Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sigar Aji Poerana, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Oktober 2019.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Apa dasar hukum pelaksanaan ibadah? Pertama-tama, penting untuk mengetahui bahwa setiap orang memiliki kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945.
Baca juga: Hak Beragama dalam Pasal 29 UUD 1945
Kebebasan beragama dipertegas dalam Pasal 22 UU HAM yang berbunyi:
- Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Baca juga: Bunyi Pasal 22 UU HAM tentang Kebebasan Beragama
Kemudian, Pasal 12 UU HAM juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Selain itu, setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.[1]
Terhadap hak dan kebebasan tersebut, Pasal 69 dan Pasal 70 UU HAM menjelaskan bahwa:
Pasal 69 UU HAM
- Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.
Pasal 70 UU HAM
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Baca juga: Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia
Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut, kebebasan beragama, beribadah, berkumpul, dan berserikat serta mengembangkan diri pribadi memang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (“HAM”). Namun, pelaksanaannya tetap harus menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.
Baca juga: Mengenal Apa itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli
Menjawab pertanyaan Anda tentang apakah pelaksanaan kegiatan keagamaan harus izin? Pada dasarnya, Pasal 10 UU 9/1998 menerangkan bahwa:
- Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
- Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
Adapun bentuk penyampaian pendapat di muka umum dalam Pasal 9 ayat (1) UU 9/1998 adalah unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pelaksanaan kegiatan keagamaan pada dasarnya tidak memerlukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian.
Meskipun demikian, menurut hemat kami, pelaksanaan kegiatan keagamaan harus tetap memperhatikan status kepemilikan tempat pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut dikarenakan adanya larangan pemakaian tanah milik orang lain tanpa izin, yang diatur dalam Pasal 2 Perppu 51/1960, yaitu:
Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.
Yang dimaksud dengan “memakai tanah” adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.[2]
Kemudian, Pasal 6 ayat (1) Perppu 51/1960 kemudian mengatur tentang sanksi bagi orang yang memakai tanah tanpa izin, yaitu:
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );
- barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan,bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
- barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- barangsiapa menyuruh,mengajak,membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
- barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.
Selain itu, Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perppu 51/1960.
Sementara itu, di dalam Pasal 44 ayat (1) UU 5/1960, diatur bahwa:
Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka penyelenggara kegiatan yang akan menggunakan tanah milik orang lain harus mendapatkan izin dari yang berhak atau yang berkuasa atas tanah tersebut. Izin tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan membayar sewa kepada pemiliknya.
Lantas, ibadah di rumah apakah harus izin? Menjawab pertanyaan tersebut, yang harus berizin adalah rumah ibadat, bukan kegiatan ibadah yang dilakukan di rumah.
Dalam mendirikan rumah ibadat harus memenuhi syarat persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung dan juga syarat khusus yang telah ditentukan oleh Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8/2006 sebagaimana pernah dijelaskan di artikel Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat, yaitu:
- daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
- dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.
Selengkapnya mengenai ketentuan pendirian rumah ibadat dapat Anda temukan dalam Pasal 13 s.d. Pasal 17 Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8/2006.
Baca juga: Sanksi Jika Mendirikan Rumah Ibadah yang Tak Berizin
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9, 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah.