Bisnis
Perizinan Berusaha Perusahaan Jasa Arsitek
Bacaan 5 Menit

PERTANYAAN
Saya ingin mendirikan perusahaan konsultan perencana arsitektur, bisakah hanya dengan bentuk perusahaan perorangan?


Bacaan 5 Menit

Saya ingin mendirikan perusahaan konsultan perencana arsitektur, bisakah hanya dengan bentuk perusahaan perorangan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dalam mendirikan perusahaan konsultan perencana arsitektur atau usaha jasa arsitek, kami akan mengacu pada UU Jasa Konstruksi yang telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja.
Kami berpendapat bahwa jasa arsitek termasuk ke dalam jenisusaha jasa konstruksi yang terdiri atas layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Lebih tepatnya, konsultan arsitektur tergolong sebagai konsultansi konstruksi yang merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.[1]
Pada dasarnya, usaha jasa konstruksi dapat berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum.[2] Adapun, yang dimaksud dengan “usaha orang perseorangan” adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.[3]
Kemudian, usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar yang:[4]
Selain dalam bentuk usaha perorangan, usaha jasa konstruksi juga dapat didirikan dalam bentuk badan usaha berupa perseroan terbatas (“PT”) perorangan. Secara sederhana, PT perorangan merupakan badan hukum yang didirikan oleh satu orang, pun jumlah pemegang sahamnya juga maksimal seorang, dan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.[5] Selengkapnya, dapat Anda baca dalam artikel Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja.
Kami kurang memahami maksud Anda “bentuk perusahaan perorangan”, apakah bentuknya usaha orang perseorangan atau berbentuk badan usaha perorangan. Untuk itu, kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud “perusahaan perorangan” adalah berbentuk badan usaha dalam hal ini adalah PT perorangan.
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, perusahaan jasa arsitek atau konsultan arsitektur dapat berbentuk perusahaan perorangan yaitu PT perorangan. Selain itu, sepanjang penelusuran kami, dalam perizinan berusaha aktivitas arsitek, syarat-syaratnya diperuntukkan untuk badan usaha, bukan orang perseorangan. Hal ini akan kami jelaskan lebih lanjut pada pembahasan di bawah ini.
Sebagai informasi tambahan, setiap usaha yang menjalankan usaha jasa konstruksi wajib memenuhi perizinan berusaha.[6]
Perizinan berusaha aktivitas arsitektur sepanjang penelusuran kami menggunakan KBLI 71101. Hal tersebut termaktub di dalam Lampiran II – Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Huruf A angka 102 – 107 PP 5/2021 yang termasuk ke dalam kualifikasi usaha dengan risiko menengah tinggi.
Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar.[7] Sertifikat standar untuk berizinan berusaha subsektor jasa konstruksi seperti jasa arsitek[8] adalah:[9]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
KBLI 71101, yang diakses pada 18 Maret 2025 pukul 14.35 WIB.
[1] Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”)
[2] Pasal 19 UU Jasa Konstruksi
[3] Penjelasan Pasal 19 UU Jasa Konstruksi
[4] Pasal 21 ayat (1) UU Jasa Konstruksi
[5] Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
[6] Pasal 52 angka 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 26 UU Jasa Konstruksi
[7] Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”)
[8] Pasal 80 ayat (2) huruf a dan Penjelasan Pasal 80 ayat (1) PP 5/2021
[9] Pasal 99 jo. Pasal 81 ayat (1) PP 5/2021
[10] Pasal Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek