Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Penerapan Sanksi Ganti Rugi Material kepada Karyawan yang dibuat oleh Umar Kasim dan pertama kali dipublikasikan pada 19 Agustus 2010 kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Sigar Aji Poerana, S.H. pada 27 Februari 2020, dan dimutakhirkan kedua kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, pada 12 Januari 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dalam hubungan kerja, menurut hemat kami, ada dua macam sanksi terkait upah yang dapat dikenakan pengusaha terhadap pekerja/buruh di perusahaannya, yakni denda dan ganti rugi.[1] Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) PP 36/2021, bahwa hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah terdiri atas:
- denda;
- ganti rugi;
- pemotongan upah;
- uang muka upah;
- sewa rumah dan/atau sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh;
- utang atau cicilan utang pekerja/buruh; dan/atau
- kelebihan pembayaran upah.
Lebih lanjut, pemotongan upah untuk denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah, dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[2]
Pekerja/buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, karena kesengajaan atau kelalaiannya, dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[3]
Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda, dan penggunaan uang denda diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[4]
Adapun jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.[5]
Sedangkan ganti rugi, menurut hemat kami, merupakan hak pengusaha/perusahaan yang dikenakan kepada karyawan karena melakukan kesalahan/kelalaian yang mengakibatkan kerusakan/hilangnya barang/aset perusahaan.
Misalnya, ganti rugi karena kelalaian yang menyebabkan kerusakan mesin produksi. Padahal berdasarkan perjanjian kerja, pekerja/buruh wajib menjaga barang-barang milik perusahaan. Kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi bukan karena kesengajaan/kelalaian karyawan yang bersangkutan.
Hal tersebut berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Dengan demikian, seorang pekerja/buruh yang melakukan kesalahan/kelalaian wajib mengganti kerugian dari kesalahan/kelalaiannya tersebut sesuai dengan besarnya nilai kerugian (secara proporsional) yang dilakukan.
Berdasarkan uraian di atas, sanksi berupa denda atau ganti rugi yang dibebankan kepada pekerja/buruh dapat dilakukan jika akibat perbuatannya, perusahaan mengalami kerugian apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Baca juga: Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum
Dalam konteks hubungan kerja, kesalahan seorang pekerja/buruh yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diterangkan Alinea Kedua Pasal 1367 KUH Perdata, yaitu:
…Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.
Dengan demikian, jika karyawan merugikan perusahaan, maka perusahaanlah yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.
Mengutip pendapat Nafiatul Munawaroh (penulis sebelumnya), mengenai kerugian yang sebenarnya disebabkan oleh kesalahan manajemen, organisasi perusahaan, dan corporate culture serta kualitas SDM yang masih belum memadai, justru memang harus dituntut adanya profesionalisme dalam bekerja dan diupayakan peningkatan kualifikasi serta kompetensi kerja dari semua pihak yang saling membutuhkan.
Terkait dengan hal tersebut, pengusaha yang memiliki setidaknya 100 pekerja seharusnya senantiasa meningkatkan kualitas sekurang-kurangnya 5% dari jumlah seluruh karyawan melalui pelatihan kerja secara rutin setiap tahunnya. Hal ini ditegaskan Pasal 2 Kepmenakertrans 261/2004.
Maka, dapat ditiadakan atau setidaknya dikurangi jumlah risiko yang mungkin terjadi akibat kurangnya kualitas SDM.
Sedangkan bila terjadi kesalahan/kelalaian karena adanya perintah kerja di luar tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam perjanjian kerja dan/atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau bahkan bekerja melebihi ketentuan waktu kerja yang ditentukan, maka, menurut hemat kami, kesalahan tersebut tidak selayaknya dibebankan kepada karyawan yang bersangkutan, akan tetapi menjadi risiko bisnis.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban kami terkait kasus karyawan dituntut perusahaan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-261/MEN/XI/2004 Tahun 2004 tentang Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja.
[2] Pasal 58 ayat (2) PP 36/2021.
[3] Pasal 59 ayat (1) PP 36/2021.
[4] Pasal 60 ayat (2) PP 36/2021.
