Langkah Jika Mantan Karyawan Membocorkan Rahasia Perusahaan
Langkah Jika Mantan Karyawan Membocorkan Rahasia Perusahaan
Bisnis

Langkah Jika Mantan Karyawan Membocorkan Rahasia Perusahaan

Bacaan 7 Menit
Langkah Jika Mantan Karyawan Membocorkan Rahasia Perusahaan

Pertanyaan

Saya punya dua pertanyaan. Pertama, jika karyawan pada saat masa bekerja tidak tanda tangan Surat Pernyataan Tidak Membocorkan Rahasia Perusahaan (namun ada diatur di PKB dan SPK dalam lingkup masih sebagai karyawan) kemudian keluar dan membocorkan rahasia perusahaan, apakah kami bisa menuntut berdasarkan SPK & PKB tanpa Surat Pernyataan tersebut? Kedua, apakah UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang masih berlaku?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Rahasia perusahaan tidak dapat disamakan dengan rahasia dagang mengingat dalam rahasia dagang pemegang hak dapat memberikan lisensi kepada pihak lain, karena rahasia dagang sudah pasti memiliki nilai ekonomis, sedangkan rahasia perusahaan tidak.

Lantas apa hukumnya bagi mantan karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan ataupun rahasia dagang? Bisakah ia dituntut secara pidana?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Mantan Karyawan Bocorkan Rahasia Perusahaan, Ini Hukumnya yang dibuat oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 14 Desember 2021.

 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Rahasia Perusahaan dan Rahasia Dagang

Menjawab kasus karyawan membocorkan rahasia perusahaan sebagaimana ditanyakan, perlu dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan rahasia perusahaan. Terkait hal tersebut, kami tidak menemukan definisi rahasia perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Akan tetapi, KPPU dalam Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan rahasia perusahaan adalah informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan tersebut (hal. 5).

Lebih lanjut, perlu diketahui pula bahwa meskipun rahasia perusahaan dan rahasia dagang berkaitan erat, akan tetapi keduanya tidaklah sama. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.[1]

KPPU menjelaskan rahasia perusahaan tidak dapat disamakan dengan rahasia dagang mengingat dalam rahasia dagang pemegang hak dapat memberikan lisensi kepada pihak lain, karena rahasia dagang sudah pasti memiliki nilai ekonomis, sedangkan rahasia perusahaan tidak. Rahasia dagang adalah hak atas kekayaan intelektual yang menurut sistem hukum Eropa kontinental merupakan suatu recht op voorbrengselen van de geest (hak atas hasil-hasil produk kejiwaan manusia), sedangkan rahasia perusahaan belum tentu (hal. 16).

 

Perlindungan Rahasia Perusahaan

Anda menyatakan bahwa larangan membocorkan rahasia perusahaan telah tercantum di dalam Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) dan Surat Perjanjian Kerja (“SPK”). Secara hukum, PKB memang hanya mengikat karyawan yang bersangkutan selama masih berstatus sebagai pekerja di perusahaan terkait.[2] Begitu pula dengan SPK antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[3]

Meski demikian, perlindungan terhadap rahasia perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 23 UU 5/1999 jo. Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dalam hal ini, mantan karyawan perusahaan bisa dianggap telah melakukan pelanggaran pasal tersebut apabila membocorkan rahasia perusahaan dalam rangka bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan memenuhi unsur-unsur lainnya dalam pasal di atas.

Jika hal tersebut terjadi, mengingat yang dilakukan oleh mantan karyawan merupakan pelanggaran hukum, kami berpendapat, pihak perusahaan yang dirugikan bisa menggugat mantan karyawan tersebut atas perbuatan melawan hukum (PMH).

Terkait perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Di sisi lain, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 23 UU 5/1999 di atas, berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.[4]

 

Perlindungan Rahasia Dagang

Setelah memahami perlindungan rahasia perusahaan, mari kita pahami perlindungan rahasia dagang. Sebuah informasi akan mendapat perlindungan rahasia dagang apabila informasi tersebut memenuhi kriteria berikut.

  1. Bersifat rahasia, yaitu apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.[5]
  2. Mempunyai nilai ekonomi, yaitu apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.[6]
  3. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, yaitu apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.[7] Yang dimaksud dengan “upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktek umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.[8]

Baca juga: Cara Mempertahankan dan Membuktikan Rahasia Dagang

Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.[9]

Hal tersebut dikatakan pelanggaran karena pemilik rahasia dagang berhak untuk melarang pihak lain menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial.[10]

Sehingga menjawab pertanyaan Anda, ada tidaknya surat pernyataan bukan menjadi masalah. Pasalnya, apabila mantan karyawan benar adanya membocorkan rahasia perusahaan yang merupakan rahasia dagang, mantan karyawan tersebut dapat dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang meskipun sudah tidak lagi sebagai karyawan perusahaan.

Atas pelanggaran rahasia dagang ini, perusahaan yang dibocorkan rahasia dagangnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri[11] dan/atau dapat juga mengadukan mantan karyawan yang bersangkutan atas dugaan tindak pidana pelanggaran rahasia dagang yang diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.[12]

Kemudian menjawab pertanyaan terakhir Anda, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat artikel ini diterbitkan, UU Rahasia Dagang masih berlaku dan belum mengalami perubahan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016.

 

Referensi:

Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diakses pada 8 September 2022, pukul 17.00 WIB.


[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang”)

[3] Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 3 ayat (2) Rahasia Dagang

[6] Pasal 3 ayat (3) UU Rahasia Dagang

[7] Pasal 3 ayat (4) UU Rahasia Dagang

[8] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Rahasia Dagang

[9] Pasal 13 UU Rahasia Dagang

[10] Pasal 4 huruf b UU Rahasia Dagang

[11] Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Rahasia Dagang

[12] Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang

Tags: