3. pemberitahuan dengan hormat; atau
      4. pemberhentian dengan tidak hormat.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami pihak-pihak yang dapat memperoleh salinan akta notaris, yakni:

    1. orang yang berkepentingan langsung pada akta;
    2. ahli waris; atau
    3. orang yang memperoleh hak.

    Apakah Akta Notaris Ada Masa Berlakunya?

    Dengan demikian, dari uraian ketentuan-ketentuan di atas, kami menyimpulkan bahwa tidak ada batas waktu atau daluarsa atau masa berlaku akta notaris. Sehingga, selama minuta akta (asli akta notaris) masih ada dan dapat ditemukan, maka pihak-pihak yang berhak dapat meminta salinannya.

    Oleh sebab itu, akta notaris tahun 1998 tetap berlaku dan dapat diajukan permintaan atas salinannya pada tahun 2025, sepanjang minuta akta masih tersimpan sebagai bagian dari protokol notaris, baik pada notaris yang membuatnya, atau oleh pemegang protokol yang ditunjuk.

    Apabila notaris yang membuat akta tersebut telah berhenti atau diberhentikan (tidak aktif), maka Anda dapat meminta informasi tersbut kepada Majelis Pengawas Daerah untuk mengetahui siapa yang menyimpan protokolnya saat ini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
    2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

    Referensi:

    Ghansham Anand. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2018.

    [1] Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”)

    [2] Pasal 1 angka 8 UU 2/2014

    [3] Pasal 1 angka 9 UU 2/2014

    [4] Pasal 1 angka 13 UU 2/2014

    [5] Pasal 63 UU 2/2014

    [6] Ghansham Anand. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2018, hal. 70

    [7] Ghansham Anand. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2018, hal. 70

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000