Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Mengenal Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Mengenal Tugas dan Wewenang Bank Indonesia
Mengenal Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

PERTANYAAN

Gubernur BI mengundurkan diri beberapa waktu lalu hingga membuat geger netizen. Topik ini banyak dibicarakan di media sosial. Lantas, apa sebenarnya tugas dan wewenang Bank Indonesia, dan sepenting apa perannya? Apakah dalam menjalankan tugasnya itu, BI independen atau ada campur tangan dari lembaga lain seperti lembaga eksekutif (presiden)?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Mengenal Apa Itu Bank Indonesia

    Bank Indonesia (“BI”) adalah bank sentral Indonesia.[1] Adapun definisi dari bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of last resort.[2]

    Undang-undang, menetapkan BI sebagai lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur di dalam UU BI dan perubahannya.[3]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    “Bebas dari campur tangan” berarti BI bebas dari semua bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugasnya.[4]

    Namun, tidak termasuk sebagai campur tangan jika BI berkoordinasi dengan pemerintah untuk memitigasi dampak krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta memelihara stabilitas sistem keuangan.[5]

    Perlu diperhatikan bahwa BI juga merupakan badan hukum, yang artinya BI berwenang mengelola kekayaannya sendiri, terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, BI sebagai badan hukum publik berwenang untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.[6]

    Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

    Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai:[7]

    1. stabilitas nilai rupiah, yaitu kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah;
    2. memelihara stabilitas sistem pembayaran, yaitu kestabilan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi; dan
    3. turut menjaga stabilitas sistem keuangan, agar mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal,

    dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, BI bertugas untuk:[8]

    1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;
    2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
    3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

    Wewenang Bank Indonesia

    Wewenang BI dibagi berdasarkan tugasnya. Pertama, dalam menjalankan tugasnya untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, BI berwenang untuk:[9]

    1. mengelola suku bunga;
    2. mengelola nilai tukar;
    3. mengelola likuiditas;
    4. mengelola lalu lintas devisa;
    5. mengelola cadangan devisa negara;
    6. mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing; dan
    7. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter lainnya.

    Baca juga: Wewenang BI untuk Mengendalikan Pelemahan Rupiah

    Sebagai informasi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.[10]

    Kedua, dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang untuk:[11]

    1. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, seperti jasa transfer dana nilai besar;
    2. mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, agar BI bisa memantau penyelenggaraan sistem pembayaran;
    3. menetapkan penggunaan alat pembayaran, dengan tujuan agar alat pembayaran yang digunakan memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna, termasuk berwenang untuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

    Ketiga, BI menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.[12]

    Wewenang BI dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial adalah:[13]

    1. pengaturan makroprudensial di antaranya dengan menggunakan instrumen kebijakan untuk mendorong:
    1. tingkat pertumbuhan pembiayaan domestik yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan;
    2. tingkat risiko sistemik yang terjaga; dan
    3. tingkat pembiayaan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan;
    1. pengawasan makroprudensial, termasuk pemeriksaan dan pengenaan sanksi, yang dilakukan melalui surveilans makroprudensial terhadap sistem keuangan dan/atau pemeriksaan terhadap perbankan dan/atau pihak lainnya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan makroprudensial;
    2. pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan, yang dilakukan melalui kebijakan keuangan inklusif dan kebijakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta target inklusif lainnya, berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan otoritas terkait;
    3. penyediaan dana untuk bank dalam rangka menjalankan fungsi lender of the last resort, yang dilakukan di antaranya melalui penyediaan dana pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah;
    4. reverse repo (repurchase agreement) dan/atau pembelian surat berharga negara yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) pada saat LPS memerlukan likuiditas; dan
    5. koordinasi dengan otoritas terkait.

    Selain ketiga wewenang tersebut, BI juga merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan debitur yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang pasar uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over-the-counter, atau lembaga lainnya yang diberi izin dan/atau penetapan oleh BI sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[14]

    Demikian jawaban dari kami tentang prosedur dan syarat pendirian firma, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
    2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
    4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
    5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

    Referensi:

    Elyana Novira. Hukum Perbankan Indonesia: Keterkaitan dengan Berbagai Aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.


    [2] Elyana Novira. Hukum Perbankan Indonesia: Keterkaitan dengan Berbagai Aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023, hal. 73

    [3] Pasal 9 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 4 ayat (2) UU 3/2004

    [4] Penjelasan Pasal 9 angka 1 UU P2SK yang mengubah Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU 3/2004

    [5] Penjelasan Pasal 9 angka 1 UU P2SK yang mengubah Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU 3/2004

    [6] Pasal 9 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 4 ayat (3) UU 3/2004 dan penjelasannya

    [8] Pasal 9 angka 3 UU P2SK yang mengubah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (“UU BI”)

    [9] Pasal 9 angka 5 UU P2SK yang mengubah Pasal 10 ayat (2) UU 3/2004

    [10] Pasal 1 angka 10 UU BI

    [11] Pasal 15 ayat (1) UU BI dan penjelasannya

    [12] Pasal 9 angka 22 UU P2SK yang memuat baru Pasal 35A UU BI

    [13] Pasal 9 angka 22 UU P2SK yang memuat baru Pasal 35B UU BI beserta penjelasannya

    [14] Pasal 9 angka 24 UU P2SK yang memuat baru Pasal 35C UU BI

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000