Bacaan 5 Menit
UMP ditetapkan naik dan kontrak pekerja belum berakhir. Lantas manakah dasar hukum yang digunakan untuk pemberian upah kepada pekerja? Apakah tetap mengacu pada kontrak kerja atau pada keputusan kenaikan UMP terbaru? Sebab, UMP yang ditetapkan menjadi lebih tinggi dari pada yang disepakati di kontrak kerja. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Peraturan Perundang-Undangan Vs Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada Selasa, 25 November 2014.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perihal ketentuan upah minimum, patut dipahami pengertian upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman, yang terdiri dari upah minimum provinsi (“UMP”) dan upah minimum kabupaten/kota (“UMK”).
Ketentuan UMP ditetapkan oleh gubernur, sedangkan UMK ditetapkan setelah penetapan UMP yang mana perhitungannya lebih tinggi dibandingkan dengan UMP. Serta upah minimum ini perlu dilakukan penyesuaian nilainya setiap tahun.[1]
Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan Pasal 81 angka 28 Perppu Ciptaker yang memuat baru Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatur pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
Sehingga, walaupun mengenai upah telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian kerja, akan tetapi harus diingat bahwa isi dari perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini ketentuan upah minimum).
Perjanjian kerja sendiri dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan:
Adapun ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana disebut pada huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]
Baca juga: Upah di Bawah Standar Minimum, Ini Langkah Hukumnya
Oleh karena itu, isi perjanjian kerja tersebut khususnya mengenai besarnya upah harus disesuaikan (tidak boleh lebih rendah) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai upah minimum pada provinsi atau kabupaten/kota setempat.
Selain itu, pengusaha perlu melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas misalnya penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan hingga kemampuan perusahaan itu sendiri.[3]
Akan tetapi, khusus bagi usaha mikro dan kecil, ketentuan upah minimum dikecualikan. Sebagai gantinya, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja merujuk pada data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik dengan ketentuan:[4]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
[2] Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[3] Pasal 81 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 92A UU Ketenagakerjaan
